Sabtu, 07 November 2009

Tahun 2010 Dana PNPM Mandiri Naik 11,1%

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banyumas tahun 2009 dan penyusunan Rencana Program Tahun 2010, DPRD Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Bappeda dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat menggelar Semiloka yang berlangsung kemarin (Rabu, 4/11) di Baturraden. Tujuan semiloka adalah untuk melakukan evaluasi dan membuat progress report pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banyumas tahun 2009, menyamakan visi dan membangun komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan program-program Pembangunan Desa, dan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data Kantor Pemberdayaan Masyarakat, alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banyumas Tahun 2009 adalah 40 Milyar, terdiri dari dana APBN sebesar 32 Milyar dan dana APBD Kabupaten Banyumas 8 milyar. Dana tersebut telah dialokasikan di 19 kecamatan, 246 desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas dengan besaran alokasi 1,5 s/d 3 milyar per kecamatan. Dana PNPM Mandiri yang diberikan ke masing-masing desa/kelurahan telah digunakan untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan dengan komposisi: maksimal 25% untuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dan 75% untuk kegiatan non simpan pinjam (fisik lingkungan). Untuk tahun 2010 Pemkab Banyumas berencana menambah jumlah angggaran PNPM Mandiri Perdesaan menjadi 45 Milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 11,1% dari alokasi tahun 2009. Bupati Banyumas, Drs. H. Mardjoko, M.M. sebagaimana diungkapkan Kabag Humas & Protokol Setda Banyumas, Agus Nur Hadie, S.Sos. M.Si. diantaranya berpesan agar dalam setiap langkah dalam pengelolaan dana-dana seperti PNPM Mandiri ini semua pihak terkait supaya mengedepankan ketulusan dan kejujuran, moral dan etika. �kita sebagai orang Banyumas telah dikenal memiliki nilai-nilai jati diri sebagai wong Banyumas yang senantiasa menjunjung tinggi sikap keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan.� Demikian ungkap Bupati yang disampaikan kembali oleh Agus.

Jumat, 30 Oktober 2009

3 Strategi Menko Kesra Turunkan Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama di Indonesia. Untuk mengatasinya, Menko Kesra Agung Laksono akan menerapkan 3 langkah utama.

"Banyak masalah kesehatan, tapi intinya kita fokus bagaimana soal penanggulangan terhadap kemiskinan, karena itu yang diharapkan publik agar angka kemiskinan dapat diturunkan," kata Agung sebelum acara National Summit di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (30/10/2009).

Tiga langkah yang akan diambil Agung itu adalah pemberian bantuan kepada golongan sangat miskin, adanya pembelajaran untuk kerja mandiri untuk masyarakat dan infrastruktur, dan kredit usaha rakyat (KUR).

"Kalau ketiga ini sudah dapat dikooordinasikan dengan mantap dan sudah dijalankan oleh institusi masing-masing, Menko Kesra hanya akan mendorong agar koordinasi dapat berjalan optimal," kata Agung.

Selain itu, lanjut Agung, penciptaan lapangan kerja juga akan menjadi fokus perhatian. Dengan adanya lapangan kerja, kemiskinan akan dapat dikurangi. "Pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan," kata mantan Ketua DPR ini.

Mengenai National Summit sendiri, Agung percaya acara ini penting untuk diselenggarakan meski ada yang beranggapan acara itu sekadar sebagai wahana koordinasi tanpa implementasi. "Koordinasi penting, sebab tanpa koordinasi itu bisa melemahkan implementasi. Itu bisa merugikan, dan kinerja tidak akan optimal," kata Agung.

Dengan koordinasi di National Summit ini, Agung percaya program kerja pemerintah akan jadi lebih baik. Sebab pemerintah melibatkan berbagai kalangan masyarakat serupa Kadin, ormas-ormas, dan lain-lain.

"Ini langkah baik walaupun saya akui memang masih ada kekurangan," tutup Agung.

Seminar Internasional

Dalam rangka memperingati Tri Windu FISIP diselenggarakan Seminar Internasional pada:

* Hari/tanggal: Sabtu, 14 November 2009
* Waktu: Pukul 08.00 s.d 17.00 wib
* Tempat: Rektorat Unsoed lt 3 dan Kampus FISIP
* Pembicara: (1) Hisamatsu Mitate (Japan), (2) HM. Solatun (Malaysia), (3) Kate Collier (Australia), (4) Yayha Muhaimin (Indonesia)

Sabtu, 10 Oktober 2009

PENGGUNAAN TELEPON SELULER / HANDPHONE DALAM MENDUKUNG KINERJA KEPEMIMPINAN ORGANISASI

PENDAHULUAN

a.Latar Belakang Masalah
Dunia informasi saat ini seakan tak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Teknologi informasi tidak hanya dapat diterapkan pada semua sektor ekonomi dan dunia (juga terjadi pada tekhnologi yang lain), tetapi dapat mempengaruhi setiap fungsi dalam organisasi. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi.
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi diantara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam organisasi sangat diperlukan baik komunikasi intern maupun ekstern. Kedua komunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Komunikasi di antara orang-orang atau kelompok-kelompok dapat terjadi melalui berbagai variasi cara yang luas seperti melalui telepon seluler atau handphone. Teknologi ini digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi satu dengan lainnya di manapun dan kapanpun, di dalam maupun di luar organisasi. Tentunya dengan adanya tekhnologi ini akan memudahkan orang untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan informasi dengan cepat kepada anggota yang lainnya dalam suatu organisasi.
Namun, untuk dapat menjalin komunikasi dan menyampaikan informasi dalam organisasi terdapat berbagai hambatan, diantaranya ialah persoalan jarak, bila seorang Manajer atau anggota organisasi ingin menginformasikan atau mengkoordinasikan sesuatu hal yang penting kepada anggota organisasi lainnya yang harus disegerakan namun keduanya memiliki keterbatasan waktu, berada di tempat yang berbeda atau jarak yang cukup jauh dan/ atau informasi tersebut bersifat rahasia yang harus langsung diterima oleh penerimanya dari pemberi informasi tanpa perantara orang lain lagi. Contohnya saja, bila seorang Manajer tidak berkenan hadir dalam suatu acara karena sedang mengikuti kegiatan di luar kota yang mendadak, Manajer tersebut dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Wakil/ bawahannya untuk menggantikan sekaligus mewakili dirinya dalam acara yang tidak bisa Manajer hadiri tersebut, dalam hal ini Manajer melakukan penunjukan secara langsung kepada Wakil/ bawahannya melalui suatu komunikasi langsung sebab jelas tidak memungkinkan bila Manajer tersebut harus bertemu terlebih dahulu dengan Wakil/ bawahannya untuk memberikan instruksi tersebut. Dengan kondisi waktu yang terbatas dan dibatasi oleh jarak yang jauh serta dibutuhkan penyampaian informasi langsung, maka dibutuhkanlah alat komunikasi untuk mengatasi hal tersebut. Di sinilah peran dan manfaat daripada alat komunikasi telepon seluler atau handphone dibutuhkan.
Penggunaan handphone dalam organisasi sangat diperlukan terutama untuk menjalin komunikasi antar sesama. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengirim pesan dengan cepat. Di kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki aktivitas dengan mobilitas yang tinggi, handphone dianggap mutlak diperlukan. Dengan adanya handphone, orang dengan aktivitas seperti ini menjadi lebih mudah dihubungi. Saat ini handphone bukanlah suatu hal yang dianggap mewah atau langka lagi. Handphone sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas sudah menggunakan handphone.

b.Perumusan Masalah
Bagaimana pengaruh penggunaan telepon seluler atau handphone terhadap pola kepemimpinan organisasi pemerintah ?




PEMBAHASAN

A.Pengertian Handphone
Telepon genggam atau Handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvesional namun dapat dibawa kemana-mana (portable ) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel ( nirkabel, wireless ). Handphone sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, salah satu diantaranya dalam organisasi pemerintahan. Disamping harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berbagai fitur Handphone juga diberikan sebagai penunjang dan penarik minat serta merupakan bentuk atas majunya teknologi.
Banyak fungsi yang bisa kita lakukan dengan mempunyai Handphone diantaranya digunakan untuk menyimpan informasi, membuat daftar pekerjaan atau perencanaan pekerjaan, mencatat appointment (janji pertemuan) dan dapat disertakan Reminder (pengingat waktu), kalkulator untuk perhitungan dasar sederhana, mengirim dan menerima email, mencari informasi dan browse dari internet, integrasi ke peralatan lain seperti PDA, Mp3 player, dan GPS. Selain fungsi teknis sebagai alat komunikasi, ternyata ada juga fungsi lain yakni fungsi sosial - atau katakanlah fungsi sekunder yang memotivasi orang untuk memilikinya, antara lain:
Kebutuhan
Di kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki aktivitas dengan mobilitas yang tinggi, handphone dianggap mutlak diperlukan. Dengan adanya handphone, orang dengan aktivitas seperti ini menjadi lebih mudah dihubungi.
Lifestyle
Saat ini, handphone seolah-olah sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Rasanya ada yang kurang jika kita belum memilikinya, meski sesungguhnya kita tidak terlalu membutuhkannya karena masih bisa dihubungi melalui telepon rumah dan telepon kantor yang tersedia.
Prestise
Diakui atau tidak, di sebagian kalangan, ada semacam kebanggaan karena memiliki handphone. Apalagi jika mampu membeli handphone keluaran terbaru yang memiliki fitur update. Hal ini dianggap bisa menaikkan gengsi atau prestise bagi pemiliknya.

Ada pun manfaat yang kita terima adalah sebagai berikut:
Segi Komunikasi
Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia memilih berkomunikasi lewat tulisan yang dikirimkan lewat pos dan di era milinium ini, manusia pun memilih berkomunikasi lewat handphone karena cara ini dinilai lebih praktis, cepat, dan memberikan kemudahan tersendiri bila dibandingkan dengan alat-alat komunikasi yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya Handphone komunikasi yang terjalin semakin lancar. Kita bisa tepat dan cepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan jarak dan tempat kita tinggal. Kita bisa berkomunikasi tanpa terikat tempat tertentu sebab melalui komunikasi yang dilakukan via Handphone akan lebih praktis dan efisien baik dari segi pemakaian atau pun dari segi kenyamanan saat alat komunikasi tersebut dibawa.
Segi sosial
Kita bisa memperbanyak teman lewat Handphone dengan cepat dan mudah, seperti layaknya layanan jejaring sosial yang ada di internet. Kita bisa berbagi kabar dengan teman dan kerabat kita yang berada di dalam negeri maupun di luar negri tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Dengan adanya Handphone, kita tidak perlu lama-lama mengirimkan suatu kabar atau informasi, kalau ada yang cepat buat apa kita memilih cara yang lama untuk berbagi. Dengan adanya Handphone, sekarang ini penggunaan jasa pengiriman pos yang dinilai masih sangat lamban dalam mengirimkan kabar atau informasi dibandingkan daripada Handphone mulai berkurang dan ditinggalkan.
( TAMBAHIN DUNK MANFAATNYA YG LAIN MASA CUMA SEGINI DOANK, COBA ADD DARI SEGI2 YG LAIN )

