Mahalnya pendidikan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari tekanan perubahan dunia yang kini sudah mulai menapaki era Neo-Liberalisme (pasar bebas). Era ini memang membawa dampak jelas terutama di sektor layanan dasar publik yang meliputi kesehatan dan pendidikan. Dan naiknya biaya untuk pendidikan, ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Anita Lie, salah seorang pakar pendidikan yang berprofesi sebagai dosen, menjelaskan bahwa tekanan ini hanya salah satu penyebab, karena ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan biaya pendidikan terus merangkak naik.
Ketika ditemui di lembaga belajar
miliknya (2/3) yang terletak di kawasan Klampis, Anita mengatakan, bahwa dalam
dunia pendidikan peran pemerintah mengenai de-regulasi, privatisasi dan
regulasi masih kabur. Anita menilai pemerintah hingga kini masih belum berani
untuk melangkah. Dan kalau dikaitkan dengan privatisasi sekolah, pemerintah
juga belum berani masuk ke dalam sistem sekolah terkait.
Anita menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa mengurangi angka anak-anak yang harus putus sekolah akibat mahalnya biaya. Cara yang ditawarkan oleh Anita adalah dengan membuat aturan yang tegas terkait KUOTA yang wajib disediakan oleh sekolah “mahal” bagi mereka yang kurang mampu. Dan pengendalian serta pengawasan terhadap penerapan aturan ini mesti tegas agar tidak ada sekolah yang nakal.
Dengan pengaturan kuota ini diharapkan dapat mengurangi angka anak putus sekolah atau anak yang tidak dapat menikmati pendidikan layak, padahal mereka punya potensi untuk maju. Cara ini lebih dapat dilakukan oleh pemerintah daripada harus membuat aturan mengenai batasan maksimal harga atau “plafon” biaya pendidikan. Selain itu solusi untuk mengatasi masalah mahalnya pendidikan adalah dengan memberika subsidi silang. Untuk cara yang kedua ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah dan ternyata cukup efektif.
“Yang membuat dunia pendidikan belakangan tidak mengalami kemajuan adalah adanya indikasi bahwa pendidikan sudah mulai dipolitisasi”, tambah Anita. Namun Anita berharap dengan komitmen yang lebih murni dari para pembuat aturan, hal tersebut dapat diminimalisasi agar kedepannya pendidikan sudah bukan lagi sesuatu yang mahal sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan.
Menurut Anita ,dengan semakin banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, maka angka kebodohan dapat ditekan dan berimbas pada meningkatnya kualitas SDM di Indonesia. Dan seiring dengan kualitas SDM yang meningkat, kesejahteraan rakyat juga diharapkan akan ikut terangkat. (ovi/gita)
SUMBER:Anita menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa mengurangi angka anak-anak yang harus putus sekolah akibat mahalnya biaya. Cara yang ditawarkan oleh Anita adalah dengan membuat aturan yang tegas terkait KUOTA yang wajib disediakan oleh sekolah “mahal” bagi mereka yang kurang mampu. Dan pengendalian serta pengawasan terhadap penerapan aturan ini mesti tegas agar tidak ada sekolah yang nakal.
Dengan pengaturan kuota ini diharapkan dapat mengurangi angka anak putus sekolah atau anak yang tidak dapat menikmati pendidikan layak, padahal mereka punya potensi untuk maju. Cara ini lebih dapat dilakukan oleh pemerintah daripada harus membuat aturan mengenai batasan maksimal harga atau “plafon” biaya pendidikan. Selain itu solusi untuk mengatasi masalah mahalnya pendidikan adalah dengan memberika subsidi silang. Untuk cara yang kedua ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah dan ternyata cukup efektif.
“Yang membuat dunia pendidikan belakangan tidak mengalami kemajuan adalah adanya indikasi bahwa pendidikan sudah mulai dipolitisasi”, tambah Anita. Namun Anita berharap dengan komitmen yang lebih murni dari para pembuat aturan, hal tersebut dapat diminimalisasi agar kedepannya pendidikan sudah bukan lagi sesuatu yang mahal sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan.
Menurut Anita ,dengan semakin banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, maka angka kebodohan dapat ditekan dan berimbas pada meningkatnya kualitas SDM di Indonesia. Dan seiring dengan kualitas SDM yang meningkat, kesejahteraan rakyat juga diharapkan akan ikut terangkat. (ovi/gita)
http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=72
Tidak ada komentar:
Posting Komentar