MATRIK
PEMBANGUNAN LEMBAGA
|
|
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
|
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
|
|
1.
Pembangunan
Lembaga
|
Tujuan:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia,
b. Menggratiskan seluruh
siswa miskin di
tingkat pendidikan dasar
c. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri
dan SMP negeri terhadap biaya operasional
sekolah.
d. Meringankan
beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
|
Tujuan:
a. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatkan
partisipasi masyarakat
c. Meningkatkan
kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
d.
Meningkatkan modal sosial
masyarakat
e. Meningkatkan
keberadaan dan kemandirian masyarakat,serta
f. Meningkatkan
inovasi. dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi
dalam pemberdayaan masyarakat.
|
|
2.
Permasalahan
|
· Masih adanya penarikan sumbangan kepada
siswa. Padahal dengan
adanya BOS seharusnya siswa bebas dari sumbangan apapun.
·
Tidak
ada peningkatan siswa dengan adanya program BOS.
|
Tingkat pendapatan yang berpengaruh pada pendistribusian dana program
nasional pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat.
|
|
3.
Lokasi/Daerah
|
SD Negeri 2 Sudagaran Banyumas
|
Desa Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan
|
|
4.
Stakeholder
yang terlibat
|
Tim pengawas,
Komite, Kepala Sekolah, Masyarakat, Bendahara Sekolah.
|
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, LSM.
|
|
5.
Dimensi
culture
|
Kemandirian, meningkatkan mutu
pendidikan.
|
Pemberdayaan, Partisipasi, Prioritas.
|
|
6.
Dimensi
struktur
|
·
Model perencanaan: Top down.
·
Komunikasi satu arah
|
·
Model perencanaan: Buttom Up.
· Struktur intern: Komunikasi dua arah
|
|
7.
Outcome
|
Meningkatkan
pendidikan dasar, meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan anak. Selain
itu juga menurunkan angka dropout atau
putus sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan
angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.
|
Peningkatan ekonomi warga, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan
infrastruktur, Peningkatan kapasitas masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan.
|
ANALISIS:
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dengan adanya pengurangan subsidi BBM, amanat
Undang-Undang dan percepatan penuntasan mewajibkan belajar pendidikan dasar 9
tahun yang bermutu. Pemerintah menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan
membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa
yang lain melalui salah satu program pendidikan yaitu Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
Melalui program ini pemerintah pusat memberikan
dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi
beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa BOS diberikan
kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
jumlah murid.
Program BOS diberikan bagi semua siswa SD dan SMP
baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program kejar paket
A dan B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini, begitu juga Madrasah
Diniyah Talamiliyah karena siswanya telah terdaftar di sekolah regular yang
telah menerima BOS.
BOS adalah
program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya
nonpersonalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksana
program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib
belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.
Menggratiskan
seluruh siswa miskin
di tingkat pendidikan
dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di
sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2.
Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri
terhadap biaya operasional sekolah,
kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah
bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional
sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan
SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka
(SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh
masyarakat, baik negeri
maupun swasta di seluruh provinsi
di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran
dari program BOS ini.
Melalui program BOS peserta didik tingkat
pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah yang
langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan
sekolah, biaya ujian bahan dan praktek. Namun pada kenyataanya masih ada
penarikan sumbangan lain dari sekolah kepada siswa, tidak ada peningkatan
siswa. Seharusnya dengan adanya program BOS, siswa terbebas dari sumbangan
apapun serta adanya peningktan siswa.
Stakeholder yang terlibat dalam program BOS adalah
Tim pengawas, kepala sekolah, komite, bendahara sekolah, masyarakat. Stakeholder
yang terlibat mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan.
Dimensi culture yang
dibangun dalam program BOS adalah kemandirian dimana sekolah dapat mengelola
sendiri peningkatan sekolah, tanpa bergantung pada pemerintah sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan sekolah tersebut yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran. Setiap sekolah diwajibkan membuat laporan
pertanggung jawabannya setiap tiga bulan juga. BOS yang diterima tiap sekolah tergantung dari berapa banyak
siswa di sekolah tersebut. Selain itu
juga dapat meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini adalah menghilangkan
pandangan masyarakat, yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, lebih
penting bekerja daripada pendidikan. Pendidikan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk meraih apa
yang dicita-citakan dan untuk masa depan kita mendatang.
Dimensi struktur yang dibangun adalah model
perencanaan top down. Model perencanaan top down adalah model perencaaan yang
dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil
keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam
pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning
atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan
kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Pemerintah
memberikan dana BOS kepada masing-masing sekolah untuk diberikan kepada siswa.
Agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka
diperlukan adanya komunikasi karena tanpa adanya komunikasi maka diantara
pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya timbul kekacauan yang akhirnya
akan menghambat tujuan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam koordinasi
karena dengan komunikasi yang baik maka arus info dapat berjalan dengan lancar
sehingga akan mempengaruhi efektivitas koordinasi. Komunikasi yang terjalin di
sini adalah komunikasi satu arah yaitu pesan
disampaikan oleh sumber kepada sasaran
dan sasaran tidak dapat atau
tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Disini
kepala sekolah sering mengadakan saling tukar informasi dengan bendahara,
guru-guru atau dengan komite sekolah mengenai program BOS yang dilaksanakan.
