Jumat, 26 Juni 2015

Burung Dara / Merpati Muda

Semangat Pagi...


Mohon di simak baik-baik deskripsi berikut ini:


Saya mau jual burung merpati / dara,

Ada 7 ekor kurang lebih yang mau saya jual,

Burung dalam kondisi bagus dan sehat seluruhnya,

Seluruh burung dara masih muda

Kira-kira umur dara berkisar 3 sampai 6 bulan

Dara cewean 3 ekor dan lakian 4 ekor

Harga berkisar Rp 35ribu – 40ribu per satu ekornya,

Kalau agan-agan mau beli borongan juga bisa banget

Bisa cek ke lokasi di tanah tinggi, tangerang kota, banten.

 

Kalau agan minat, bisa hubungi:

Sms/ Tlp. (untuk wa & line lagi ga aktif) +628561252593

Bila ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, sila kan kirim komentar or via google plus boleh.

Can check Here too... 

Gambar berikut merupakan beberapa burung yg mau di jual.

 

A1








A2










B1








C1








C2








D1








D2







Terima kasih sudah mampir dan melihat-lihat.

Kamis, 02 April 2015

SPT ( Surat Pemberitahuan ) - Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajakobjek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban menyampaikan SPT.
Kewajban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sbb : “Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.”
Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :
a.   benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b.   lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
c.   jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yg hrs diisikan dlm SPT.SPT yg telah diisi dgn benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

 

Terdapat dua macam SPT yaitu:

a.    SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
b.   SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Jenis formulir SPT Tahunan

Ada beberapa formulir dalam pelaporan SPT ini, diantaranya adalah :
·         formulir 1771
·         formulir 1770
  • formulir 1770S
    • Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • formulir 1770 SS
    • formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.
  • Bukti Potong 1721- A1 dan atau 1721- A2
    • Formulir keterangan dari pemberi kerja yang menjelaskan pajak dari wajib pajak yang sudah dipotong oleh pemberi Kerja. Formulir ini dilampirkan saat SPT dilaporkan.

Jenis SPT

  1. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
  2. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
  3. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
  4. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
  5. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
  6. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
  7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;
  9. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
  10. SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pengisian & Penyampaian SPT

Cara mengisi dan penyampaian SPT adalah :
1.      Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
  1. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Fungsi SPT

Fungsi SPT adalah :
  • Wajib Pajak PPh
    • Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
      • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
      • penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
      • harta dan kewajiban;
      • pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.
  • Pengusaha Kena Pajak
    • Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
      • pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
      • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Pemotong/ Pemungut Pajak
    • Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Tempat pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJPKantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : http://www.pajak.go.id untuk mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Ketentuan Tentang Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Penandatangan SPT
Mengenai kewajiban WP menandatangani SPT, selain diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP, juga disebut dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa:”WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.”
Bagi WP Badan yang berhak menandatangani SPT tersebut adalah pengurus atau direksi (Pasal 4 ayat 2 UU KUP). Meskipun yang dimaksud dengan pengurus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 4 UU KUP adalah termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, dan termasuk pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali, namun untuk penandatangan SPT sebaiknya tetap orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan mengenai orang yang tidak tercantum namanya dalam akte pendirian beserta perubahannya yang dianggap sebagai pengurus tepat diberlakukan bagi kewajiban perpajakan lainnya seperti misalnya untuk kepentingan penagihan pajak.
SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh WP atau Kuasa WP.
Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menanda tangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. (Pasal 4 ayat 3 UU KUP).
Penandatanganan SPT oleh WP / Kuasa WP dapat dilakukan secara biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh WP atau kuasanya untuk menunjukan identitas dan status yang bersangkutan. (PMK No. 181/PMK.03/2007)

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

1.   SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.   Batas waktu penyampaian:
a.   Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
b.   Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
c.   SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
d.   SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3.   SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT)

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan Penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh DJP. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT secara e-Filling, wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :
1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pembetulan SPT

Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar.

Batas Waktu Pembayaran Pajak

-  Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.
-    Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
-   Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

SPT dianggap Tidak Disampaikan.
Dalam Pasal 3 ayat 7 UU KUP dinyatakan bahwa, SPT dianggap tidak disampaikan apabila:
a.    SPT tidak ditandatangani;
b.   SPT tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan Per. Menkeu;
c.   SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis; atau
d.   SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan / menerbitkan SKP.
Apabila SPT dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada WP (Pasal 3 ayat 7a UU KUP). SPT tersebut selanjutnya dianggap sebagai data perpajakan.
Mengenai dokumen yang harus dilampirkan pada SPT dalam PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang “Bentuk dan Isi SPT, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT” dinyatakan bahwa :
SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran, merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan;
SPT harus dilampiri dgn keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan UU Pajak;
Ketentuan mengenai dokumen yg harus dilampirkan dlm SPT diatur dgn Peraturan DJP;
Dalam UU KUP yang pasti harus dilampirkan dalam SPT adalah sbb:
SPT Tahunan PPh WP yg wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dgn laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yg diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. {Ps. 4 ayat (4)}. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan. {Pasal 4 ayat (4b) UU KUP}
Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. (Pasal 4 angka 3 UU KUP).

