Friday, April 20, 2012

ASSESMENT COMPARATIVE TERHADAP PEMBANGUNAN LEMBAGA


MATRIK  PEMBANGUNAN LEMBAGA


Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
1.      Pembangunan Lembaga
Tujuan:
a.   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
b.    Menggratiskan  seluruh  siswa  miskin  di  tingkat  pendidikan  dasar
c.   Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional  sekolah.
d.    Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Tujuan:
a.   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b.   Meningkatkan partisipasi masyarakat
c.   Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
d.   Meningkatkan modal sosial masyarakat
e.   Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat,serta
f.     Meningkatkan inovasi. dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
2.      Permasalahan
·    Masih adanya penarikan sumbangan kepada siswa. Padahal dengan adanya BOS seharusnya siswa bebas dari sumbangan apapun.
·    Tidak ada peningkatan siswa dengan adanya program BOS.
Tingkat pendapatan yang berpengaruh pada pendistribusian dana program nasional pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat.
3.      Lokasi/Daerah
SD Negeri 2 Sudagaran Banyumas
Desa Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan
4.      Stakeholder yang terlibat
Tim pengawas, Komite, Kepala Sekolah, Masyarakat, Bendahara Sekolah.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, LSM.
5.      Dimensi culture
Kemandirian, meningkatkan mutu pendidikan.
Pemberdayaan, Partisipasi, Prioritas.
6.      Dimensi struktur
·    Model perencanaan: Top down.
·    Komunikasi satu arah
·    Model perencanaan: Buttom Up.
·      Struktur intern: Komunikasi dua arah
7.      Outcome
Meningkatkan pendidikan dasar, meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan anak. Selain itu juga menurunkan angka dropout atau putus sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.

Peningkatan ekonomi warga, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.


ANALISIS:
1.      Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dengan adanya pengurangan subsidi BBM, amanat Undang-Undang dan percepatan penuntasan mewajibkan belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Pemerintah menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain melalui salah satu program pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Melalui program ini pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan jumlah murid.
Program BOS diberikan bagi semua siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program kejar paket A dan B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini, begitu juga Madrasah Diniyah Talamiliyah karena siswanya telah terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.
BOS  adalah  program  pemerintah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  nonpersonalia bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.      Menggratiskan  seluruh  siswa  miskin  di  tingkat  pendidikan  dasar  dari  beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2.      Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional  sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3.      Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk   Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan  oleh  masyarakat,  baik  negeri  maupun  swasta  di  seluruh  provinsi  di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.
Melalui program BOS peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian bahan dan praktek. Namun pada kenyataanya masih ada penarikan sumbangan lain dari sekolah kepada siswa, tidak ada peningkatan siswa. Seharusnya dengan adanya program BOS, siswa terbebas dari sumbangan apapun serta adanya peningktan siswa.
Stakeholder yang terlibat dalam program BOS adalah Tim pengawas, kepala sekolah, komite, bendahara sekolah, masyarakat. Stakeholder yang terlibat mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan.
Dimensi culture yang dibangun dalam program BOS adalah kemandirian dimana sekolah dapat mengelola sendiri peningkatan sekolah, tanpa bergantung pada pemerintah sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan sekolah tersebut yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran. Setiap sekolah diwajibkan membuat laporan pertanggung jawabannya setiap tiga bulan juga. BOS yang diterima  tiap sekolah tergantung dari berapa banyak siswa di sekolah tersebut. Selain itu  juga dapat meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini adalah menghilangkan pandangan masyarakat, yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, lebih penting bekerja daripada pendidikan. Pendidikan  merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk meraih apa yang dicita-citakan dan untuk masa depan kita mendatang.
Dimensi struktur yang dibangun adalah model perencanaan top down. Model perencanaan top down adalah model perencaaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Pemerintah memberikan dana BOS kepada masing-masing sekolah untuk diberikan kepada siswa.
Agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka diperlukan adanya komunikasi karena tanpa adanya komunikasi maka diantara pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya timbul kekacauan yang akhirnya akan menghambat tujuan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam koordinasi karena dengan komunikasi yang baik maka arus info dapat berjalan dengan lancar sehingga akan mempengaruhi efektivitas koordinasi. Komunikasi yang terjalin di sini adalah komunikasi satu arah yaitu pesan  disampaikan oleh sumber kepada sasaran  dan sasaran tidak dapat  atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Disini kepala sekolah sering mengadakan saling tukar informasi dengan bendahara, guru-guru atau dengan komite sekolah mengenai program BOS yang dilaksanakan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana maka pelaksana akan mampu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik pula, hal ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah sendiri untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang baik. Komunikasi antar pelaksana di SD Negeri 2 Sudagaran berjalan dengan lancer dan komunikatif. Ini terlihat dari seringnya diskusi yang dilakukan yang sifatnya nonformal baik antara kepala sekolah dengan bendahara maupun guru-guru yang lain.
Selain komunikasi juga adanya komitmen anta aparat pelaksana. Di mana komitmen ini sangat penting dalam menjalankan program serta menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Bila melihat pelaksanaan PNPM di desa Kuwayuhan yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, disinilah peranan kemampuan lembaga dalam menjaga komitmen aparat pelaksananya guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Outcome dari Bantuan Operasional sekolah adalah Meningkatkan pendidikan dasar, meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan anak. Selain itu juga menurunkan angka dropout atau putus sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Dengan itu diharapkan semua anak dapat mendapatkan pendidikan  tanpa memikirkan tidak adanya kemampuan untuk membayar biaya pendidikan.