B.Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan memimpin. Mulyasa (2003 : 51) mengartikan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang lain yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan. Sumber dari pengaruh ini bisa saja formal seperti pengaruh yang diberikan oleh kedudukan manajerial tingkat tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Karena posisi manajemen biasanya disertai kewenangan tertentu yang secara resmi diberikan organisasi, seseorang yang menjalankan peran kepemimpinan tersebut hanya sebatas posisi yang dipegangnya dalam organisasi tersebut. Tetapi, harus diingat bahwa tidak semua manajer adalah pemimpin. Jadi organisasi yang memberikan para manajernya berbagai hak-hak formal tertentu tidak menjamin mereka akan dapat memimpin secara aktif. Malah kita sering menemukan kepemimpinan tanpa sanksi yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain di luar struktur formal organisasi, yang tidak kalah pentingnya atau bahkan lebih penting dari pengaruh formal tersebut.
Kepemimpinan sebagai proses yang sangat penting dalam setiap organisasi karena kepemimpinan inilah yang akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Kepemimpinan dapat terjadi setiap saat dan di manapun asalkan seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dengan demikian kepemimpinan bisa saja terjadi karena berusaha mencapai tujuan seseorang atau tujuan kelompok dan itu bisa sama atau tidak selaras dengan tujuan organnisasi.
Dalam arti yang luas kepemimpinan dapat dipergunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi atau kantor tertentu. Melainkan kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu bagi organisasi.
Sebagai salah satu penentu kesuksesan atas tercapainya suatu tujuan organisasi, kepemimpinan jelas sangat dibutuhkan, walaupun bukan berdampak langsung. Bila diamati secara seksama, kepemimpinan dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam mengelola organisasi, terutama karena dalam organisasi terdapat anggota yang terkadang jumlahnya tidak sedikit. Namun, hal yang dapat menetukan atas kesuksesan suatu organisasi secara langsung adalah kinerja yang ada, karena dengan kinerja tersebut dapat diukur sejauhmana dan seberapa besar pengaruh atau dukungan dari unsur-unsur yang ada dalam organisasi.
Tentu dengan di dasari hal tersebut, dapat ditarik suatu hubungan bahwa kepemimpinan yang ada dalam organisasi membawa suatu dampak bagi kinerja organisasi, terutama dalam organisasi pemerintah yang memang sangat menekankan sekali dan masih memegang peranan penting adalah kepemimpinan. Juga, kepemimpinan yang ada haruslah memiliki suatu komunikasi yang baik, sebab dalam suatu kepemimpinan bila tidak terdapat komunikasi yang baik dan efektif, akan menimbulkan kesalahpahaman dan koordinasi yang buruk diantara para anggota organisasi sehingga kinerja yang ada atau yang dilakukan oleh anggota menurun yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan organisasi.
( TOLONG DITAMBAH MENGENAI ARTI PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN SARANA KOMUNIKASI BAGI/ THD KEPEMIMPINAN ORGANISASI )

C.Pengaruh Penggunaan Handphone terhadap kepemimpinan pada organisasi
Suatu organisasi selalu mengharapkan terjadinya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari para personel yang ada didalamnya. Dengan adanya handphone dapat mendukung penyampaian komunikasi menjadi lebih cepat kepada anggota di dalam organisasi, dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dikerjakan oleh antar pegawai, mudah berkomunikasi jarak jauh serta koordinasi yang dilakukan jauh lebih efisien dari segi waktu. Sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain tidak harus selalu bertemu. Hal ini jelas berpengaruh pada kepemimpinan organisasi. Dengan berkomunikasi lewat handphone kepemimpinan tetap dapat dikoordinasikan dengan baik. Komunikasi diperlukan untuk mencapai efektifitas dalam suatu proses pelaksanaan kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manejemen konflik serta proses-proses organisasi lainnya.
Komunikasi merupakan sarana yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ketujuan dan sasaran organisasi. Selain itu komunikasi lewat handphone juga sebagai sarana untuk menyatukan arah dan pandangan serta pikiran antara pimpinan dan bawahan. Dengan adanya komunikasi bawahan dapat memperoleh informasi dan petunjuk yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan kesalahpahaman.
Selain komunikasi, kepemimpinan juga sangat diperlukan dalam organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik, karena pemimpin merupakan motor penggerak bagi roda kegiatan administrasi suatu organisasi. Kepemimpinan akan membawa kearah mana suatu organisasi akan dibawa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan akan berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan suatu organisasi.
Komunikasi yang terjalin adalah komunikasi ke bawah atau disebut juga vertikal dimana komunikasi yang bergerak dari pimpinan ke bawahan atau dari satu tingkatan organisasi ke sebuah tingkatan yang lebih rendah. Struktur-struktur kelas organisasi ini biasanya menspesifikasi rantai komando untuk berkomunikasi ke bawah. Dalam hal ini pimpinan memberikan informasi secara cepat kepada bawahannya dengan menggunakan handphone. Ini dilakukan seiring dengan kemajuan tekhnologi sekarang sehinnga memudahkan para pimpinan dan bawahannya untuk melakukan komunikasi dimanapun dan kapanpun.
PENUTUP


Kesimpulan
( BERISIKAN GAMBARAN UMUM ATAS PENGARUH HP THD KINERJA ORGANISASI KHUSUNYA POLA KPEMIMPINAN YG ADA )


Saran
( BILA ADA SARAN DLM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN HP YG EFEKTIF UTK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH )

DAFTAR PUSTAKA


Muchlas, Makmuri. 2005, Perilaku Organisasi, Cetakan ke-1, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2008, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fitriyulianti. 2008, ” Pengaruh Handphone terhadap Individu dan Lingkungan Sosial ”, www.google.com, diakses pada Senin, 5 Oktober 2009.

PENGGUNAAN TELEPON SELULER / HANDPHONE DALAM MENDUKUNG KINERJA KEPEMIMPINAN ORGANISASI

TUGAS MAKALAH MATA KULIAH
PERILAKU ORGANISASI

PENGGUNAAN TELEPON SELULER / HANDPHONE DALAM
MENDUKUNG KINERJA KEPEMIMPINAN ORGANISASI











Disusun oleh:
DIKY ANDRIYANI
F1B007091


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
PURWOKERTO
2009
PENDAHULUAN

a.Latar Belakang Masalah
Dunia informasi saat ini seakan tak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Teknologi informasi tidak hanya dapat diterapkan pada semua sektor ekonomi dan dunia (juga terjadi pada tekhnologi yang lain), tetapi dapat mempengaruhi setiap fungsi dalam organisasi. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi.
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi diantara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam organisasi sangat diperlukan baik komunikasi intern maupun ekstern. Kedua komunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Komunikasi di antara orang-orang atau kelompok-kelompok dapat terjadi melalui berbagai variasi cara yang luas seperti melalui telepon seluler atau handphone. Teknologi ini digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi satu dengan lainnya di manapun dan kapanpun, di dalam maupun di luar organisasi. Tentunya dengan adanya tekhnologi ini akan memudahkan orang untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan informasi dengan cepat kepada anggota yang lainnya dalam suatu organisasi.
Namun, untuk dapat menjalin komunikasi dan menyampaikan informasi dalam organisasi terdapat berbagai hambatan, diantaranya ialah persoalan jarak, bila seorang Manajer atau anggota organisasi ingin menginformasikan atau mengkoordinasikan sesuatu hal yang penting kepada anggota organisasi lainnya yang harus disegerakan namun keduanya memiliki keterbatasan waktu, berada di tempat yang berbeda atau jarak yang cukup jauh dan/ atau informasi tersebut bersifat rahasia yang harus langsung diterima oleh penerimanya dari pemberi informasi tanpa perantara orang lain lagi. Contohnya saja, bila seorang Manajer tidak berkenan hadir dalam suatu acara karena sedang mengikuti kegiatan di luar kota yang mendadak, Manajer tersebut dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Wakil/ bawahannya untuk menggantikan sekaligus mewakili dirinya dalam acara yang tidak bisa Manajer hadiri tersebut, dalam hal ini Manajer melakukan penunjukan secara langsung kepada Wakil/ bawahannya melalui suatu komunikasi langsung sebab jelas tidak memungkinkan bila Manajer tersebut harus bertemu terlebih dahulu dengan Wakil/ bawahannya untuk memberikan instruksi tersebut. Dengan kondisi waktu yang terbatas dan dibatasi oleh jarak yang jauh serta dibutuhkan penyampaian informasi langsung, maka dibutuhkanlah alat komunikasi untuk mengatasi hal tersebut. Di sinilah peran dan manfaat daripada alat komunikasi telepon seluler atau handphone dibutuhkan.
Penggunaan handphone dalam organisasi sangat diperlukan terutama untuk menjalin komunikasi antar sesama. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengirim pesan dengan cepat. Di kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki aktivitas dengan mobilitas yang tinggi, handphone dianggap mutlak diperlukan. Dengan adanya handphone, orang dengan aktivitas seperti ini menjadi lebih mudah dihubungi. Saat ini handphone bukanlah suatu hal yang dianggap mewah atau langka lagi. Handphone sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas sudah menggunakan handphone.

b.Perumusan Masalah
Bagaimana pengaruh penggunaan telepon seluler atau handphone terhadap pola kepemimpinan organisasi pemerintah ?




PEMBAHASAN

A.Pengertian Handphone
Telepon genggam atau Handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvesional namun dapat dibawa kemana-mana (portable ) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel ( nirkabel, wireless ). Handphone sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, salah satu diantaranya dalam organisasi pemerintahan. Disamping harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berbagai fitur Handphone juga diberikan sebagai penunjang dan penarik minat serta merupakan bentuk atas majunya teknologi.
Banyak fungsi yang bisa kita lakukan dengan mempunyai Handphone diantaranya digunakan untuk menyimpan informasi, membuat daftar pekerjaan atau perencanaan pekerjaan, mencatat appointment (janji pertemuan) dan dapat disertakan Reminder (pengingat waktu), kalkulator untuk perhitungan dasar sederhana, mengirim dan menerima email, mencari informasi dan browse dari internet, integrasi ke peralatan lain seperti PDA, Mp3 player, dan GPS. Selain fungsi teknis sebagai alat komunikasi, ternyata ada juga fungsi lain yakni fungsi sosial - atau katakanlah fungsi sekunder yang memotivasi orang untuk memilikinya, antara lain:
Kebutuhan
Di kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki aktivitas dengan mobilitas yang tinggi, handphone dianggap mutlak diperlukan. Dengan adanya handphone, orang dengan aktivitas seperti ini menjadi lebih mudah dihubungi.
Lifestyle
Saat ini, handphone seolah-olah sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Rasanya ada yang kurang jika kita belum memilikinya, meski sesungguhnya kita tidak terlalu membutuhkannya karena masih bisa dihubungi melalui telepon rumah dan telepon kantor yang tersedia.
Prestise
Diakui atau tidak, di sebagian kalangan, ada semacam kebanggaan karena memiliki handphone. Apalagi jika mampu membeli handphone keluaran terbaru yang memiliki fitur update. Hal ini dianggap bisa menaikkan gengsi atau prestise bagi pemiliknya.

Ada pun manfaat yang kita terima adalah sebagai berikut:
Segi Komunikasi
Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia memilih berkomunikasi lewat tulisan yang dikirimkan lewat pos dan di era milinium ini, manusia pun memilih berkomunikasi lewat handphone karena cara ini dinilai lebih praktis, cepat, dan memberikan kemudahan tersendiri bila dibandingkan dengan alat-alat komunikasi yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya Handphone komunikasi yang terjalin semakin lancar. Kita bisa tepat dan cepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan jarak dan tempat kita tinggal. Kita bisa berkomunikasi tanpa terikat tempat tertentu sebab melalui komunikasi yang dilakukan via Handphone akan lebih praktis dan efisien baik dari segi pemakaian atau pun dari segi kenyamanan saat alat komunikasi tersebut dibawa.
Segi sosial
Kita bisa memperbanyak teman lewat Handphone dengan cepat dan mudah, seperti layaknya layanan jejaring sosial yang ada di internet. Kita bisa berbagi kabar dengan teman dan kerabat kita yang berada di dalam negeri maupun di luar negri tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Dengan adanya Handphone, kita tidak perlu lama-lama mengirimkan suatu kabar atau informasi, kalau ada yang cepat buat apa kita memilih cara yang lama untuk berbagi. Dengan adanya Handphone, sekarang ini penggunaan jasa pengiriman pos yang dinilai masih sangat lamban dalam mengirimkan kabar atau informasi dibandingkan daripada Handphone mulai berkurang dan ditinggalkan.
( TAMBAHIN DUNK MANFAATNYA YG LAIN MASA CUMA SEGINI DOANK, COBA ADD DARI SEGI2 YG LAIN )