WP dgn Kriteria Tertentu yg dpt melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu SPT Masa
Dalam Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) ditetapkan bahwa WP dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. WP dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan diatur dengan atau berdasarkan PMK No. 182/PMK.03/2007 sbb :
1) WP dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) SPT Masa untuk beberapa Masa Pajak sekaligus, yang meliputi:
a.   WP usaha kecil; terdiri dari:
1> WP Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yang harus memenuhi kriteria sbb :
a> WP Orang Pribadi dalam negeri; dan
b> menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); atau
2> WP Badan yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a> modal WP 100% (seratus persen) dimiliki oleh W N I;
b> menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.900.000.000,-; atau
b.   WP di daerah tertentu, adalah WP yg tempat tinggal/kedudukan/kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2) Tata Cara Pelaporan
a> WP yang termasuk dalam kriteria tertentu yang bermaksud melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh WP akan disampaikan dalam SPT Masa yang meliputi beberapa Masa sekaligus;
b>  Terhadap pemberitahuan secara tertulis dilakukan penelitian;
c>  Apabila berdasarkan penelitian WP tidak memenuhi kriteria, Dirjen Pajak memberitahukan secara tertulis kepada WP.

WP PPh tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT
Berdasarkan PMK No. 183/PMK.03/2007 yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT dapat diuraikan sebagai berikut:
Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu WP Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP sebagaimana dimaksud dalam UU PPh.
Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 yaitu WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Kenali Aturan dalam Pelaporan Pajak

Tahapan ketiga dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP) adalah Pelaporan Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.
Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.
Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar. SPT dapat dibedakan menjadi (1) SPT Masa dan (2) SPT Tahunan. Yang dimaksud SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Ada 9 (sembilan) jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan: (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal 23, (4) PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 (2), (7) PPh Pasal 15, (8) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas BArang Mewah (PPnBM) dan (9) Pemungut PPN.
Sedangkan apa yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu (1) SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP).
Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) www.pajak.go.id.
Ada tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak dan batas waktu pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pertama, untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26 dan PPh Pasal 23/26, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
Kedua, untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP OP dan Badan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ketiga, untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP Kriteria Tertentu (diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu pelaporan SPT Masa), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir masa pajak terakhir, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
Keempat, untuk PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM oleh Bea Cukai, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah 1 (satu) hari setelah dipungut, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan).
Kelima, untuk PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada hari yang sama saat penyerahan barang, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 14 bulan berikutnya.
Keenam, untuk PPh Pasal 22 Pertamina, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelumdelivery order dibayar.
Ketujuh, untuk PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
Kedelapan, untuk PPN dan PPn BM bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Kesembilan, untuk PPN dan PPn BM bagi Bendaharawan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada tanggal 7 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada tanggal 14 bulan berikutnya.
Kesepuluh, untuk PPN dan PPn BM bagi Pemungut Non Bendaharawan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya.
Kesebelas, untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN dan PPnBM bagi WP Kriteria Tertentu, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sesuai batas waktu per SPT Masa, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
Keduabelas, untuk PPh WP OP, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP OP disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan-nya adalah pada akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.
Ketigabelas, untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan-nya adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.
Terakhir, keempatbelas, untuk PBB, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.
Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Dengan mengetahui batas-batas tanggal pembayaran dan pelaporan perpajakan diharapkan WP lebih patuh dalam menyetorkan pajak ke bank dan melaporkannya sesuai batas waktu yang ditentukan. Bangga Bayar Pajak!

10 Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Seputar SPT Pajak

Dikutip dari Buku SPT PPH WP 2013 yang diterbitkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan serta kompilasi dari berbagai sumber, berikut adalah 10 pertanyaan seputar pajak penghasilan dan SPT Tahunan objek pajak pribadi yang masih sering diajukan masyarakat:

1. Apa itu SPT Tahunan?
SPT Tahunan PPh adalah formulalir yang diisi wajib pajak untuk melaporkan identitas diri, harta, kewajiban/utang, penghasilan, dan perhitungan pajaknya setiap tahun

2. Siapa saja yang harus membayar pajak?
Yang diwajibkan mengisi SPT Tahunan antara lain orang pribadi yang telah memiliki nompor pokok wajib pajak (NPWP)

3. Bagaimana cara membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP)?
- Masyarakat wajib mendaftarlam diri di kantor pelayanan pajak (KPP) atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran.
- wajib pajak orang pribadi cukup mebawa dokomen berupa KTP yang masih berlaku

4. Kapan masyarakat harus membayar pajak?
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) wajib orang pribadi adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 31 Maret. 

5. Apa akibatnya kalau kita tak membayar pajak atau melaporkan SPT Tahunan?
- Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan
- Dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan yang terlambat/tidak disampaikan
- Jika sengaja tak menyampaikan SPT Tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enak tahun. Serta denda paling sedikit dua kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

6. Dimanakah lokasi untuk mengambil SPT Tahunan?
SPT Tahunan PPh WP OP dapat diperoleh di tempat-tempat yang telah ditentukan, yaitu:
a. Kantor Pelayanan Pajak terdekat;
b. Pojok Pajak atau Mobil Pajak keliling yang dapat Anda temui di tempat-tempat keramaian;
c. diunduh melalui situs www.pajak.go.id

7. Kemana wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan?
- Untuk SPT Nihil/Kurang Bayar (KB):
a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP;
b. Drop Box;
c. Pos/Jasa Ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar;
d. e-Filing (Formulir 1770S & 1770SS).
- Untuk SPT Lebih Bayar (LB)/Pembetulan/SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT/e-SPT :
a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat WP terdaftar;
b. Pos/Jasa Ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar;
c. e-Filing (Formulir 1770S & 1770SS).