2.      Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Masih tingginya tingkat kemiskinan menjadi masalah penting dan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fenomena kemiskinan ditandai munculnya permasalahan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang sangat mendesak membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akan permasalahan kemiskinan juga mulai berkurang. Hal tersebut diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Usaha yang dilakukan masih bersifat secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektifitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan belum optimal.
Program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program penangggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan masyarakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri: menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kegiatan program dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah:
a.       Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b.      Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
c.       Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
d.      Meningkatkan modal sosial masyarakat ang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
e.       Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat,serta
f.        Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat. Menurut Hikmat (2006:3) mengartikan konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Bisa dikatakan pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sedangkan menurut Mc Ardle (dalam Hikmat, 2006:3) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan hubungan eksternal.
Nilai-nilai yang ingin dibawa PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan prioritas. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada prinsip dan tahapan pemberdayaan masyarakat (inisiasi pemberdayaan, penguatan keberdayaan, dan pencapaian kemandirian). Dengan pemberdayaan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Masyarakat tidak hanya diam saja dengan adanya pemberdayaan, masyarakat bisa menambah usaha-usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa aktif dengan kegiatan yang telah diprogramkan misalnya dalam pembangunan jalan sehingga dapat menurunkan penggangguran. Selain nilai kemandirian juga adanya partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang termuat dalam program PNPM Mandiri adalah memanfaatkan dana BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM). Serta adanya prioritas. Prioritas disini diutamakan untuk kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa yang paling miskin.
Stakeholder yang terlibat dalam program PNPM Mandiri adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dimensi struktur yang dibangun antara lain model perencanaan Buttom Up, adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, Buttom Up Planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Dimana masyarakat membuat suatu perencanaan program untuk diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan program tersebut.
Selain itu juga adanya komunikasi dua arah, yaitu pesan disampaikan kepada sasaran  dan sasaran memberikan umpan balik. Pada pelaksanaan PNPM Mandiri masing-masing aparat melakukan komunikasi melalui berbagai hal sehingga sistem yang terbentuk berjalan dapat berjalan dengan baik. Melalui komunikasi, masing-masing unsur akan mengetahui kegiatan, aktivitas, maupun kerja yang dilaksanakan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Komunikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dan melakukan koordinasi secara rutin. Komunikasi yang terjalin diantara aparat pelaksana dilakukan secara baik. Komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi-informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM. Komunikasi dilakukan incidental, tidak diatur secara resmi dan memungkinkan sewaktu-waktu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam koordinasi akan dapat mempersatukan persepsi berbagai aktor yang terlibat dan juga akan memudahkan kerjasama diantara mereka. Pertemuan tersebut dilakukan jika ada kebutuhan atau permasalahan yang sifatnya harus ditanggulangi dengan cepat.
Outcome dari program PNPM Mandiri adalah peningkatan ekonomi warga, dimana masyarakat yang semula pengangguran mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mensejahterakan kehidupannya, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan atau digunakan  oleh masyarakat.
 
DAFTAR PUSTAKA

Hikmat, Harry. 2006, Strategi Pembangunan Masyarakat, Penerbit Humaniora Utama Press: Bandung.



No comments:

Post a Comment