B.Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan memimpin. Mulyasa (2003 : 51) mengartikan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang lain yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan. Sumber dari pengaruh ini bisa saja formal seperti pengaruh yang diberikan oleh kedudukan manajerial tingkat tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Karena posisi manajemen biasanya disertai kewenangan tertentu yang secara resmi diberikan organisasi, seseorang yang menjalankan peran kepemimpinan tersebut hanya sebatas posisi yang dipegangnya dalam organisasi tersebut. Tetapi, harus diingat bahwa tidak semua manajer adalah pemimpin. Jadi organisasi yang memberikan para manajernya berbagai hak-hak formal tertentu tidak menjamin mereka akan dapat memimpin secara aktif. Malah kita sering menemukan kepemimpinan tanpa sanksi yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain di luar struktur formal organisasi, yang tidak kalah pentingnya atau bahkan lebih penting dari pengaruh formal tersebut.
Kepemimpinan sebagai proses yang sangat penting dalam setiap organisasi karena kepemimpinan inilah yang akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Kepemimpinan dapat terjadi setiap saat dan di manapun asalkan seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dengan demikian kepemimpinan bisa saja terjadi karena berusaha mencapai tujuan seseorang atau tujuan kelompok dan itu bisa sama atau tidak selaras dengan tujuan organnisasi.
Dalam arti yang luas kepemimpinan dapat dipergunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi atau kantor tertentu. Melainkan kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu bagi organisasi.
Sebagai salah satu penentu kesuksesan atas tercapainya suatu tujuan organisasi, kepemimpinan jelas sangat dibutuhkan, walaupun bukan berdampak langsung. Bila diamati secara seksama, kepemimpinan dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam mengelola organisasi, terutama karena dalam organisasi terdapat anggota yang terkadang jumlahnya tidak sedikit. Namun, hal yang dapat menetukan atas kesuksesan suatu organisasi secara langsung adalah kinerja yang ada, karena dengan kinerja tersebut dapat diukur sejauhmana dan seberapa besar pengaruh atau dukungan dari unsur-unsur yang ada dalam organisasi.
Tentu dengan di dasari hal tersebut, dapat ditarik suatu hubungan bahwa kepemimpinan yang ada dalam organisasi membawa suatu dampak bagi kinerja organisasi, terutama dalam organisasi pemerintah yang memang sangat menekankan sekali dan masih memegang peranan penting adalah kepemimpinan. Juga, kepemimpinan yang ada haruslah memiliki suatu komunikasi yang baik, sebab dalam suatu kepemimpinan bila tidak terdapat komunikasi yang baik dan efektif, akan menimbulkan kesalahpahaman dan koordinasi yang buruk diantara para anggota organisasi sehingga kinerja yang ada atau yang dilakukan oleh anggota menurun yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan organisasi.
( TOLONG DITAMBAH MENGENAI ARTI PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN SARANA KOMUNIKASI BAGI/ THD KEPEMIMPINAN ORGANISASI )

C.Pengaruh Penggunaan Handphone terhadap kepemimpinan pada organisasi
Suatu organisasi selalu mengharapkan terjadinya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari para personel yang ada didalamnya. Dengan adanya handphone dapat mendukung penyampaian komunikasi menjadi lebih cepat kepada anggota di dalam organisasi, dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dikerjakan oleh antar pegawai, mudah berkomunikasi jarak jauh serta koordinasi yang dilakukan jauh lebih efisien dari segi waktu. Sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain tidak harus selalu bertemu. Hal ini jelas berpengaruh pada kepemimpinan organisasi. Dengan berkomunikasi lewat handphone kepemimpinan tetap dapat dikoordinasikan dengan baik. Komunikasi diperlukan untuk mencapai efektifitas dalam suatu proses pelaksanaan kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manejemen konflik serta proses-proses organisasi lainnya.
Komunikasi merupakan sarana yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ketujuan dan sasaran organisasi. Selain itu komunikasi lewat handphone juga sebagai sarana untuk menyatukan arah dan pandangan serta pikiran antara pimpinan dan bawahan. Dengan adanya komunikasi bawahan dapat memperoleh informasi dan petunjuk yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan kesalahpahaman.
Selain komunikasi, kepemimpinan juga sangat diperlukan dalam organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik, karena pemimpin merupakan motor penggerak bagi roda kegiatan administrasi suatu organisasi. Kepemimpinan akan membawa kearah mana suatu organisasi akan dibawa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan akan berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan suatu organisasi.
Komunikasi yang terjalin adalah komunikasi ke bawah atau disebut juga vertikal dimana komunikasi yang bergerak dari pimpinan ke bawahan atau dari satu tingkatan organisasi ke sebuah tingkatan yang lebih rendah. Struktur-struktur kelas organisasi ini biasanya menspesifikasi rantai komando untuk berkomunikasi ke bawah. Dalam hal ini pimpinan memberikan informasi secara cepat kepada bawahannya dengan menggunakan handphone. Ini dilakukan seiring dengan kemajuan tekhnologi sekarang sehinnga memudahkan para pimpinan dan bawahannya untuk melakukan komunikasi dimanapun dan kapanpun.
PENUTUP


Kesimpulan
( BERISIKAN GAMBARAN UMUM ATAS PENGARUH HP THD KINERJA ORGANISASI KHUSUNYA POLA KPEMIMPINAN YG ADA )


Saran
( BILA ADA SARAN DLM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN HP YG EFEKTIF UTK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH )

DAFTAR PUSTAKA


Muchlas, Makmuri. 2005, Perilaku Organisasi, Cetakan ke-1, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2008, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fitriyulianti. 2008, ” Pengaruh Handphone terhadap Individu dan Lingkungan Sosial ”, www.google.com, diakses pada Senin, 5 Oktober 2009.

Rabu, 07 Oktober 2009

Menebak Arah Rupiah

Oleh : Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo - 5 Oktober 2009, 8:59:02 AM

KOMPAS - Pada bulan Maret tahun 2009 lalu, beberapa pengusaha menanyakan kepada saya mengenai arah nilai tukar rupiah.Apakah rupiah dimungkinkan mencapai sekitar Rp10.000 per dolar Amerika Serikat (AS)?

Pada saat pertanyaan tersebut dilontarkan, nilai tukar rupiah masih bergerak melemah dari sekitar Rp11.000– 12.000 per dolar AS menjadi di atas Rp12.000. Bagi pengusaha, jawaban tersebut akan sangat menentukan apakah perlu mereka melakukan perlindungan nilai dengan menggunakan kontrak nilai tukar ke depan (forward) ataukah mereka biarkan saja risiko nilai tukar tetap terbuka?

Keputusan ini akan sangat menentukan tingkat keuntungan atau kerugian mereka. Pertanyaan semacam itu tentu tidak mudah dijawab karena pergerakan nilai sebuah mata uang selalu dipengaruhi faktor yang bersifat fundamental dan sebagian teknis.Pengaruh yang bersifat fundamental biasanya akan lebih bisa dilihat dalam jangka waktu lebih panjang.

Adapun pergerakan harian lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor yang bersifat teknis. Oleh karena itu, jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut selalu dilatarbelakangi oleh kedua pengaruh tersebut. Mengingat pertanyaan tersebut bersifat jangka yang lebih panjang, paling tidak sampai akhir tahun, maka saya menjawab bahwa nilai tukar rupiah sangat mungkin untuk menuju ke Rp10.000 kembali.

Jujur saya akui,dalam menjawab tersebut, hati saya kebat-kebit juga, karena jika apa yang saya katakan tidak benar, hal ini akan menyebabkan kerugian bagi pengusaha tersebut dan juga akan mengganggu kredibilitas saya. Oleh karena itu, saya merasa “bersyukur”, pada akhirnya rupiah memang kembali menguat dan bahkan mendekati nilai tukar sebesar Rp10.000.

Minimal pertaruhan nama tersebut tidaklah terlalu merugikan saya. Bahkan kita melihat, nilai rupiah dewasa ini semakin menguat dan mendekati nilai Rp9.600 setiap dolarnya. (Saya menulis artikel ini Kamis, 1 Oktober, pukul 07.00 pagi.Nilai tukar rupiah pada hari penerbitan artikel ini bisa saja sudah menembus Rp9.600 dan berada pada teritori Rp. 9.500 atau bahkan sebaliknya melemah kembali).

Arah Ke Depan

Dengan melihat pergerakan nilai tukar rupiah yang terjadi pada minggu-minggu terakhir ini, bagaimanakah arah rupiah ke depan? Pertanyaan tersebut terlontar juga dalam suatu rapat di sebuah perusahaan baru-baru ini.Jawaban saya pada waktu itu adalah bahwa dari sisi arah, tampaknya rupiah akan menuju titik keseimbangan baru dan sangat mungkin mendekati nilai Rp9.000.

Saya kembali berpikir bahwa dari sisi arah, tampaknya nilai tukar sebesar Rp9.000 tersebut sangat mungkin tercapai (atau bahkan kembali dilampaui).Tetapi mengenai waktunya, itu yang lebih sulit untuk diprediksi karena fluktuasi mata uang selalu berjalan setiap menit bahkan detik.

Oleh karena itu, jawaban saya kembali lagi dilatarbelakangi oleh perkembangan fundamental kedua negara, yaitu Indonesia dan AS. Dalam beberapa bulan terakhir, kita bisa melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang berjalan dengan cukup kuat.Indonesia bahkan mampu untuk mencatat pertumbuhan ekonomi yang memadai bersama dua negara besar lainnya,yaitu China dan India, sementara negara-negara besar lain berada dalam keadaan resesi.

Bahkan Brasil dan Rusia,dua negara yang dijagokan banyak pihak memiliki prospek yang cemerlang dan menjadi bagian dari BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) pun mengalami resesi cukup berat. Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif,keuangan pemerintah juga menunjukkan tandatanda penguatan.

APBN 2008 berada dalam keadaan yang kurang lebih seimbang, sedangkan tahun 2009 ini pun keuangan pemerintah juga terus menunjukkan daya tahannya. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami penurunan meskipun secara nominal masih naik turun,antara lain karena dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah.

Dari sisi suku bunga pun tampaknya nilai rupiah masih terbantu karena suku bunga Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan AS. Sementara itu, dalam waktu lebih dari setahun terakhir, perekonomian AS justru berada pada titik nadir. Resesi masih terus berlangsung (meskipun secara teknik statistik mungkin sudah ada tanda mendekati pertumbuhan positif kembali) dan rasanya recovery tidak akan muncul dalam waktu dekat ini.Yang lebih mengkhawatirkan adalah defisit kembar yang semakin besar.

Defisit APBN sudah melampaui USD1 triliun sehingga penumpukan utang semakin tinggi. Dewasa ini utang Pemerintah AS sudah mendekati USD12 triliun dan mengalami kenaikan secara cepat.Di akhir pemerintahan Clinton, utang pemerintah masih berada pada level USD5,7 triliun.

Repotnya lagi, karena terjadinya defisit neraca pembayaran, sebagian utang tersebut dibiayai oleh negara-negara lain, terutama dalam bentuk cadangan devisa bankbank sentral di seluruh dunia. Ini menempatkan mata uang dolar AS sebagai sandera dari kepentingan pihak lain. Jika pihak lain menginginkan nilai dolar AS melemah, maka mereka akan bisa memengaruhinya.

Dengan latar belakang tersebut, saya menduga bahwa penguatan rupiah (dan juga mata uang lain) terhadap dolar AS, bukanlah suatu hal yang sifatnya temporer, melainkan berkelanjutan. Penguatan nilai dolar AS pada awal krisis global kali ini sebetulnya justru merupakan anomali.

Pada saat AS mengalami kerapuhan ekonomi, justru nilai dolar AS menguat tajam karena terjadinya pengaliran likuiditas besar-besaran ke AS akibat terjadinya proses de-leveraging. Jika anomali tersebut berhenti, maka proses pelemahan dolar AS akan kembali berlangsung.

Itulah sebabnya saya memiliki keyakinan kuat bahwa nilai tukar rupiah kita akan menuju Rp9.000 dan bahkan mungkin akan melampauinya dengan penguatan lebih lanjut. Dengan membaca tanda-tanda zaman seperti itu,para pengusaha memang perlu mempersiapkan diri dengan berbagai skenario,

yaitu bagaimana jika nilai tukar rupiah tetap berada pada level yang ada saat ini, bagaimana jika melemah kembali, dan bagaimana jika menguat melampaui Rp9.000? Akurasi dari prediksi mereka akan sangat membantu tingkat keuntungan dunia usaha.(*)

CYRILLUS HARINOWO HADIWERDOYO
Pengamat Ekonomi

RUU TENTANG KEARSIPAN DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Setelah membacaan pendapat akhir atas Rancangan Undang- undang tentang Kearsipan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Menpan selaku wakil Pemerintah menyampaikan rasa syukur yang mendalam, dan apresiasi kepada Komisi II DPR, khususnya yang tergabung dalam anggota Panitia Kerja RUU tentang Kearsipan.



Diakui oleh Menteri, meski pembahasan RUU itu berlangsung cukup panjang, baik melaui PANJA, Tim Perumus, maupun Tim Sinkronisasi, akhirnya setelah mendengar Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Kearsipan, semua fraksi menyetujui RUU ini menjadi UU tentang Kearsipan.



Lebih lanjut dikatakan, UU tentang Kearsipan ini menjadi sebuah produk peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, serta peran serta masyarakat yang mencakup Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan sebagai komponen dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai cita-cita Nasional.