8. Bagaimana cara menyetor pajak yang terutang?
- Sarana Penyetoran Pajak
Pajak yang terutang disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411125 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 200. SSP diisi dengan identitas Wajib Pajak, kode jenis, setoran pajak, uraian pembayaran, masa/bulan dan tahun pajak, jumlah pajak serta jangan lupa tanda tangan pembayar/penyetor pajak.
- Tempat Penyetoran Pajak
Pajak yang telah dihitung, disetorkan ke Kas Negara melalui bank tempat pembayaran pajak atau Kantor Pos.

9. Apakah mengisi SPT Tahunan harus membayar pajak?
Orang Pribadi yang mengisi SPT Tahunan tidak selalu harus membayar PPh. Orang Pribadi yang diwajibkan membayar kembali PPh-nya, apabila yang bersangkutan dalam perhitungan pada formulir induknya dinyatakan “PPh kurang bayar” (lihat baris “PPh kurang/lebih bayar”). Bahkan Orang Pribadi akan mendapatkan pengembalian PPh dari KPP apabila dinyatakan dalam formulir induknya “PPh lebih bayar”.

10. Bagaimana jika istri dan anak yang membuat NPWP sebagai anggota keluarga? Apakah wajib mengisi SPT Tahunan?
Istri dan anak yang memperoleh NPWP sebagai anggota keluarga dan Wajib Pajak (Kepala Keluarga/Suami), tidak diwajibkan mengisi SPT Tahunan. Yang diwajibkan mengisi SPT Tahunan untuk yang telah berkeluarga adalah kepala keluarga/suami, kecuali istri yang menghendaki memiliki NPWP sendiri terpisah dengan suami sehingga punya kewajiban juga untuk mengisi SPT Tahunan.


Sumber:
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SPT.pd
http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak
http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/04/surat-pemberitahuan-spt.html
http://bisnis.liputan6.com/read/529615/10-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-seputar-spt-pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/SPT

Minggu, 22 Februari 2015

Cara-Cara Merawat Printer Supaya Lebih Awet

Pada umumnya suatu barang elektronik itu bisa berumur sampai 5 tahun lebih, tetapi di berbagai perusahaan besar umumnya ada siklus pergantian unit atau upgrading pada elektronik yang minimalnya sampai 3 tahun sekali. Oke, sekarang saya akan sedikit membagikan bagaimana cara merawat printer agar lebih awet dan kualitasnya juga tetap terjaga. Berikut ini saya akan ulaskannya :


Cara Merawat Printer #1 :
Kita mungkin pernah alpha dengan manual instructions. Pada umumnya printer harus diperlakukan khusus terutama pada saat pertama kali pembelian. Ibarat membeli sebuah telephone / hanphone ada langkah-langkah yang mungkin aman untuk dilakukan sebelum pemakaian. Misalnya dengan memasang cassing anti gores yang akan melindungi cassing asli dari goresan.
Nah begitu juga sama halnya dengan printer. Misalkan, pada printer Canon PIXMA E400 ini kalian harus melakukan test printing aligment yaitu untuk mengukur garis lurus yang di hasilkan oleh printer. Apabila tidak sesuai harapan bisa dilakukan pembersihan head chardtridge, tetapi ini sangat jarang terjadi di awal pembelian printer. Apabila garis sudah putus-putus karena pemakaian wajar dan usia printer, maka proses kalibrasi atau cleaning head bisa juga dilakukan untuk memperoleh hasil cetak yang bagus.
Untuk printer yang sudah di lengkapi adanya fasilitas scanner, tentu tidak hanya sekedar test print page, namun harus dilakuakan test sacanning (pemidaian). Jika proses pemindaian ini di abaikan biasanya printer tersebut tidak akan beroprasi. Artinya langkah tersebut memang harus dilakukan.

Cara Merawat Printer #2 :
Sebuah printer juga akan bekerja dengan bagus dan ber kualitas dengan baik tentunya harus menggunakan part original. Salah satunya adalah catridge. Memang sekarang ini banyak sekali catridge yang lebih murah tapi justru resikonya terjadi pada penurunan usia printer dan juga hasil cetaknya. Jadi, jika kita ingin membeli maka harus pintar-pintar dalam memilih sebuah printer.

Cara Merawat Printer #3 :
Untuk mencegah tinta kering maka sebaiknya minimal seminggu sekali kalian gunakan printer untuk mencetak dokumen. Sementara scanner tidak apa-apa digunakan sesuai kebutuhan. Sementara itu berbeda dengan tinta infusnya, kadang bisa bocor. Jadi printer sama halnya seperti motore/mobil butuh panaskan dahulu seminggu sekali jika itu tidak sering di gunakan yaitu untuk mecegah tinta kering. Jika kalian tidak akan menggunakan dalam jangka waktu yang sangat lama, lebih baik copt catridge dan simpan pada tempat yang kering.

Cara Merawat Printer #4 :
Kurangi percetakan dengan mode fast draft, jika hal tersebut dilakukan secara berkala maka akan berpengaruh pada kualitas head catridge. Lebih baik menggunakan dengan mode normal. Boleh menggunakan mode fast draft tetapi jangan ke seringan, dan sebaiknya tidak menjadi pilihan utama kalian untuk menggunakan mode tersebut.

Cara Merawat Printer #5 :
Gunakanlah kertas sesuai kebutuhan, jika semakin tebal kertas maka akn semakin banyak juga menyerap tinta. Ingat, kertas daur ulang tidak di sarankan, karena pori-porinya lebih banyak menyerap tinta kecuali kalian menggunakan printer jenis Laser.