Dengan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana maka pelaksana akan mampu
melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik pula, hal ini tidak terlepas
dari peran kepala sekolah sendiri untuk menciptakan komunikasi dan hubungan
kerja yang baik. Komunikasi antar pelaksana di SD Negeri 2 Sudagaran berjalan
dengan lancer dan komunikatif. Ini terlihat dari seringnya diskusi yang
dilakukan yang sifatnya nonformal baik antara kepala sekolah dengan bendahara
maupun guru-guru yang lain.
Selain komunikasi juga adanya komitmen anta aparat
pelaksana. Di mana komitmen ini sangat penting dalam menjalankan program serta
menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Bila melihat pelaksanaan PNPM di desa
Kuwayuhan yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, disinilah peranan
kemampuan lembaga dalam menjaga komitmen aparat pelaksananya guna mencapai
tujuan yang diinginkan.
Outcome dari Bantuan Operasional sekolah adalah
Meningkatkan pendidikan dasar, meringankan beban orang tua untuk biaya
pendidikan anak. Selain itu juga menurunkan angka dropout atau putus sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas,
serta peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Dengan itu
diharapkan semua anak dapat mendapatkan pendidikan tanpa memikirkan tidak adanya kemampuan untuk
membayar biaya pendidikan.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Masih tingginya tingkat kemiskinan menjadi masalah
penting dan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fenomena kemiskinan
ditandai munculnya permasalahan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat. Permasalahan
kemiskinan yang sangat mendesak membutuhkan intervensi semua pihak secara
bersama dan terkoordinasi. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat
menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akan permasalahan kemiskinan
juga mulai berkurang. Hal tersebut diperlukan perubahan yang bersifat
sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan
pemberdayaan masyarakat selama ini telah diupayakan melalui berbagai
pembangunan sektoral maupun regional. Usaha yang dilakukan masih bersifat
secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektifitasnya terutama untuk
penanggulangan kemiskinan belum optimal.
Program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah
program-program penangggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan masyarakat
yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri: menggunakan pendekatan
partisipasi masyarakat, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kegiatan
program dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Tujuan yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah:
a.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b.
Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat
terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan
ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
c.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
d.
Meningkatkan modal sosial masyarakat ang
berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan
kearifan lokal.
e.
Meningkatkan keberadaan dan kemandirian
masyarakat,serta
f.
Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan
komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap
mental yang tangguh dan kuat. Menurut Hikmat (2006:3) mengartikan konsep
pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan
konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya
pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Bisa dikatakan
pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang. Sedangkan menurut Mc Ardle (dalam Hikmat, 2006:3)
mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang
yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah
mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan
akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai
tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan hubungan eksternal.
Nilai-nilai yang ingin dibawa PNPM Mandiri adalah
pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan prioritas. Pemberdayaan
masyarakat mengacu pada prinsip dan tahapan pemberdayaan masyarakat (inisiasi
pemberdayaan, penguatan keberdayaan, dan pencapaian kemandirian). Dengan
pemberdayaan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Masyarakat tidak hanya diam
saja dengan adanya pemberdayaan, masyarakat bisa menambah usaha-usaha kecil
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa aktif dengan
kegiatan yang telah diprogramkan misalnya dalam pembangunan jalan sehingga
dapat menurunkan penggangguran. Selain nilai kemandirian juga adanya
partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang termuat
dalam program PNPM Mandiri adalah memanfaatkan dana BLM untuk kegiatan pinjaman
bergulir yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM). Serta adanya
prioritas. Prioritas disini diutamakan untuk kelompok masyarakat paling miskin
dan rentan pada desa-desa yang paling miskin.
Stakeholder yang terlibat dalam program PNPM
Mandiri adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM).
Dimensi struktur yang
dibangun antara lain model perencanaan Buttom Up, adalah perencanaan
yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi
oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan
keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam
pengertian dibidang pemerintahan, Buttom
Up Planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun
berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
Dimana masyarakat membuat suatu perencanaan program untuk diajukan kepada
pemerintah untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan program tersebut.
Selain itu juga adanya
komunikasi dua arah, yaitu pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Pada pelaksanaan PNPM Mandiri
masing-masing aparat melakukan komunikasi melalui berbagai hal sehingga sistem
yang terbentuk berjalan dapat berjalan dengan baik. Melalui komunikasi,
masing-masing unsur akan mengetahui kegiatan, aktivitas, maupun kerja yang
dilaksanakan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Komunikasi dapat
dilakukan melalui pertemuan dan melakukan koordinasi secara rutin. Komunikasi
yang terjalin diantara aparat pelaksana dilakukan secara baik. Komunikasi
dilakukan untuk memberikan informasi-informasi tentang hal-hal yang berhubungan
dengan pelaksanaan program PNPM. Komunikasi dilakukan incidental, tidak diatur
secara resmi dan memungkinkan sewaktu-waktu untuk berkomunikasi dan
berkoordinasi. Dalam koordinasi akan dapat mempersatukan persepsi berbagai aktor
yang terlibat dan juga akan memudahkan kerjasama diantara mereka. Pertemuan
tersebut dilakukan jika ada kebutuhan atau permasalahan yang sifatnya harus
ditanggulangi dengan cepat.
Outcome dari program PNPM Mandiri adalah peningkatan
ekonomi warga, dimana masyarakat yang semula pengangguran mendapatkan pekerjaan
yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mensejahterakan kehidupannya,
peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berupa fasilitas
umum yang dapat dimanfaatkan atau digunakan
oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Hikmat, Harry. 2006, Strategi Pembangunan Masyarakat,
Penerbit Humaniora Utama Press: Bandung.
No comments:
Post a Comment