Selama pembahasan Undang-undang tentang Kearsipan ini tidak terjadi pertentangan yang serius karena yang diusung adalah betul-betul untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. ”Undang- undang ini antara lain mengatur hak dan kewajiban Negara melayani kepentingan rakyat dan Negara, ” ujar Menpan.



Selain mengatur hak dan kewajiban negara, UU ini diperluas seluruh komponen dalam penyelenggara Negara yang baik dan bersih sehingga dari sisi subyek penyelenggara kearsipan semakin luas. Penegasan atas ruang lingkup kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam satu sistem kearsipan nasional yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang didukunung oleh sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. “ Undang-undang ini juga sebagai pilar reformasi birokrasi”, tambahnya.(HUMAS MENPAN)

Fiskal vs Moneter Kebijakan Mana Yang Lebih Effektif ?

Pemerintah baru saja mengumumkan rencana perubahan defisit APBN 2009 dari
1,0% terhadap PDB menjadi 2,5% terhadap PDB. Pada kesempatan yang sama
Pemerintah juga menjelaskan perubahan defisit tersebut dikarenakan perubahan sejumlah
asumsi makro dalam perhitungan APBN 2009 terkait dengan dampak krisis keuangan
global. Perubahan sejumlah asumsi makro yang dimaksud antara lain penurunan target
pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi 5%, penurunan harga minyak mentah Indoensia
(ICP) dari 80 dollar AS per barrel menjadi 45 dollar AS per barrel. Sementara asumsi
lifting minyak 960.000 barrel per hari, inflasi sebesar 6,2% dan suku bunga SBI 3 bulan
sebesar 7,5%. Rencananya perubahan APBN 2009 tersebut akan kembali dibahas dengan
DPR pada akhir bulan Januari 2009.
Akibat perubahan beberapa asumsi makro tersebut, penerimaan negara
diperkirakan akan mengalami penurunan sebanyak Rp 128 triliun, sementara belanja
negara tetap sebesar Rp Rp322,3 triliun sehingga defisit anggaran naik menjadi Rp80,8
triliun atau 2,5% terhadap PDB. Dalam kesempatan yang sama Pemerintah juga
menjelaskan bahwa penurunan penerimaan itu disebabkan karena penerimaan pajak turun
Rp54 triliun, PNBP turun menjadi Rp184,9 triliun. Lebih lanjut Pemerintah juga
mengumandangkan rencana penguatan pada sektor usaha dan masyarakat yang terimbas
dampak krisis melalui pemberian stimulus fiskal sebesar Rp15 triliun dan akan
dialokasikan untuk memberikan subsidi dalam bentuk bea masuk maupun PPN DTP.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga seirama dengan Pemerintah di dalam
pemberian beberapa bantalan-bantalan penangkal dampak krisis keuangan global melalui
beberapa paket kebijakan secara sepihak(moneter saja) ataupun kebijakan yang bersamasama
dengan Pemerintah. Kebijakan yang paling dinantikan oleh sektor riil tentu saja
kebijakan yang mampu menurunkan tingkat suku bunga kredit sebagai stimulus utama
penggerak lajunya dunia usaha.
Dari penjelasan diatas, kemudian muncul pertanyaan sebetulnya kebijakan apakah
yang paling menentukan bagi suatu negara? Apakah kebijakan moneternya ataupun
fiskalnya? Apakah kebijakan moneter harus lebih mendominasi atau justru kebijakan
fiskalnya yang lebih berperan? Atau justru kedua-duanya harus berjalan seiring?
Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar bahwa kebijakan moneter akan lebih
efektif dibandingkan kebijakan fiskal ataupun sebaliknya ?
Semua pelajar ekonomi pasti mengetahui masalah keseimbangan ekonomi. Hal
yang sama juga dipahami mengenai luas kecilnya skala perekonomian sebagai dasar
analisis utama. Ketika perekonomian masih dalam kondisi awal, kegiatan ekonomi hanya
terdiri dari kegiatan konsumsi, investasi dan pemerintah (C,I,G). Ketika muncul peran
hubungan luar negeri, perekonomian kemudian berkembang menjadi kegiatan konsumsi,
inevstasi, pemerintah dan luar negeri( C,I,G,(X-I) ). Perekonomian negara yang sudah
memasukkan unsur hubungan luar negeri tentu membawa konsekuensi munculnya sistem
aliran devisa negara serta sistem nilai tukar mata uang antar negara.
Berbicara mengenai perekonomian secara luas, kita semua pasti mengetahui
sebuah nama Mundell Flemming. Ekonom inilah yang kemudian memodifikasi bentuk
analisa IS-LM yang sederhana dengan memasukkan unsur Balance of Payment (BOP)
sehingga analisanya menjadi lebih kompleks. Dari hasil analisa IS-LM-BOP inilah
nantinya dapat dijadikan dasar penentuan apakah kebijakan fiskal atau moneter yang
lebih berperan bagi perekonomian suatau negara, berdasarkan sistem nilai tukar negara
maupun sistem aliran devisa negara.
o Kebijakan Fiskal Pada Fixed Exchange Rate
r
LM0
LM1
r1rf
r1
Y Y1 Y2 Y
A
B
C
IS1
IS0
Sebagai contoh ilustrasi ekonomi berada pada kondisi awal di titik A dengan
tingkat suku bunga domestik (r) sama dengan tingkat suku bunga luar negeri (rf). Karena
kondisinya sedang krisis, sektor swasta tidak tumbuh sebagaimana mestinya dan sektor
pemerintah lah yang memegang peranan dalam bentuk peningkatan spending government
nya(G). Kenaikan government spending (G) akan mengakibatkan kurva IS bergerak ke
kanan menuju IS1 sehingga ada dorongan bagi perekonomian untuk bergeser menuju titik
B sebagai titik keseimbangan baru. Pergeseran dari titik A menuju B tersebut akan
menyebabkan kenaikan pada tingkat suku bunga domestik menjadi r1. Kenaikan tingkat
suku bunga ke r1 menyebabkan terjadinya aliran modal masuk bertambah (capital inflow)
yang mengindikasikan adanya kenaikan permintaan terhadap Rupiah. Hal tersebut juga
dapat diartikan tingkat suku bunga domestik lebih tinggi daripada tingkat suku bunga
internasional sehingga orang tertarik untuk menabung di domestik. Naiknya demand
terhadap Rupiah menyebabkan pemerintah harus menambah supply dari Rupiah (karena
kurs tetap maka kurs tidak akan disesuaikan). Adanya kenaikan penawaran terhadap
Rupiah inilah yang menyebabkan ekspor mengalami penurunan dan impor justru
meningkat pesat.
Peningkatan dari supply Rupiah menyebabkan kurva LM bergerak menuju LM1
yang artinya kurva LM mengalami penurunan. Keseimbangan ekonomi kembali
berpindah menuju titik C dengan tingkat pendatan naik dari Y menuju Y2. Kenaikan
tingkat pendapatan inilah yang menjadi barometer kesuksesan kebijakan fiskal pada
kondisi fixed exchange rate.
o Kebijakan Moneter Pada Fixed Exchange Rate
r
r1rf
r1
Y Y1
A
B
IS
LM0 LM1
Dengan ilustrasi yang sama kita dapat menjelaskan jalannya perekonomian pada
kondisi krisis dengan kebijakan moneter di dalamnya. Perekonomian diumpamakan
berada pada kondisi keseimbangan awal di titik A dengan IS0-LM0. Perubahan yang
terjadi pada fixed exchange rate juga sama di sini hingga terjadinya kenaikan penawaran
Rupiah. Adanya peningkatan penawaran Rupiah akan menyebabkan bergeraknya LM ke
LM1 sehingga perekonomian berpindah dari titik A menuju B.
Perpindahan kondisi perekonomian dari A menuju B menyebabkan penurunan
pada tingkat bunga dari r ke r1 sehingga terjadi aliran modal keluar (capital outflow)
akibat rendahnya tingkat suku bunga domestik dibandingkan suku bunga internasional.
Meningkatnya capital outflow ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaah
valuta asing. Peningkatan permintaan valuta asing di satu sisi menyebabkan terjadinya
penurunan penawaran Rupiah sebagai substitusi valuta sing. Pengurangan penawaran
Rupiah sama saja artinya dengan penurunan kurva LM sehingga kurva LM kembali
bergerak dari LM1 ke LM0 dan keseimbangan kembali berpindah dari B menuju A.
Keseimbangan ini biasanya tidak permanen dan hanya terjadi pada periode jangka
pendek sehingga dapat disimpulkan pada negara dengan kebijakan fixed exchange rate,
kebijakan moneter tidak efektif dibandingkan kebijakan fiskal.
o Kebijakan Fiskal Pada Flexible Exchange Rate
r
r1
r1rf
Y Y1
IS0
IS1
LM0
B
A
Y
Adanya kebijakan fiskal dalam arti terjadinya kenaikan government spending
(fiskal ekspansif) akan menggerakkan kurva IS ke kanan atau berpindah dari IS0 menuju
IS1. Akibatnya suku bunga domestik mengalami kenaikan dan terjadi capital inflow dari
dunia internasional. Dengan kebijakan kurs yang flexible maka kenaikan permintaan
terhadap Rupiah akan memungkinkan perubahan kurs yang menyebabkan harga tukar
Rupiah meningkat (apresiasi Rupiah).
Efek dari apresiasi Rupiah terhadap perdagangan Indonesia cukup merugikan,
sebab secara relatif harga komoditi Indonesia lebih mahal dalam valuta asing sehingga
mengurangi permintaan ekspor kita serta meningkatkan permintaan impor. Akibatnya
apresiasi Rupiah akan kembali menurunkan kurva IS ke kiri dan menurunkan
keseimbangan ekonomi dari titik B kembali ke titik A dalam jangka panjang. Jadi dapat
disimpulkan pada negara dengan kebijakan flexible exchange rate, kebijakan fiskal tidak
efektif dibandingkan kebijakan moneter.
o Kebijakan Moneter Pada Flexible Exchange Rate
r
LM0
LM1
r1rf
r1
Y Y1 Y2
IS0
IS1
A C
B
Kebijakan moneter yang ekspansif akan menyebabkan kenaikan kurva LM
sehingga bergeser dari LM0 menuju LM1. Akibatnya tingkat suku bunga domestik turun
dan terjadinya capital outflow ke luar negeri. Dalam kondisi flexible exchange rate maka
capital outflow akan menaikkan permintaan valuta asing sehingga harga valuta asing naik
atau dengan kata lain terjadi depresiasi Rupiah. Depresiasi Rupiah akan menaikkan
neraca perdagangan Indonesia dan kurva IS bergeser ke kanan (IS0-IS1). Keseimbangan
akhir berada pada titik C dengan tingkat pendapatan sebesar Y1. Karenanya dapat
disimpulkan kebijakan moneter justru sangat efektif untuk diterapkan di suatu negara
yang menganut sistem nilai tukar yang flexible.
o Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan
fiskal dan moneter di suatu negara ditentukan oleh sistem nilai tukar negaranya serta
sistem aliran devisa luar negeri. Pada suatu negara yang menganut sistem fixed exchange
rate dan sistem aliran devisa terkendali, kebijakan fiskal efektif meningkatkan
pendapatan nasional dibandingkan kebijakan moneter. Sementara di negara lain yang
menganut sistem nilai tukar yang flexibel serta aliran valuta asing yang bebas, kebijakan
moneter akan lebih efektif mengendalikan perekonomian dibandingksn kebijakan fiskal.

Sabtu, 06 Juni 2009

Sri Mulyani: Membuat UU Tak Seperti Bikin Donat

JAKARTA - Naik-turunnya harga minyak mentah di luar kebiasaan tidak hanya membuat Menteri ESDM pusing tujuh keliling, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani juga ikutan pusing.

Masalahnya, Sri Mulyani yang juga plt menko perekonomian ini ikut diberondong pertanyaan. Tentunya, pertanyaan mengenai perkembangan harga minyak mentah yang akan berimbas pada ketahanan APBN 2009, yang dipatok USD80 per barel.

"Kan membuat UU tidak seperti bikin kue donat. Setiap hari bisa diangkat dari oven. Nanti tutup tahun evaluasi, kita sampaikan laporkan ke DPR, situasinya seperti apa?" ujarnya, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2008).

Menurut jebolan dirut IMF ini, pada 2009, kemungkinan apapun bisa terjadi. Karena perjalanannya masih 12 bulan ke depan. "Jadi kita waspada saja terus," tutupnya.