Cara Merawat Printer #6 :
Jangan sampai ada benda kecil yang masuk ke roller printer, seperti clip, staples bahkan mungkin pin kecil dan koin. Roller sangat sensitif karena bertugas menarik kertas, jika macet diusahakan jangan menarik kertas di bagian depan maupun belakang. Hal yang harus dilakukan adalah menekan tombol cancel berulang-ulang, jika tetap tidak bisa kalian bisa mecoba me restart printer agar seacara otomatis kertas keluar.
Nah, itulah cara merawat printer. semoga dapat di ambil manfaatnya dan menjadikan wawasan bagi kita semua.

Source: https://ikeh.in/sIhfV

Rabu, 31 Desember 2014

Happy New Year 2015

Selamat Tahun baru 2015
Semoga lebih Sukses dan Jaya 
serta 
Kokoh Beriman




Rabu, 19 November 2014

PENGHAMBAT PERAN DAN FUNGSI PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK

Makalah ini menganalisis tentang beberapa tokoh wanita yang gagal dan banyak mendapatkan hambatan yang rumit dalam menduduki karir di dunia politik. Masalah ini belum menjadi perhatian yang serius bagi pemerintahan kita. Atas alasan inilah artikel ini di tulis untuk mengekplorasi persoalan di setiap gagalnya kaum perempuan dalam menduduki karir di dunia politik. Sebagian berpandangan bahwa setiap manusia berhak menduduki dan menggeluti dunia politik tanpa membedakan gender. Partisipasi politik perempuan tidak saja di lakukan dengan memberikan suara, tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan dirinya dalam kancah politik maupun kancah di legislatif. Namun kondisinya sekarang sangat tidak memungkinkan karena perempuan yang yang ingin terjun ke dunia politik banyak mendapat hambatan dan tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Terlebih ketika media massa tidak menunjukan dukungan melalui teknik peliputan dan framing atau kerangka mengupas perempuan dalam diskursus politik. Dalam Al-Quran juga di tuliskan dalam hadist yang tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bila prinsip-prinsip tersebut dapat dan bisa di operasionalkan dalam mengelola urusan politik, maka persoalan tersebut dapat di selesaikan dengan baik dan layak
politik gender, pemerintahan, perspektif Islam

Tulisan ini mengangkat topik tentang penghambat peran dan fungsi perempuan dalam dunia politik. Dalam dunia politik memang banyak memerlukan manusia yang cerdas dan memiliki wawasan luas tidak terkecuali kaum perempuan. Tetapi kenyataannya tidak, aktor-aktor politik pada era sekarang masih banyak di kuasai oleh kaum laki-laki, banyak kaum perempuan yang terhambat jika ingin terjun ke dunia politik ataupun menjadi seorang pemimpin lembaga politik. Bahkan para kaum perempuan sudah banyak menempuh jalan hanya demi ingin terjun ke dunia politik. Bisa kita bayangkan berapa banyak kaum perempuan yang sudah mencalonkan dirinya yang ingin terjun ke dunia politik tetapi mereka seolah-olah di hambat-hambati dan tidak jarang mereka pun gagal.
Di indonesia sendiri, persoalan seperti ini selalu mencuat. Masalah ini sudah muncul sejak jaman era orde lama. Dimana kaum perempuan selalu kalah banyak dalam menduduki bangku di dunia politik. Banyak yang beranggapan jika kaum perempuan tidak cocok jika turun ke dunia politik. Kemampuan komunikasi politik yang dimiliki kaum perempuan masih jauh dari yang di harapkan. Banyak pemimpin dari kaum perempuan mengalami media abuse yang artinya selalu di rendahkan oleh media dengan membeda-bedakan jenis gender. Selain komunikasi yang kurang, kaum perempuan memang sering di isukan tidak mempunyai cara berkomunikasi yang handal. Selain itu semua, banyak juga argumen yang mengatakan bahwa perempuan “haram” jika menjadi pemimpin, itu karena peran tradisional perempuan di kawasan indonesia masih mengedepankan di ranah publik dari pada di bidang politik.
Dari hasil uraian di atas, selanjutnya saya akan menghadirkan biografi singkat beberapa kaum wanita yang gagal dalam dunia politik. Dan sebelum di tutup dengan kesimpulan, tulisan ini akan memaparkan sejumlah analisis yang ada.

Kondisi perempuan dalam dunia politik
            Politik identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik. Akibatnya menjadi sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam kancah ini. Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi-institusi politik, semakin mempersempit ruang gerak, sekaligus suara perempuan yang terwakili. Kondisi inilah yang tidak menguntungkan bagi perempuan, tidak saja bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan di arena politik negara, tetapi juga tidak optimalnya artikulasi politik dan kepentingan perempuan.
            Usaha untuk memperjuangkan jumlah perempuan duduk di lembaga parlemen dan pemerintah, dilakukan agar keterwakilan jumlah dan suara perempuan seimbang dalam lembaga negara ini. Namun, hasil yang diperoleh hanya sebatas kuantitas atau numerik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuantitas ini belum memadai dibandingkan dengan kualitas suara dan peran-peran strategis perempuan sebagai kebijakan di domain politik.
            Kondisi ini dipicu oleh kurangnya suara perempuan yang terlibat dalam dunia politik untuk bersuara, atau dengan kata lain perempuan mempunyai kemampuan komunikasi politik yang kurang. Dominannya pernyataan politik yang diberikan oleh para aktor politik dan politisi laki-laki di media massa, semakin menyurutkan eksistensi perempuan. Jumlah perempuan yang terlibat politik dari tahun ke tahun bisa di lihat pada data seperti ini :
TAHUN
JUMLAH PEREMPUAN
PERSENTASE
1992-1997
63
12,3 %
1997-1999
57
11,5 %
1999-2004
45
9 %

Berdasarkan pada fenomena inilah, maka ada kebutuhan untuk menambah jumlah perempuan di kursi parlemen agar suara perempuan bisa terwakili.
            Setelah pemilu 2004 lalu, muncul wacana tentang kuota perempuan 30 persen. Sampai pada akhirnya UU pemilu telah menetapkan kuota 30 persen perempuan harus di lakukan pada pemilu 2009. Namun apa yang terjadi, hampir semua partai politik tidak siap dengan para kader dan calon yang disiapkan untuk mengisi kuota ini. Akibatnya yang terjadi “saling comot” orang keluarga sendiri, putrinya, artis perempuan dan sosok-sosok lainya yang muncul menjadi kader dadakan. Jika ini terjadi maka kualitas suara perempuan agak masih di pertanyakan. Sejak pemilu 2004, dukungan untuk mengisi 30 persen kuota parlemen diundangkan.  Maka porsi kursi perempuan di parlemen diharapkan menjadi lebih banyak. Perkembangannya, rata-rata kuota ini terpenuhi tidak hanya di pusat tetapi di daerah-daerah juga. Namun kemampuan komunikasi politik yang dimiliki oleh perempuan yang menjadi anggota parlemen masih jauh dari yang di harapkan. Kekuatan lobi-lobi perempuan di parlemen masih jauh kalah dari kekuatan dan dominasi laki-laki dalam berbagai forum pengambilan keputusan di lembaga parlemen ini.
            Kondisi di atas mengalami pergeseran pada era pemilihan umum 2010. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Pemilihan para kepala daerah selama 2010, misalnya menunjukan peningkatan jumlah perempuan yang maju dan berhasil memenangkannya. Keberhasilan itu terjadi di banyak daerah misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan di Sumatra. Namun itu hanya sebagian saja, sebagian besar dari perempuan yang mencalonkan maju ke dunia politik baik itu mencalonkan sebagai angggota parlemen maupun sebagai pemimpin daerah masih banyak yang gagal dan banyak ganjalan serta hambatan.

Budaya politik bagi perempuan
Budaya politik terhadap eksistensi perempuan di ranah politik selama ini belum memberikan diskursus yang positif. Ini karena posisi dan peran tradisional perempuan di ranah domestik lebih mengedepankan di bandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah politik. Opini publik terhadap eksistensi perempuan dalam politik kurang mendukung. Opini mayoritas publik dengan keterlibatan perempuan dalam politik belum sampai pada tingkat mayoritas numerik. Perilaku memilih atau voting behavior perempuan juga tidak memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan yang ada. Kuatnya nilai patriaki dengan kepercayaan “laki-laki adalah imam” begitu kuat, sehingga pada saat memilih pun, perempuan sendiri enggan memilih kaumnya[1].
Tambahan lagi, banyak studi yang menunjukan bahwa perempuan dalam area politik sering kali harus berjuang untuk menerima liputan media dan legitimasi publik dan media. Media massa di anggap sering menggambarkan politisi perempuan mempunyai masalah atau dikaitkan dengan isu-isu domestik berkaitan dengan perilaku anak dan suaminya. Namun, media tidak melakukan hal seperti ini terhadap politisi laki-laki. Menurut bistrom, media massa di anggap sering mempertanyakan politisi perempuan dengan pertanyaan berbeda yang media tanyakan kepada politisi laki-laki. Media juga dianggap telah mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang menekankan pada peran tradisional perempuan di rumah, persoalan penampilan mereka di publik, dan perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan menghabiskan uang miliaran untuk belanja online dan sebagainya.
Seperti yang terjadi di Amerika, ketika media lebih menonjolkan masalah model rambut Hillary Clinton yang akan maju menjadi senator politik daripada gerakan-gerakan politiknya. Calon gubernur, Texas Ann Richard dan anggota senat Amerika Lynn Yeakel yang di tonjolkan tentang isu koleksi pakaiannya, berat badannya dan penampilan fisik lainnya selama kampanye politik mereka di Amerika. Kandidat politisi dan pemimpin perempuan mengalami media abuse dengan cara di deskripsikan dan di rendahkan oleh media dengan menggunakan “gender-specific terms”. Contohnya liputan The Chicago Tribune pada kampanye kandidat perempuan Carol Moseley-Braun, Koran ini mendeskripsikan Braun dengan kata-kata “The mother with a cheerleader’s smile” yang artinya dia adalah sosok ibu dengan senyum yang mengembangkan seperti para cherrleader[2].
Perempuan yang maju di ranah politik juga sering dijadikan subjek perbedaan gender negative atau “negative gender distinctions”. Jenis kelamin perempuan sering dijadikan alasan atau hambatan untuk masuk dalam dunia politik[3]. Sebaliknya, para kandidat politikus laki-laki dideskripsikan dalam istilah “gender-neutral term” atau terminologi gender yang lebih netral.  Meskipun politisi laki-laki juga melakukan counter terhadap gambaran image mereka, tetapi secara umum kadidat laki-laki lebih memiliki kebebasan dalam berpakaian dan bertingkah laku karena publik telah telah terkondisikan atau terbiasa untuk menerima laki-laki sebagai pemimpin.