Sekadar diketahui, harga minyak mentah dunia saat ini sudah berada di level USD42 per barel. Pada dua pekan yang lalu si emas hitam ini melandai di level USD34 per barel.


Dikutip dari http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/30/209/178098/sri-mulyani-membuat-uu-tak-seperti-bikin-donat/sri-mulyani-membuat-uu-tak-seperti-bikin-donat

Fachmi Moctar: Masak Lampu Taman Lebih Terang dari Matahari?

SUKABUMI - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tak habis pikir atas sikap masyarakat Indonesia, yang banyak tidak percaya Tuhan.

Itulah yang dilontarkan Fahmi, saat memaparkan materi dalam Outing dan Sarasehan Wartawan PLN Tahun 2009, di Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2009).

Rasa keherannya ini disimpulkan dari sikap masyarakat yang lebih percaya akan lampu ketimbang cahaya matahari. Pasalnya, di siang hari masih banyak yang menyalakan lampu padahal suasana langit sudah terang benderang.

"Saya lihat banyak masyarakat yang tidak percaya Tuhan. Buktinya, siang-siang saja lampu taman masih menyala. Seperti lampu tamannya lebih terang dari sinar matahari," candanya.

Disebutkannya, pemakaian listrik oleh konsumen Indonesia masih cenderung konsumtif dan tidak efisien. Di sisi lain rata-rata pertumbuhan penjulan energi per tahun sebesar 6,8 persen, menunjukan kemampuan suplai yang masih rendah.

Dikutip dari http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/05/30/209/224590/fachmi-moctar-masak-lampu-taman-lebih-terang-dari-matahari

“Kitab Suci Bagi Studi Public Relations ”

Judul Resensi Buku : “ Kitab Suci Bagi Studi Public Relations ”
1. Judul Buku : EFFECTIVE PUBLIC RELATIONS
2. Penulis : Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom
3. Pengalih Bahasa : Tri Wibowo, B.S.
4. Penerbit : Pearson Education Inc. (2006)
  Kencana; Prenada Media Group, Jakarta
5. Cetakan : Kedua, Edisi Kesembilan Juli 2007
6. Tebal : 572 halaman; 23 cm, softcover
7. Dimensi : 19 x 25 cm, 0,99 kg
8. Bahasa : Indonesia (Inggris; Asli)
9. Kategori : Jurnalistik & Publikasi tentang Kehumasan
10. Harga : Rp 138.000,-
11. Peresensi : Indra Achmadi

Dalam dunia Public Relations (PR), baik itu dunia praktisi maupun dunia teoritisi, telah menyebut buku Effective Public Relations ini sebagai sebuah “legenda hidup” selama lebih dari lima dekade (edisi pertama tahun 1952). Agar tetap unggul dan efektif dalam dunia PR yang kompetitif, setiap PR harus adaptif terhadap perubahan.
Buku inilah yang memberikan bentuk awal public relation, dan ia pulalah yang mengembangkan wajah public relations sebagaimana terlihat sekarang: substantif, profesional, dan kontekstual.
Effective Public Relations (EPR) telah menjadi salah satu dari sedikit buku klasik di bidangnya. Sejak edisi pertamanya terbit pada 1952, Scott M. Cutlip dan Allen H. Center telah memainkan peran utama dalam memajukan Public Relations (PR) ke arah status profesional. Edisi kesembilan ini berfungsi sebagai referensi utama bagi siapa saja yang menggeluti PR, baik itu praktisi maupun akademisi di seluruh dunia.
Buku inilah yang kemudian diakui dunia sebagai “kitab suci”-nya orang-orang PR, bukan saja karena buku ini selalu diperbarui, disesuaikan, dan memuat ide-ide baru dari berbagai penyumbang dari seluruh antero dunia, tapi konsistensinya untuk selalu di depan dalam bidang ini.
Selama bertahun-tahun buku EPR ini telah dianggap sebagai “kitab sucinya studi public relations” dan biasanya hanya disebut sebagai “Cutlip dan Center”. Seorang konsultan dan konselor pernah berkata “Cutlip dan Center adalah orang-orang yang memberi substansi dan legitimasi bagi praktik kita, mulai dari jurnalisme hingga profesi lainnya.”
Banyak dari ide dan ambisi mereka yang dimuat dalam edisi pertama masih menjadi landasan bagi praktik dan studi public relations yang selanjutnya disingkat PR. Akan tetapi, peran dan fungsi buku EPR ini telah berubah. Buku ini tak lagi berfungsi sebagai ensiklopedi PR yang komprehensif, sebab bidang studi ini telah berkembang pesat dan membutuhkan lebih dari satu buku untuk membahas semuanya. Buku ini juga bukan satu-satunya referensi akademik atau profesional yang kredibel. Pendidikan dan profesi PR tak lagi bisa ditampung hanya dalam satu buku. Meski demikian, buku ini masih menjadi referensi dasar bagi bidang PR di seluruh dunia. Inilah buku yang dipakai oleh semua orang yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akreditas. Ini pulalah buku yang paling sering dikutip dalam literatur PR, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, Italia, Korea, Latvia, Rusia, dan Spanyol (dan bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Prenada Media). Seperti dikatakan oleh seorang pengulas “Karya Cutlip, Center, dan Broom ... [adalah] standar untuk menentukan mutu semua buku ajar PR.”
Apa yang akan Anda pelajari dalam buku ini? Pertama, Anda akan mempelajari konsep-konsep dasar yang dibutuhkan untuk memahami apa itu PR dan bagaimana PR dipraktikkan dalam beragam setting. Kedua, Anda akan mempelajari konsep, teori, prinsip, dan proses PR. (Buku PR lainnya mencakup teknik dan studi kasus). Ketiga, Anda akan mempelajari informasi terkini dan contoh-contoh baru untuk membantu Anda memahami praktik PR kontemporer. Untuk membantu proses pengkajian ini, setiap bab akan diawali dengan panduan studi (study guide) yang menjelaskan garis besar tujuan pembelajaran spesifik yang akan membantu Anda mempelajari dan menguasai materi. Materi disampaikan dengan cara yang menarik dan sangat inspiratif. Tidak ketinggalan, disertai juga foto-foto yang menarik, yang mewarnai seluruh buku ini. Buku ini adalah buku jurnalistik & publikasi yang disampaikan dengan cara yang "ngepop". Setiap bab dilengkapi dengan foto, ilustrasi, kutipan, kesimpulan, komentar penulis, dan bahkan juga terdapat informasi sumber tambahan referensi yang dapat membantu memperkaya Anda dalam mempelajari setiap materi pada setiap akhir bab yang diuraikan mendahuluinya, yang terkait langsung dengan uraian pada tiap bab tersebut. Satu lagi poin plusnya adalah terdapatnya kolom-kolom yang dinamakan “exhibit” untuk menempatkan atau memaparkan informasi tambahan lain.
Edisi kesembilan ini berisi data baru, ide baru, contoh baru, dan kontribusi dari banyak orang yang memengaruhi baik itu isi maupun gaya buku yang akan Anda baca ini. Ulasan-ulasan yang cermat dipadukan dengan diksi/ pilihan kata yang tepat turut mewarnai dan memberi makna yang luas dari buku ini. Penulis ingin memberi suatu kesan yang simple, komunikatif, lugas, mudah dimengerti serta mudah diterima oleh siapa saja.
Buku ini membahas hubungan antara organisasi dengan publik stakeholder-nya yakni orang –orang yang terlibat atau saling tergantung dengan organisasi-organisasi tersebut. Istilah public relations (PR) mengacu pada manajemen hubungan organisasi-publik dan ini merupakan salah satu bidang yang paling cepat berkembang dalam dunia profesional di seluruh dunia.
Namun, dalam perbincangan sehari-hari dan di media massa, orang menggunakan istilah PR untuk menyebut banyak hal, dan definisinya sering tidak positif. Misalnya, beberapa orang mengatakan “ini sekadar soal PR” sebagai deskripsi peyoratif untuk hal-hal yang mereka anggap sebagai tindakan publik yang tidak mulus. Menurut para pengkritik, PR adalah “sebuah industri yang didesain untuk mengubah persepsi, membentuk ulang realitas dan merekayasa kepatuhan.” Ada pihak lain yang mengatakan “PR yang baik” atau “PR yang hebat” apabila PR itu muncul di media. Mereka menyamakan PR dengan segala sesuatu yang menarik liputan media: “kami menganggapnya begitu karena begitulah yang kami rasakan.” Sementara ada pula yang menganggap PR sebagai upaya untuk menyembunyikan kebenaran atau “memelintir” berita buruk menjadi berita positif. Seorang penulis mengatakan, “istilah PR dan relasi publik telah diterima luas sebagai singkatan yang bermakna penipuan dan muslihat.” Bahkan, yang lebih parah adalah pandangan yang telah dianut lama yang menyatakan bahwa orang-orang PR “menarik benang yang mengontrol pikiran publik, yang menguasai kekuatan lama dan menciptakan cara baru untuk mengikat dan menguasai dunia. Terlepas dari hal tersebut di atas, buku ini bukan tentang pandangan negatif terhadap PR.
Edisi kesembilan ini dibagi menjadi empat bagian yang terdiri dari tujuh belas bab. Bagian I mendeskripsikan bidang ini yaitu PR dan mendefinisikan konsep-konsep dasarnya; bagian ini juga mendeskripsikan apa yang dilakukan para praktisi di mana mereka bekerja, serta menyebutkan tokoh-tokoh historis dan melacak asal usul praktik PR yang dilakukan sekarang yang dibagi dalam empat bab. Bagian II memperkenalkan prinsip dan teori yang mendasari dan memedomani praktik PR. Bagian ini juga membeberkan konteks profesi, etika, hukum, konteks internal dan eksternal, serta media dan hubungan media. Di dalam kerangka teori sistem, bab pada bagian ini juga menyajikan teori komunikasi dan teori opini publik. Teori-teori tersebut sangat penting untuk memehami fungsi PR yang di bahas dalam enam bab. Bagian III mengaplikasikan teori ke dalam praktik dengan menjelaskan secara detail “empat langkah proses PR.” Ada empat bab yang menjelaskan langkah-langkah perencanaan strategis yang dibutuhkan untuk mengelola program PR. Secara garis besar, “proses manajemen” tersebut di bagi dalam empat bab. Bagian IV memberikan konteks untuk praktik tersebut dengan mengilustrasikan apa yang dilakukan PR dan bagaimana ia berfungsi dalam bisnis dan industri; organisasi pemerintah, militer, dan politik; organisasi nirlaba, asosiasi dagang dan masyarakat profesional, serta organisasi nonpemerintah lainnya yang diuraikan dalam tiga bab terakhir.
Ringkasnya buku ini mencakup banyak hal dalam teori dan praktik PR. Buku EPR ini tidak sekadar menyajikan ulasan singkat, dan studi kasus yang terlalu sederhana. Buku EPR ini akan memberi Anda dasar-dasar untuk studi kelanjutan yang membahas implementasi program PR dan taktik program pengembangan PR. Anda harus berhati-hati terhadap buku-buku lain yang mengklaim bisa menunjukkan cara meraih sukses dalam bidang PR tetapi tidak memberikan dasar-dasar pengetahuan yang kokoh. Bila Anda ingin menjadi PR yang efektif, maka mulailah dengan mempelajari dan mengaplikasikan jurus-jurus yang diberikan buku ini.

Guru SMP Raih Gelar Miss Indonesia 2009

JAKARTA - Karenina Sunny Salim asal DKI Jakarta, memang punya segalanya. Wanita kelahiran Jakarta 13 Juni 1986 ini, selain cantik, pintar, juga punya enam gelar diploma yakni di bidang public relations, sales and marketing, primary teaching, economics, performing arts dan music and arts.

Namun yang paling penting adalah dia punya jiwa sosial tinggi. Karenina pernah ikut menjadi pengajar bagi anak-anak korban tsunami Aceh, dan sampai kini masih aktif mengajar di SMP.

Karenina yang juga adik kandung mantan kekasih Andi Soraya, Steve Emanuel ini langsung sumringah setelah dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2009, dalam malam final yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre, Jumat (5/6/2009). Dia berhasil mengalahkan dua pesaingnya yaitu Melati Putri Kusuma Dewi (Sulawesi Barat) yang menjadi runner up satu, Viviane (Bali) di posisi runner up dua.