Komunikasi politik perempuan
Sering kali perempuan yang akan menjadi calon legislatif tidak mempunyai kemampuan komunikasi politik yang handal. Terkesan malu-malu dan tidak meyakinkan publik pemilihnya bahwa ia layak untuk di pilih. Potensi perempuan sebagai komunikator politik perlu digarap. Dalam banyak kasus, perempuan sendiri tidak hanya tidak mampu mengomunikasikan identitas dirinya sebagai perempuan tetapi juga mengomunikasikan agenda-agenda dan visi politiknya. Pesan perempuan (women’s message) dan perempuan adalah pesan (women Amerika Serikat a message) perlu untuk di perjelas dan dipahami. Seringkali meskipun perempuan mempunyai ruang dan posisi yang menguntungkan di parlemen, baik sebagai ketua fraksi atau DPRD sendiri, perempuan belum mampu memperjuangkan suara perempuan, kebutuhan perempuan dan porsi pembagian persoalan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. Ketika perempuan mempunyai andil untuk bicara, perjuangan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas yang lain, belum mampu secara maksimal di kedepankan, di bandingkan persoalan atau masalah yang di hadapi umum yang lebih memihak kepentingan dominan laki-laki. Perempuan sendiri masih enggan bersahabat dengan media. Perempuan harus berani tampil dan menunjukan dirinya di media massa. Tidak banyak perempuan yang sadar perlunya memasarkan citra diri di media massa. Banyak pernyataan politik penting yang dikutip dan dijadikan diskursus publik di lontarkan oleh laki-laki. Anggota legislatif, pengamat politik, menteri dan pembuat kebijakan perempuan, termasuk para bupati dan wali kota perempuan, sangat sedikit tampil di media massa dan dijadikan rujukan media dibandingkan dengan sosok laki-laki. Sehingga keterwakilan perempuan didunia politik pun menjadi bisu[4].
Para perempuan calon legislatif, maupun yang sudah menjadi anggota, sekaligus para kepala pemerintahan daerah, masih kurang mampu dan bisa memanfaatkan peran khalayak politik mereka yang perempuan. Selama ini khalayak perempuan hanya menjadi penontonan/spectator politik, sehingga keterlibatan aktif suara mereka tidak mampu diraih. Keterlibatan perempuan dalam hal jumlah atau kuantitas saja yang di perjuangkan. Tetapi, isu-isu serius perempuan seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan masih banyak hal kurang digunakan sebagai amunisi retorika politik untuk dibawa ke ranah publik yang lebih besar bagi perjuangan kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan di tanah air.

Gambaran politisi perempuan dalam media
            Seperti yang di jelaskan pada bagian atas, berbagai studi yang di lakukan di Amerika dan di Indonesia sendiri, menunjukan bahwa persoalan gender dan komunikasi politik adalah persoalan serius. Masih banyak liputan media massa yang tidak memberikan keuntungan bagi kaum perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan politik. sehingga pada akhirnya gambaran ini akan bias mempengaruhi opini publik yang beredar di masyarakat. Erika falk (2008) melakukan studi tentang gender dan liputan media di Amerika, ketika senator Amerika Serikat Hillary Clinton mencalonkan diri menjadi presiden dari Partai Demokrat bersaing dengan Obama pada bulan Januari 2007, Falk melakukan studi analisis isi terhadap isi media massa terutama Koran-koran di Amerika terkait dengan pencalonan kedua kandidat ini.
Falk melihat ada tidaknya perbedaan media mengupas dua calon yang berbeda jenis kelaminnya atau istilah “battle fpr sexes”. Falk mengkaji liputan media tentang pengumuman candidacy Obama dan Hillary ini di enam surat kabar yang beredar di Amerika Serikat. Oleh karena mayoritas publik tidak bias bertemu langsung dengan kandidat, maka gambaran di media tentang kandidat pada permulaan kampanye menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui respon pemilih. Dalam kesimpulan penelitiannya, Falk menemukan bahwa meskipun memimpin dalam poling saat itu, Hillary Clinton memperoleh liputan yang lebih sedikit di bandingkan Obama [5].
Hillary juga lebih sering memiliki julukan yang rendah atau menjatuhkan, serta di panggil dengan nama pertamanya. Hal yang berbeda dilakukan kepada Obama yang lebih banyak di kutip, di beritakan, dan posisi-posisi kebijakannya yang di kutip media. Menurut Falk juga, pers tidak hanya penting untuk mengkonstruksi ide khalayak tentang kandidat, tetapi juga penting telah membentuk pemahaman budaya khalayak tentang gender dan perempuan. Falk berpendapat bahwa liputan berita tentang kandidat politisi perempuan yang stereotype, yakni yang menggambarkan bahwa perempuan lemah, tidak bisa mengambil keputusan, mempunyai masalah dengan keluarga dan lain sebagainya adalah hambatan bagi kandidat perempuan. Gambaran stereotype gender politisi perempuan seperti inilah yang akan mempengaruhi kuat-lemahnya kemungkinan perempuan terpilih menjadi pemimpin politik di wilayahnya.
            Kondisi seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Krisnha sen pernah menulis tentang tekanan-tekanan publik dan media terhadap pencalonan Megawati sebagai presiden Indonesia. Isu yang banyak diangkat oleh media ketika itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan “haram” seorang pemimpin perempuan di Indonesia. Pemberitaan media massa yang lebih cenderung mendukung suara dominan yang menentang kepemimpinan politik perempuan di Indonesia. Upaya menggulingkan Megawati dari kandidat presiden perempuan ketika itu cukup kuat, yang pada akhirnya media massa berhasil membentuk agenda publik untuk memusuhi perempuan mejadi pemimpin di Indonesia.
            Apa yang tertulis di atas adalah sebagian dari hasil studi tentang gambaran politisi perempuan di media massa yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Kesimpulan dari berbagai kasus studi yang dihasilkan menggaris bawahi bahwa meskipun perempuan sudah memulai banyak yang maju menjadi politisi, baik di parlemen, senat maupun kepala pemerintahan pusat dan daerah, tetapi media massa masih tetap saja memberitakan liputan yang kurang mengenakkan bagi perempuan. Hasil liputan media tentu saja memengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap perempuan yang akan maju, pada gilirannya akan memengaruhi jumlah dukungan yang diperoleh perempuan untuk terpilih dan sukses dalam proses kandidasinya.

Berikut ini beberapa biografi perempuan yang gagal dalam menduduki dunia politik
      1.      Novita Wijayanti : Calon Bupati Cilacap Periode 2012-2017
Novita, 33 tahun, wanita ini merupakan wanita karier, dirinya cukup eksis di kancah politik khususnya di Kota Cilacap sendiri. Wanita ini merupakan wanita kelahiran Kota Cilacap. Wanita yang sudah berumah tangga dan mempunyai 1 orang anak ini sekarang menjabat sebagai anggota DPR propinsi Jawa Tengah. Tahun lalu di bulan November beliau mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Cilacap. Awal novita terjun ke dunia politik tidak lain karena dorongan dari sang ayah yaitu bapak Toufik. Ayahnya memang sudah lama berkecimpung di dunia politik sejak lama dan sekarang ayah dari Novita sendiri saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Novita di usung oleh partai PDIP untuk menjadi calon Bupati Cilacap. Dalam awal kampanyenya sebagai calon bupati, novita mendapat respon yang positif dari masyarakat. Namun sayangnya saat pemilu berlangsung dia masih kalah dan gagal dari saingannya yaitu Tato Pambudi yang bukan lain adalah Bupati Cilacap yang mencalonkan kembali dirinya sebagai bupati untuk periode selanjutnya. Dalam pencalonan awalnya Novita begitu mendapat respon yang positif dari masyarakat Kota Cilacap namun, akhir-akhir dalam pencalonannya novita banyak di benci dan tidak di segani. Dalam kampanyenya novita di duga banyak menggunakan “ money politic “ untuk mendapatkan tanggapan bagi masyarakat Cilacap. Selain itu novita juga diduga tidak bisa menjalankan cara berpolitik yang benar. Dalam kampanyenya, novita banyak menyewa preman suruhan. Novita juga dianggap terlalu muda untuk maju sebagai bupati nantinya, novita dianggap masih harus belajar dan berkomunikasi politik yang baik. Dengan begitu maka novita di anggap masih harus belajar agar menjadi pintar dalam berkomunikasi khususnya dalam komunikasi politik.
Kemudian gagalnya novita juga banyak isu yang terdengar jika rumah tangga novita dengan suaminya kurang harmonis, maka dari itu banyak masyarakat yang enggan jika pemimpin Kota Cilacap nantinya adalah wanita yang gagal dirumah tangganya karena akan berpengaruh juga pada sosok kepemimpinannya. Selain karena faktor itu semua, rasa ketakutan masyarakat pun meningkat jika sosok novita berhasil menjadi bupati selanjutnya, karena warga menyadari jika sosok ayahanda dari novita adalah sosok pemimpin yang selalu premanisme, dan warga takut jika cara politik tersebut akan turun ke anaknya yaitu novita.

      2.      Fatimah : Calon Bupati Cilacap Periode 2008-2012
Sosok ibu ini memang jarang di dengar dalam dunia politik. Namanya begitu tenar mendadak di kala beliau mencalonkan sebagai kandidat salah satu calon Bupati Cilacap periode 2008-2012. Umur Bu Fatimah saat itu 40 tahun. Sebelum terjun kedunia politik, ibu Fatimah adalah seorang pengusaha yang sukses sedangkan suaminya adalah seorang kontraktor terkenal. Bu Fatimah adalah salah satu orang terkaya di Kota Cilacap saat itu, bermodalkan dengan kekayaannya dan ilmu politik yang ala kadarnya bu Fatimah beranjak dari bangku pengusaha terjun ke dunia politik. Bu Fatimah memiliki kepribadian yang baik, lemah lembut serta orang yang sabar. Fatimah dalam pencalonannya menjadi Bupati Cilacap yang  diusung oleh partai Golkar ini awalnya medapat respon yang lumayan positif, terutama oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil di Cilacap. Karena awal kampanyenya Fatimah lebih terfokuskan ke masyarakat yang terpencil di plosok-polosok. Dengan mengusung moto “ Bupatine Wadon Bae “ yang artinya bupatinya perempuan saja, dalam kampanyenya bu fatimah berharap bisa mengalahkan saingannya, tetapi tetap saja gagal dari saingannya yaitu Probo Yulastoro. Probo Yulastoro saat itu adalah Bupati Cilacap yang kembali mencalonkan dirinya di pemilu tahun 2008 dan terpilih kembali menjadi bupati.
Terpilihnya Probo Yulastoro kembali menjadi Bupati Cilacap tidak lain karena suksesnya Probo Yulastoro dalam membangun kota Industri itu dengan banyak mendatangkan para investor dari luar kota dan luar negeri. Dalam kasus pemilu ini Bu Fatimah di duga gagal karena kurangnya mendalami ilmu politik sebagaimana orang politik yang harus tau betul politik. Bu Fatimah  juga kurang tenar yang mengakibatkan orang-orang belum tau siapa dan bagaimana sosok Fatimah. Beliau juga tidak dapat menarik perhatian yang lebih kepada sebagian masyarakat Cilacap, sebaliknya masyarakat Cilacap juga tidak bisa di bodohi begitu saja karena menurut mereka Bu Fatimah tidak memilik cara komunikasi politik yang bagus karena basiknya yang merupakan seorang pengusaha.