Ketiganya langsung berpelukan untuk melepas rasa haru setelah penobatan Miss Indonesia 2009 yang dimenangkan perempuan asal DKI Jakarta ini. Mahkota Miss Indonesia 2009 langsung di sematkan oleh Miss Indonesia 2008, Sandra Angelia kepada Karenina. Tak ada isak tangis yang mengiringi penobatan Miss Indonesia ini, sepertinya memang mereka adalah para wanita yang tegar.

Dikutip dari http://celebrity.okezone.com/read/2009/06/06/13/226666/guru-smp-raih-gelar-miss-indonesia-2009

Menkum HAM No Comment Soal Prita

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata enggan mengomentar kasus yang menimpa Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang mendekam selama tiga minggu di LP Wanita Tangerang karena kasus pencemaran nama baik melalui surat pembaca.

"Kasus ini kan masih di pengadilan," kata dia kepada wartawan di Gedung Depkumham Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (5/6/2009).

Menurut Andi, dalam pembuatan Undang-Undang (UU) harus ada sinkronisasi. "Undang-undang apapun, yang digunakan pidananya relatif sama," kata dia.

Andi mengatakan, UU itu seperti swalayan. "UU itu kalau mau yang murah pakai yang ini, mau yang mahal pakai yang itu. Semestinya, harus ada standarisasi dan jangan pakai UU yang lama," jelasnya.

Ditambahkan, pelajaran buat Depkum HAM adalah harus memperhatikan mengenai masalah pidananya, sehingga para penegak hukum tidak pilih-pilih.

Dikutip dari http://news.okezone.com/read/2009/06/05/1/226493/1/menkum-ham-no-comment-soal-prita

Jumat, 05 Juni 2009

Kasus Persaingan LNG-Pemerintah Masuki Tahap Akhir

JAKARTA - Perkembangan terakhir kasus indikasi persaingan tidak sehat Donggi Senoro yang dilaporkan pihak PT LNG Energi Utama (LEU) mendekati tahap akhir proses klarifikasi. Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro Kamis (4/6/2009) ini untuk meminta keterangan.

Namun sayangnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sedang berhalangan hadir maka hanya diwakili oleh staf ahli dari Departemen ESDM, M Teguh dan Kepala Biro Humas ESDM Sutisna Prawira yang menyerahkan laporan tertulis atas enam pertanyaan yang diajukan KPPU.

"Ada beberapa hal yang menjadi konsen pemerintah, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertama pemerintah belum menyetujui harga LNG dari kilang Donggi ke buyer Jepang (Chubu dan Kansai) dan BP Migas belum menetapkan harga. Lalu soal pemilihan partner ada di korporat (pertamina dan Medco) dan soal revisi plan of development (PoD) pengembangan Donggi Senoro," ujar Kepala Biro Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira, di kantor KPPU, Jalan Ir H Djuanda, Jakarta, Kamis (4/6/2009).

Dijelaskannya, dalam kasus Donggi Senoro kewenangan pemerintah hanya seputar harga gas. Pemerintah pun masih mengevaluasi revisi harga gas LNG yang rencananya dipasok ke pembeli Jepang. Namun, intinya dia menyebutkan bahwa tidak ada hal yang baru dari keterangan yang diberikannya sebelumnya per 23 April 2009.

Selain harga gas yang menjadi konsen KPPU adalah laporan pihak LNG Energi Utama, kalau telah terjadi kekeliruan dalam proses beauty contest pemilihan mitra Pertamina dan Medco dalam pembangunan kilang LNG Donggi Senoro.

Di sisi lain, Ketua KPPU Benny Pasaribu, menyesalkan ketidakhadiran kepala BP Migas dan Menteri ESDM dalam dua kali pemanggilan untuk proses klarifikasi.

Direncanakan Selasa (9/6/2009) mendatang, KPPU akan memanggil lagi sekaligus mengumumkan hasil resume klarifikasi apakah akan masuk pemberkasan atau tidak.

"Seharusnya bisa, tapi kelihatannya UU kita belum bisa tegas untuk melakukan itu, tapi kelihatannya belum bisa kita lakukan itu," ungkapnya.


dikutip dari http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/06/04/277/226126/kasus-persaingan-lng-pemerintah-masuki-tahap-akhir

SBY Pilih Ekonomi Jalan Tengah

JAKARTA - Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono lagi-lagi membantah telah dan akan menjalankan ekonomi kapitalistik. Dia memilih ekonomi jalan tengah.

"Bukan ekonomi yang menyerahkan segalanya kepada pasar, atau yang disebut kapitalisme yang fundamental, ataupun turunannya yang disebut neoliberalisme atau neolib. Bukan itu pilihan kita. Saya juga tidak memilih ekonomi komando yang semua dijalankan negara, yang dulu disebut ekonomi komunis," kata SBY saat berkampanye di arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/6/2009).

Sepanjang kampanye itu, puluhan ribu pendukung pasangan SBY-Boediono berkali-kali meneriakkan kata "lanjutkan".

Menurut SBY, kebijakan ekonomi jalan tengah adalah yang membawa manfaat bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya, ideologi dan aliran neolib tidak tepat dianut, karena paham yang didasarkan pada paham kapitalisme itu mengedepankan mekanisme pasar dan membatasi peran pemerintah. Neoliberalisme juga mengannjurkan privatisasi, membatasi subsidi, mendorong liberalisasi perdagangan, dan memberi peran yang luas kepada perusahaan dan lembaga keuangan internasional.

"Kalau ini dianut, masyarakat bisa menjadi korban dan rasa keadilan tidak dapat dicapai. Pilihan kita adalah ekonomi jalan tengah, atau ekonomi terbuka berkeadilan sosial," tegasnya.

Pilihan tersebut tidaklah datang dari langit, kata dia, melainkan telah dijalankan dewasa ini melalui strategi pembangunan yang pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-kelompok miskin.

"Juga melalui politik dan desain APBN yang tidak hanya berorientasi pada stimulasi pertumbuhan, tapi juga pada jaring pengaman sosial. Juga melalui program-program pro-rakyat yang telah dan akan terus kita jalankan," papar dia.

Dia menyebutkan sejumlah program, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, pendidikan gratis bagi yang miskin, berobat gratis bagi yang kurang mampu, bantuan sosial dan bantuan penyandang cacat, serta kelompok lanjut usia. Selain itu juga bantuan bagi rakyat yang mengalami bencana, PNPM Mandiri, dan skim kredit usaha rakyat.

"Ini bukan janji, tetapi bukti. Ini bukan wacana, tetapi nyata. Apa yang pemerintah jalankan selama ini tidak lain adalah ekonomi yang berpihak kepada rakyat, atau yang sering disebut ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan," tutur dia.

SBY juga menegaskan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan bagi seluruh rakyat.


Dikutip dari http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/06/04/277/226264/sby-pilih-ekonomi-jalan-tengah

Hasil pemilihan Bakal Calon Rektor Periode 2009-2013

Hasil pemilihan Bakal Calon Rektor Periode 2009-2013 sbb.

Prof. Dr. Ir. Sudjarwo


Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi, MS


Dr. Haryadi, M.Sc.


Drs. Edy Yuwono, Ph.D


Ir. Purnama Sukardi, Ph.D


Drs. Sri Nugroho PR, MA


Dra. Yulia Sistina, M.Sc.Stud, Ph.D


Prof. Drs. Agus Irianto, M.Sc, Ph.D


Dr. Ir. Isdy Sulistyo, DEA

10 
Drs. Dedi Supriadi, MS
   


Setelah selesai pemilihan hasil dibahas di senat universitas dari empat besar untuk proses tahapan berikutnya penentuan nomor urut bakal calon dengan hasil urutan sbb.:

Dr. Haryadi, M.Sc.


Prof. Dr. Ir. Sudjarwo


Drs. Edy Yuwono, Ph.D


Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi, MS
   


Pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2009 sesuai jadwal bakal calon rektor akan menyampaikan visi misi dihadapan senat universitas, 5 orang perwakilan dosen/fakultas, 2 orang karyawan masing-masing unit kerja , mahasiswa 6 orang/fakultas serta 10 orang BEM dan UKM dengan Moderator Ir. Purnama Sukardi, Ph.D. Acara dilanjutkan Pemberian pertimbangan calon rektor melalui pemungutan suara di forum Senat Universitas (secara tertutup). Tahapan berikutnya adalah menentukan urutan 1-3 calon rektor dan dikirim ke Presiden melalui Mendiknas.


Dikutip dari http://www.unsoed.ac.id/cmsunsoed/detail/cat/dnmcid/id1d/1/id2d/263/hasil-pemilihan-bakal-calon-rektor--periode-2009-2013

Ir. Purnama Sukardi Ph.D Unggul di TPS Blater

Purwokerto,www.unsoed.ac.id- Pelaksanaan pemilihan rektor Unsoed tahap I telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, tanggal 3 Juni 2009. Hasil akhir penetapan 4 besar calon rektor belum ditetapkan secara resmi, KPU Pemilihan rektor sampai saat ini belum menerbitkan hasilnya. Sebagai gambaran pelaksanaan pemilihan, tim relawan dari UPT Puskom telah mewawancarai dan mengambil gambar pelaksanaan pemilihan di beberapa TPS sebagai berikut :Fakultas Peternakan :  
Ketua Panitia Pemilihan : Ir. Joko Santoso, SU 
Sekretaris Panitia Pemilihan : Nunung Nur Hidayat, MP
Lokasi Pemilihan : Ruang Seminar I Lantai 3 Fakultas Peternakan
Jumlah DPT : 108 orang
Suara Terbanyak  
 Prof. Dr.Ir Mas Yedi Sumaryadi,MS (81,8% suara pemilih)

 

Fakultas ISIP :  
Ketua Panitia : Suparman Supardjo, M. Si
Sekretaris : Mite Setiansyah, M.Si
Lokasi Pemilihan : Aula Fisip
Jumlah DPT : 134 orang
Suara Terbanyak Prof. Dr.Ir Mas Yedi Sumaryadi,MS (26% suara pemilih)

 

Fakultas Hukum :  
Ketua Panitia : Joko Susanto, SH, SU
Sekretaris Panitia : Agus Nugroho, SH, MM
Lokasi Pemilihan : Lobi Gedung Justisia II Fakultas Hukum
Jumlah DPT : 77 orang
Suara Terbanyak Prof. Dr.Ir Sudjarwo (58,6% suara pemilih)

 

Fakultas Ekonomi :  
Ketua Panitia : Drs. Rasyid Mei Mustofa
Sekretaris : Dra. Muliah Rosiani
Lokasi Pemilihan : Lantai 3 Gedung Roedhiro
Jumlah DPT : 129 orang
Suara Terbanyak Dr. Haryadi, MSc (63,3% suara pemilih)

 

Fakultas Sains & Teknik Blater :  
Ketua Panitia : Nastain, MT
Sekretaris : Rachmat Setiadi, M.Si
Lokasi Pemilihan : Aula Fakultas Sains dan Teknik Blater
Jumlah DPT : 
38 orang
Suara Terbanyak : 
Ir. Purnama Sukardi, Ph.D (45,8% suara pemilih)


Dikutip dari http://www.unsoed.ac.id/cmsunsoed/detail/cat/dnmcid/id1d/1/id2d/262/ir.-purnama-sukardi-ph.d-unggul-di-tps-blater

Sabtu, 23 Mei 2009

Tehnik Meresensi Buku

Tehnik Meresensi Buku

Meresensi buku sebenarnya gampang-gampang susah, sebenarnya kalau kita mau berlatih terus, saya yakin anda akan mampu meresensi sebuah buku. Namun terlepas dari itu semua, pasti ada tip untuk meresensi sebuah buku sehingga anda piawai dalam membuat resensi buku.
Apa saja sech tips untuk meresensi sebuah buku itu ??? baiklah…ini saya kutipkan dari sebuah millis, semoga bisa membuka wacana kita tentang dunia resensi buku
· Tulisan resensi yang menggambarkan sinopsis harus sesuai dengan isi buku. Banyak peserta yang terdaftar dalam kompetisi ini ternyata kurang memahami isi buku sehingga sinopsis mereka berbeda dengan isi buku.
· Ketajaman analisa. Setelah memahami isi buku, kamu harus bisa menilai apakah isi buku bermanfaat atau tidak ? Jika memang bagus, beri penjelasan di mana letak sisi bagus itu. Begitu pun sebaliknya. Di samping itu, kamu harus pula menguasai pengetahuan lain sebagai bahan pembanding isi buku yang hendak kamu kritisi itu, termasuk di dalamnya menyikapi masalah yang ditampilkan buku tersebut. Asal kamu tahu, prosentase terbesar kriteria penilaian ada pada ketajaman analisa. Di sini, kamu harus bisa mengaitkan masalah lain yang ada dengan masalah yang diangkat buku itu. Dari sini, gagasan kamu dan isi buku mengenai masalah yang sama, bisa bertemu. Tentu saja kamu bisa mengungkapkan ketidaksetujuan atas gagasan penulis buku yang bersangkutan. Pada saat yang sama, kamu juga harus menawarkan argumen untuk mendukung pendapatmu.
· Gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas sehingga memudahkan pembaca memahami maksud kamu. Melalui bahasa semacam itu, kamu bisa menulis ulang isi atau materi yang terkandung dalam buku, kemudian mengkritisi isinya jika ada yang dinilai kurang tepat. Selain itu, penulis resensi juga harus memiliki kemampuan memahami isi buku secara benar.
· Terakhir, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kalimat panjang bisa mengaburkan pesan yang akan disampaikan. Jangan lupa, pilih kata-kata yang tepat untuk merangkai tulisan resensimu. Dengan cara ini, niscaya pembaca akan gampang memahami maksud kamu.Bagaimana ???? tidak sulit kan ??? oke dech…semoga tips diatas bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba yach…

Peran Humas dalam Mendukung Program Kerja Bupati Banyumas Terkait dengan Program Bioethanol

“Peran Humas dalam Mendukung Program Kerja Bupati Banyumas Terkait dengan Program Bioethanol”


PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral pada masa sekarang ini menjadi salah satu hal yang mutlak untuk perlu diperhatikan oleh seluruh elemen bangsa sebab sebagian besar dari energi dan sumber daya mineral yang dihasilkan dan dipergunakan saat ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kembali atau unrenewable resources sehingga upaya penanganannya baik untuk tetap mempertahankan, mengelola, melestarikan, dan mencarikan alternatif pengganti energi dan sumber daya mineral lainnya perlu segera dilaksanakan. Bila tidak, ketergantungan akan energi dan sumber daya mineral yang telah ada, yang notabene tidak dapat diperbaharui kembali dan ketersediaan jumlahnya mulai terbatas dapat membawa ekses buruk bagi kelangsungan kehidupan masyarakat ke depan nanti. Terlebih, konsumsi penggunaan energi tiap tahunnya meningkat kurang lebih 7 % seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY disela-sela forum diskusi Calon Presiden dengan KADIN Indonesia pada Kamis, 21 Mei 2009. Tentunya hal ini bukan suatu yang menggembirakan sebab disaat perkiraan ketersediaan energi dan sumber daya mineral dunia secara keseluruhan terbatas dan mulai menipis, bahkan sebelumnya telah dicanangkan oleh negara-negara pada forum PBB untuk mengurangi dan melakukan penghematan penggunaan energi dan sumber daya mineral, justru konsumsi energi dan sumber daya mineral Indonesia meningkat walaupun hanya sebesar 7 % saja, yang sebagian besar atau kurang lebih 55 % nya untuk konsumsi transportasi. Pada lain hal, Indonesia juga baru dapat memproduksi 5 juta barel minyak untuk menyediakan kebutuhan energi dan sumber daya mineral nasional. Padahal biaya yang dialokasikan bagi penyediaan energi dan sumber daya mineral nasional tidaklah sedikit dan juga kondisi perekonomian global yang fluktuatif masih mempengaruhi cost yang dibutuhkan. Pada akhirnya, ketergantungan akan energi dan sumber daya mineral ini yang harus segera diupayakan alternatifnya agar nantinya masyarakat umum sebagai konsumen mayoritas tidak dirugikan dengan keterbatasan jumlah yang ada, karena seperti yang sudah terjadi sebelumnya, masyarakat umum yang terbebani dengan harga jual energi dipasaran yang mahal dan kalangan minoritas seperti pengusaha sedikit lebih diuntungkan dengan adanya hal tersebut.
Menyadari kondisi tersebut, Bupati Banyumas terpilih, Mardjoko, pada awal pencalonannya sebagai seorang bupati merencanakan program Bioethanol karena melihat keadaan dan ketersediaan sumber energi yang semakin mahal dan semakin terbatas yang menjadikan masyarakat umum sulit menjangkaunya baik dari segi biaya dan juga distribusi yang tidak merata, sehingga diusahakan alternatif penyediaan sumber energi lain agar masyarakat Banyumas khususnya lebih dapat menjangkau dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas ke depannya nanti dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan penyediaan sumber energi alternatif tersebut.
Namun pada kenyataannya, saat ini program Bioethanol ini mengalami kegagalan, layu sebelum berkembang, tidak dapat direalisasikan. Masyarakat sebenarnya sudah antusias dengan adanya program seperti ini, terlebih dengan publikasi “besar-besaran” terhadap program Bioethanol sewaktu calon Bupati Mardjoko berkampanye. Dengan kondisi itu, Bupati Banyumas haruslah memberikan keterangan atau penjelasan yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat Banyumas secara tepat. Untuk itu diperlukanlah sebuah fungsi dari satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang berperan untuk mengkomunikasikan Pemerintah Daerah, baik Pimpinan dan perangkatnya baik intra maupun ekstra, dengan masyarakat luas serta satuan pemerintah yang sejajar dan diatasnya. Pada Kabupaten Banyumas, peran tersebut dilimpahkan kepada bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang berada di bawah satuan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Perumusan Masalah
Dari uraian tersebut di atas, yang coba dibahas dalam penulisan ini adalah:
Bagaimana peranan bagian Humas Kabupaten Banyumas dalam mendukung pelaksanaan program kerja Bupati Banyumas ?
Bagaimana pihak Pemda, dalam hal ini Humas Pemda Banyumas memberikan penjelasan kepada publik terkait kegagalan Bupati Banyumas mendatangkan program Bioethanol ?


PEMBAHASAN

Individu dan kelompok selalu melakukan hubungan satu sama lain untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Akan tetapi, dalam komunitas global yang saling berhubungan ini, meningkatnya interdependensi membutuhkan interaksi ekonomi, politik, dan sosial yang semakin kompleks. Akibatnya, membangun dan menjaga hubungan di semua level sistem sosial menjadi area penting dalam studi akademik dan praktik profesional.
Public Relations (PR) atau dikenal juga dengan Hubungan Masyarakat (Humas) membantu masyarakat yang kompleks dan pluralistik untuk menetukan keputusan dan menjalankan fungsi secara lebih efektif dengan memberikan kontribusi pemahaman bersama di antara kelompok dan institusi. PR/ Humas berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan publik dan privat.
Kepentingan bisnis yang kuat pada awal 1900-an menggunakan PR/ Humas untuk membela diri dan mempertahankan monopolinya dari serangan jurnalis dan pembatasan aturan pemerintah yang makin ketat. Fungsi utamanya adalah menjelaskan pandangan mereka dan menyerang balik opini lain dalam rangka memengaruhi opini publik dan mencegah bertambahnya aturan pemerintah yang mengatur bisnis yang mereka jalankan.
Banyak orang masih mendefinisikan PR/ Humas sebagai sekadar persuasi atau bujukan, misalnya, “mengajak publik agar memahami dan punya kemauan baik (goodwill)”. Lebih bermaknakan komunikasi satu arah.
Namun perkembangan akan PR/ Humas mengalami perubahan dengan adanya pemahaman tentang efek media menjadi canggih, yang didefinisikan menjadi “seni atau ilmu tentang pengembangan pemahaman resiprokal dan kehendak baik (goodwill)” dalam Webster’s Third New International Dictionary. Dan British Institute of Public Relations mendefinisikan fungsi ini sebaga usaha unttuk membangun dan memelihara “pemahaman bersama yang baik antara organisasi dan publiknya.”
Definisi lain menyatakan PR/ Humas sebagai konsep interaktif, “usaha terencana untuk memengaruhi opini melalui karakter yang baik dan kinerja yang bertanggung jawab, berdasarkan pada komunikasi dua arah yang saling memuaskan.” Dan juga merupakan “manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya.”
Harwood L. Childs dalam Effective Public Relations menyimpulkan bahwa esensi PR/ Humas “bukanlah penyajian satu sudut pandang, bukan seni untuk mengubah sikap mental, juga bukan perkembangan hubungan yang hangat dan menguntungkan”, fungsi dasarnya adalah “merekonsialisasikan atau menyesuaikan aspek-aspek dari perilaku korporat dan personal kita, yang mengandung signifikansi sosial, dengan kepentingan publik”, dengan kata lain fungsi PR/ Humas adalah membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
Menurut Public Relation News, Public Relations adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.
Sebagai sebuah fungsi manajemen, PR/ Humas mencakup hal-hal sebagai berikut:
· Memperkirakan, menganalisis, dan menginterpretasikan opini dan sikap publik, dan isu-isu yang mungkin memengaruhi operasi dan rencana organisasi, baik itu pengaruh buruk maupun baik.
· Memberi saran kepada manajemen di semua level di dalam organisasi sehubungan dengan pembuatan keputusan, jalannya tindakan, dan komunikasi, dan mempertimbangkan ramifikasi publik dan tanggung jawab sosial atau kewarganegaraan organisasi.
· Meriset, melaksanakan, dan mengevaluasi secara rutin program-program aksi dan komunikasi untuk mendapatkan pemahaman publik yang dibutuhkan untuk kesuksesan tujuan organisasi.
· Merencanakan dan mengimplementasikan usaha organisasi untuk memengaruhi atau mengubah kebijakan publik.
· Menentukan tujuan, rencana, anggaran, rekrutmen dan training staf, mengembangkan fasilitas, mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kesemua hal tersebut diatas.
Menurut Rex. F. Harlow dalam Effective Public Relations yang definisinya mencakup elemen konseptual dan operasional:

Public Relations adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga lini komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual dan kerja sama antara organisasi dan publiknya; PR/ Humas melibatkan manajemen problem atau manajemen isu; PR membantu manajemen agar tetap responsif dan mendapat informasi terkini tentang opini publik; PR/ Humas mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik; PR/ Humas membantu manajemen tetap mengikuti perubahan dan memanfaatkan perubahan secara efektif, dan PR/ Humas dalam hal ini adalah sebagai sistem peringatan dini untuk mengantisipasi arah perubahan (trends); dan PR/ Humas menggunakan riset dan komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya.

Unsur-unsur yang lazim dijumpai dalam banyak definisi PR/ Humas menyatakan bahwa PR/ Humas:
Melakukan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasional.
Menangani hubungan antara organisasi dan publik stakeholder-nya.
Memonitor kesadaran, opini, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi.
Menganalisis dampak dari kebijakan, prosedur, dan aksi terhadap publik stakeholder.
Mengidentifikasi kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik dan kelangsungan hidup organisasi.
Memberi saran kepada manajemen dalam hal pembentukan kebijakan baru, prosedur baru, dan tindakan baru yang sama-sama bermanfaat bagi organisasi dan publik.
Membangun dan mempertahankan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya.
Menciptakan perubahan yang terukur dalam kesadaran, opini, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi.
Menghasilkan hubungan yang baru dan/ atau tetap antara organisasi dan publiknya.