      2.      Megawati Soekarno Putri: Calon Presiden Indonesia Periode 2004-2009
Sosok perempuan yang sering di sapa dengan nama Bu Mega ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-5. Beliau adalah istri dari taufik kemas yang tidak lain adalah ketua MPR Republik Indonesia saat ini. Megawati merupakan anak dari presiden pertama Plokamator Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Dari sejak muda Megawati memang sudah bekecimpung dalam dunia politik. Ini tidak heran karena beliau mengikuti jejak sang ayah. Megawati sempat menjadi presiden ke-5 Republik Indonesia, tetapi bukan lewat pemilu namun sebagai presiden pengganti setelah menggantikan Gus Dur. Dalam masa kepemimpinanya, megawati dianggap gagal karena tidak begitu berpengaruh terhadapat perubahan Republik Indonesia. Megawati saat itu hanya menjabat sebagai presiden sekitar kurang lebih 2 tahun saja. Setelah masa jabatannya habis, dalam periode selanjutnya megawati kembali mencalonkan sebagai presiden Republik Indonesia yang di usung oleh partai PDIP. Dalam pemilu tahun tersebut megawati banyak mendapat saingan karena banyak para tokoh politik yang mencalonkan menjadi presiden, saingannya yang salah satunya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang menjadi presiden Republik Indonesia sampai saat ini.  Kala itu Susilo Bambang Yudhoyono mendapat sambutan dan respon yang sangat positif dari berbagai masyarakat Indonesia. Dan akhirnya megawati kalah dalam pemilu tahun itu. Dalam kegagalan ini megawati di duga kalah karena megawati menjadi sosok yang terlalu egois terhadap sesuatu keputusan. Selain itu megawati merupakan sosok yang kurang berwibawa dalam menjalankan kerja di partai PDIP. Itu telihat mana kala megawati sering menyindir partai demokrat dan sistem kampanye Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Megawati yang saat itu adalah ketua umum Partai PDIP pusat sangat menjunjung tinggi azas nasionalisme. Dan menginginkan sekali PDIP sebagai titik pusat azas masyarakat Indonesia karena mega menganggap PDIP mempunyai azas yang sejalan dengan Negara Republik Indonesia.

      3.      Siti Khomariah : Calon Bupati Pekalongan Periode 2012-2017
Wanita yang sering di sapa khomariah ini dulunya adalah Bupati Pekalongan. Umurnya kini 35 tahun, wanita ini dikenal dengan sosok yang a’lim dan sangat menjunjung tinggi agama Islam. Khomariah berhasil menjadi bupati pekalongan saat itu karena di usung oleh partai PKB. Dalam massa kepemimpinannya menjadi bupati saat itu masyarakat banyak yang merasa kurang puas atas kebijakan-kebijakannya dalam mengeluarkan aturan. Banyak yang menyesali atas berhasilnya khomariah menjadi Bupati Pekalongan saat itu, umurnya yang dulu masih terlalu muda membuat masyarakat kurang puas memiliki sosok pemimpin yang muda dan apalagi sosoknya adalah perempuan. Saat jabatannya habis, siti khomariah mendaftar lagi pada pemilu periode selanjutnya, namun saat pemilu terjadi Siti Khomariah gagal. Ini terjadi karena masyarakat Pekalongan kurang puas atas kepemimpinannya pada masa periode kemarin. Masyarakat juga menghimbau agar Khomariah untuk lebih mengerti dasar politik dan kepemimpinan. Dalam masa kepemimpinanya Khomariah Pekalongan menjadi kota yang sepi akan semua fasilitas, hal tersebut sangat di rasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Selain itu masyarakat pekalongan juga lebih menginginkan pemimpin sosok laki-laki. Karena sosok laki-lakilah yang  mempunyai sifat tanggung jawab yang lebih di banding perempuan. Di samping itu dalam masa kepemimpinanya sosok khomariah juga di anggap kurang tegas dalam mengambil semua keputusan.

            Partisipasi politik perempuan tidak saja di lakukan dengan memberikan suara, tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan dirinya dalam kancah politik. selama ini jumlah keterlibatan perempuan di dunia politik memang menunjukan proges yang menggemberikan. Tetapi, kondisinya tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Terlebih ketika media massa tidak menunjukan dukungannya melalui teknik liputan atau kerangka mengupas perempuan dalam diskursus politik.


Referensi
Henry Subiakto,Rachmah Ida.2012.Komunikasi Politik, Media,& Demokrasi. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
Terry, & Kaid, Linda.2004. Gender and Cadidate Communication. New York: Routledge
Suaedy, Ahmad.2007. Politisasi Agama. Jakarta: The Wahid Institute



[1] Henry Subiakto,dan Rachmah Ida, Komunikasi Politik,Media,&Demokrasi (Jakarta:”KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,2012”) 159.
[2] Terry,dan Linda Kaid, Gender and Candidate Commination (New York:”Routledge,2004") 163.
[3] Terry,dan Linda Kaid, Gender and Candidate Commination (New York:”Routledge,2004") 169.
[4] Ahmad Suaedy, Politisasi Agama, ( Jakarta:”The wahid Institute,2007”) 253.
[5] Henry Subiakto,dan Rachmah Ida, 2012, “ Komunikasi Politik,Media&Demokrasi”, Jakarta: Kencana Prenada Group,   hal.162