Pada intinya, definisi mempunyai setidaknya dua tujuan: membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan menyatakan pandangan tertentu tentang bagaimana satu konsep berkaitan dengan konsep lain. Konsekuensinya, definisi Public Relations (PR) semestinya bisa membantu kita memahami apa itu PR dan apa yang dilakukannya, serta bagaimana PR berhubungan dengan aktivitas organisasi lainnya.
Definisi PR menempatkan PR sebagai sebuah fungsi manajemen, yang berarti bahwa manajemen di semua organisasi harus memerhatikan PR. Definisi ini mengidentifikasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sebagai basis moral dan etis dari profesi PR. Pada saat yang sama, definisi ini mengemukakan kriteria untuk menentukan apa itu PR dan apa yang bukan PR. Dan terakhir, definisi ini mendefinisikan konsep praktik yang menjadi subjek. Public relations (PR) adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.
Dengan penjelasan tersebut diatas mengenai Public Relations atau yang juga dikenal dengan Hubungan Masyarakat (Humas), mungkin lebih banyak berorientasikan organisasi privat namun nilai-nilai yang ada diatas juga banyak diterapkan dalam Humas pada organisasi publik atau pemerintah, seperti yang akan disampaikan berikut ini.
Peranan bagian hubungan masyarakat dan protokol Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bagian ketigabelas adalah sebagai berikut; merumuskan kebijakan pemerintahan daerah dalam urusan komunikasi dan informatika, mengoordinasikan pelayanan informasi kepada media massa dan masyarakat serta pelayanan keprotokolan kepada bupati, wakil bupati, dan setda; merumuskan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta bahan pembinaan administrasi dan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika pada Dinhibkominfo dalam rangka terkoordinasinya pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kabupaten Banyumas membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Media Massa dan Informasi; Sub Bagian Telematika; dan Sub Bagian Protokol.
Beberapa dari uraian tugas tersebut sebagai berikut:
Merumuskan kebijakan pemerintahan daerah dalam urusan komunikasi dan informatika
Cara:
Melalui penyusunan rancangan produk hukum daerah, Surat Edaran dan Surat Bupati setelah berkoordinasi dengan Dinhubkominfo dan instansi lainnya melalui:
- analisis informasi dan aspirasi masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- Penyusunan konsep counter issue terhadap permasalahan yang menjadi berita di media massa dan penyusunan konsep tanggapan atas surat pembaca di media massa dan surat dari masyarakat.
- Penyusunan konsep Sambutan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
Tujuannya :
Dalam rangka tersedianya bahan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan informasi kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah kepada media massa dan masyarakat, pelayanan telematika kepada perangkat daerah dan pelayanan keprotokolan.
Cara:
Melalui:
- Pemuatan berita, konferensi dan jumpa pers mengenai kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah di media massa.
- Fasilitasi komunikasi Pimpinan Daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social dan politik serta media massa.
- Penerbitan tabloid/ majalah milik Pemerintahan Daerah.
- Pengelolaan jaringan internet Pemerintah Daerah.
- Pemberian dukungan telematika dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Pengelolaan website Pemerintahan Daerah.
- Pengaturan tata cara penerimaan tamu dan kunjungan kerja.
- Pengaturan tata cara penyiapan upacara kebesaran/ kenegaraan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Tujuan :
Guna tersosialisasikannya kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah serta guna kelancaran kegiatan penerimaan tamu dan kunjungan kerja serta upacara kebesaran di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Secara umum, seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Banyumas tugas dari bagian Hubungan Masyarakat adalah:
1. Mengubah bahasa kebijakan menjadi bahasa publik
Merupakan “corong” daripada Pemerintah Daerah, khususnya bagi bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah. Bila input yang diberikan adalah mengenai “A” maka yang keluar pun “A” namun bukan tanpa proses sebab pada umumnya bahasa kebijakan yang diterima masyarakat akan diartikan berbeda oleh masing-masing masyarakat sehingga haruslah terlebih dahulu “diolah” atau “di mixer” menjadi bahasa publik yang lebih mudah dimengerti dan tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
2. Pencitraan terhadap image Pemda
Dapat menciptakan opini publik yang positif atas citra Pemerintah Daerah di mata masyarakat yang selalu terus menerus dibangun dan dipertahankan yang pada nantinya akan menarik simpati dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja.
3. Penyeimbang berita atau informasi yang beredar di masyarakat
Bila terdapat isu yang muncul dan berkembang jika sifatnya negatif bagi Pemerintah Daerah, Humas harus berusaha memberikan isu yang sepadan agar tetap menjaga opini publik normal dan tidak berat sebelah atau timpang terhadap suatu permasalahan yang ada, sehingga masyarakat dapat mengerti benar mengenai berita atau informasi yang ada dengan seutuhnya, tidak hanya berasal dari satu sisi saja. Bila isu yang ada bersiat positif, Humas diharapkan dapat menjaga situasi tersebut karena dapat berpengaruh bagi kelancaran pemerintahan yang berlangsung.
4. Sebagai Analisa Media
Mengarahkan Bupati dalam menyikapi informasi yang beredar dan berkembang luas di masyarakat, Humas diharapkan dapat memberi masukan-masukan terhadap suatu pemberitaan khususnya yang menyangkut isu Pemerintahan Daerah/ Local Government issue, bagaimana perkiraan berita atau informasi yang berkembang pada akhirnya nanti sehingga Pimpinan tidak salah mengambil langkah kebijakan yang dibutuhkan.
5. Mengatur kegiatan-kegiatan Pimpinan Daerah
Melalui sub bagian Protokol, Humas memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai kegiatan-kegiatan Pimpinan Daerah, salah satunya demi pencapaian program-program yang telah dicanangkan, sehingga semua berada dalam jalur yang benar untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dari program yang ada, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah tidak ada yang tidak berguna sebab diarahkan kepada pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah.

Kendala dalam Menjalankan atau Mendukung Program Bupati :
Kendala Internal
Fasilitas yang masih terbatas, misalnya saja ruang kerja yang tidak memadai baik dari segi kelengkapan dan juga segi volume ruang, bahkan saat ini bagian Humas menempati ruangan yang tergolong kecil apabila dikaitkan dengan fungsi kerja yang diemban. Walaupun memiliki ruang Press Conference akan tetapi jauh dari yang diharapkan.
Sumber Daya Manusia yang belum berkompeten, kurang menguasai bidang pekerjaannya, misalnya saja pada sub bagian telematika masih saja terdapat staf yang belum menguasai atau belum terampil menggunakan Internet dan sejenisnya. Sebagai bagian yang bertanggung jawab terhadap publikasi Pemda, juga masih terdapat staf yang tidak memahami secara benar terhadap tugasnya.
Sarana dan prasarana secara umum kurang memadai, misalnya kendaraan operasional yang jelas terbatas, lalu kelengkapan atas peralatan dan perlengkapan baik yang diperlukan oleh sub bagian Protokol, sub bagian Telematika, dan sub bagian Media Massa dan Informasi belum terpenuhi dan tercukupi seluruhnya, yang alternatifnya diusahakan melalui peminjaman kepada pihak luar.
Kendala Eksternal
Harus lebih menyesuaikan diri dengan wartawan. Karena adanya perbedaan kepentingan antara humas dan wartawan. Kepentingan humas untuk stabilitas opini dan pencitraan pemerintah daerah sedangkan wartawan hanya berorientasi untuk mencari berita atau informasi sebanyak-banyaknya, lebih kepada perbedaan yang prinsip.

Program Bioethanol
Bioetanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Bioetanol dibuat dengan bahan baku bahan bergula seperti tebu, nira aren, bahan berpati seperti jagung, dan ubi-ubian, bahan berserat yang berupa limbah pertanian masih dalam taraf pengembangan di negara maju.
Gasohol adalah campuran antara bioethanol dan bensin dengan porsi bioetanol sampai dengan 25% yang dapat langsung digunakan pada mesin mobil,bensin tanpa perlu memodifikasi mesin. Hasil pengujian kinerja mesin mobil bensin menggunakan gasohol menunjukkan gasohol E-10 (10% bioetanol ) dan gasohol E-20 (20% bioetanol) menunjukkan kinerja mesin yang lebih baik dari premium dan setara dengan pertamax.
Penyebab kegagalan program bioethanol, salah satunya karena kendala teknis, adalah ketersediaan lahan untuk menanan tanaman bioethanol di wilayah Banyumas sangat kurang sekali, luas lahan yang dipersyaratkan oleh investor bioethanol, PT SBE sebagai mitra kerjasama yang siap mengivestasikan usahanya yang merupakan investor dari dalam negeri, haruslah seluas 15.000 ha sedangkan lahan yang tersedia secara keseluruhan di Banyumas hanya seluas 8.000 ha. Dari jumlah itu, 80 persennya atau sekitar 6.000 ha dimiliki oleh petani/ masyarakat umum, dan 20 persen dimiliki oleh pihak Perhutani, disamping itu bila menggunakan lahan pihak Perhutani akan terdapat perhitungan lain dalam urusan penerimaan bagi hasilnya. Lahan yang dibutuhkan memang sangat luas sebab diupayakan agar terjadi kesinambungan atau kontinuitas produksi dari pengolahan bioethanol tersebut dan tidak terjadi permasalahan pada urusan tanam-menanam bahan baku yang dibutuhkan.
Pada lain hal, kebijakan mengenai tata ruang kota yang berlaku menyatakan bahwa alokasi bagi penempatan industri atau pabrik berada di wilayah barat Banyumas atau kira-kira mulai dari Ajibarang hingga Wangon sehingga menyulitkan perencanaan bagi pihak yang ingin berinvestasi. Alokasi tempat yang telalu jauh mungkin dapat banyak menguras atau menambah biaya produksi yang akan dikeluarkan. Tentu hal ini agak memberatkan bagi para calon investor.
Faktor lain yang tidak kalah penting juga dalam mempengaruhi kesuksesan Banyumas mendatangkan investor adalah kultur investasi yang belum tumbuh. Kesadaran akan proinvestasi seperti yang diharapkan oleh Bupati Banyumas yang tertuang dalam slogan “Banyumas Pro Investasi” belum benar-benar ada dan belum menjadi bagian dari semangat masyarakat Banyumas untuk mengubah dan membawa Banyumas ke kondisi yang lebih baik lagi. Umumnya masyarakat hanya memikirkan profit/ keuntungan jangka pendek/ short term semata, belum ada kesadaran akan kondisi ideal masa depan yang diharapkan pada nantinya.

Tindakan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Humas memberikan penjelasan mengenai kegagalan program bioethanol bersama-sama dengan PT SBE sebagai mitra kerja penyelenggaraan melalui forum-forum yang ada, misalnya mengadakan konferensi pers kepada wartawan, baik media cetak maupun elektronik; melalui forum kajian rutin yang ada di Pemkab Banyumas; melalui surat elektronik, via sms dan telepon menaggapi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat banyumas.
Solusi agar pemberian penjelasan menjadi efektif adalah dengan dilakukan secara terus-menerus atau kontinyu sebab akan selalu muncul kritik, saran dan pertanyaan seputar permasalahan tersebut yang salah satunya disebabkan oleh akses informasi masyarakat secara umum yang belum merata dan kesempatan yang dirasa kurang.
Pada umumnya langkah yang dilakukan adalah dengan Konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan PT SBE sebagai mitra kerjasama Pemkab Banyumas dalam penyelenggaraan program Bioethanol untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai penyebab tidak terlaksananya program yang telah direncanakan kemudian keduanya bersama-sama memberikan penjelasan kepada publik, baik melalui media massa, media elektronik dan forum-forum yang dapat memfasilitasi penyampain penjelasan hal itu, mengadakan jumpa pers dan dialog interaktif baik di radio maupun televisi.
Disamping itu juga, terkait dengan kegagalan program, Humas bersama dengan dinas-dinal lain yang terkait dan tentunya setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah mengupayakan program alternatif lain yang setidaknya dapat menggantikan program yang dianggap gagal ini. Misalnya, sebagai salah satu upaya substitusi program, diadakanlah program desa binaan dengan nama program “Desa Mandiri Energi” untuk melakukan pengolahan Bioethanol dalam skala atau lingkup yang lebih kecil yang diharapkan tetap dapat bermanfaat dan setidaknya sebaga tanggung jawab Pemerintah Daerah mensejahterakan masyarakatnya.


PENUTUP

Kesimpulan
Secara umum, seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Banyumas, tugas dari bagian Hubungan Masyarakat adalah:
1. Mengubah bahasa kebijakan menjadi bahasa publik
2. Pencitraan terhadap Pemda (menciptakan opini publik di mata masyarakat )
3. Penyeimbang berita atau informasi yang beredar di masyarakat
4. Sebagai Analisa Media (mengarahkan Bupati dalam menyikapi informasi yang beredar)
5. Mengatur kegiatan-kegiatan Pimpinan Daerah

Langkah-langkah penyampainan yang dilakukan Humas kepada publik terkait kegagalan program Bioethanol secara keseluruhan sebagai berikut:
1. Konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan PT SBE sebagai mitra kerjasama Pemkab Banyumas.
2. Menyampaikan atau sosialisasi pada publik, baik melalui media massa, media elektronik dan forum-forum yang dapat memfasilitasi penyampain penjelasan, mengadakan jumpa pers dan dialog interaktif baik di radio maupun televisi.
3. Berusaha mencari alternatif lain dengan cara berkoordinasi dahulu dengan dinas-dinas lain yang terkait dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Narasumber: Kabag Humas dan Protokol, Agus Nur Hadie, S.Sos, M.Si)

http://www.ristek.go.id

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

Scott M. Cutlip, et al., 2007, Effective Public Relations, cetakan kedua, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo, B.S., Jakarta: Kencana