MATRIK
PEMBANGUNAN LEMBAGA
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
|
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
|
|
1. Pembangunan Lembaga
|
Tujuan:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia,
b. Menggratiskan seluruh
siswa miskin di
tingkat pendidikan dasar
c. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri
dan SMP negeri terhadap biaya operasional
sekolah.
d. Meringankan
beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
|
Tujuan:
a. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatkan
partisipasi masyarakat
c. Meningkatkan
kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
d.
Meningkatkan modal sosial
masyarakat
e. Meningkatkan
keberadaan dan kemandirian masyarakat,serta
f. Meningkatkan
inovasi. dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi
dalam pemberdayaan masyarakat.
|
2. Permasalahan
|
· Masih adanya penarikan sumbangan kepada
siswa. Padahal dengan
adanya BOS seharusnya siswa bebas dari sumbangan apapun.
· Tidak ada peningkatan siswa dengan
adanya program BOS.
|
Tingkat pendapatan yang berpengaruh pada pendistribusian dana program
nasional pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat.
|
3. Lokasi/Daerah
|
SD Negeri 2
Sudagaran Banyumas
|
Desa Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan
|
4. Stakeholder yang terlibat
|
Tim pengawas, Komite, Kepala Sekolah,
Masyarakat, Bendahara Sekolah.
|
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, LSM.
|
5. Dimensi culture
|
Kemandirian, meningkatkan mutu
pendidikan.
|
Pemberdayaan,
Partisipasi, Prioritas.
|
6. Dimensi struktur
|
·
Model perencanaan: Top down.
·
Komunikasi satu arah
|
·
Model perencanaan: Buttom Up.
· Struktur intern: Komunikasi dua arah
|
7. Outcome
|
Meningkatkan pendidikan dasar, meringankan beban
orang tua untuk biaya pendidikan anak. Selain itu juga menurunkan angka dropout atau putus sekolah,
ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan angka
melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.
|
Peningkatan ekonomi warga, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan
infrastruktur, Peningkatan kapasitas masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan.
|
ANALISIS:
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dengan
adanya pengurangan subsidi BBM, amanat Undang-Undang dan percepatan penuntasan
mewajibkan belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Pemerintah
menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan
bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain melalui salah satu
program pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Melalui
program ini pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat
SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus
ditanggung oleh orang tua siswa BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan jumlah murid.
Program BOS
diberikan bagi semua siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh
provinsi di Indonesia. Program kejar paket A dan B tidak termasuk sasaran dari
program BOS ini, begitu juga Madrasah Diniyah Talamiliyah karena siswanya telah
terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.
BOS adalah program
pemerintah untuk penyediaan
pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib
belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.
Menggratiskan
seluruh siswa miskin
di tingkat pendidikan
dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di
sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2.
Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri
terhadap biaya operasional sekolah,
kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah
bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional
sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Sasaran
program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat
Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh
masyarakat, baik negeri
maupun swasta di seluruh provinsi
di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran
dari program BOS ini.
Melalui
program BOS peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban
biaya operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya
untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian bahan dan praktek. Namun
pada kenyataanya masih ada penarikan sumbangan lain dari sekolah kepada siswa,
tidak ada peningkatan siswa. Seharusnya dengan adanya program BOS, siswa
terbebas dari sumbangan apapun serta adanya peningktan siswa.
Stakeholder
yang terlibat dalam program BOS adalah Tim pengawas, kepala sekolah, komite,
bendahara sekolah, masyarakat. Stakeholder yang terlibat mempunyai tanggung
jawab masing-masing yang harus dilaksanakan.
Dimensi culture yang dibangun dalam program BOS adalah
kemandirian dimana sekolah dapat mengelola sendiri peningkatan sekolah, tanpa
bergantung pada pemerintah sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan sekolah
tersebut yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam
proses pembelajaran. Setiap sekolah
diwajibkan membuat laporan pertanggung jawabannya setiap tiga bulan juga. BOS
yang diterima tiap sekolah tergantung
dari berapa banyak siswa di sekolah tersebut. Selain itu juga dapat meningkatkan mutu pendidikan,
dalam hal ini adalah menghilangkan pandangan masyarakat, yang menganggap bahwa pendidikan
itu tidak penting, lebih penting bekerja daripada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
kehidupan untuk meraih apa yang dicita-citakan dan untuk masa depan kita
mendatang.
Dimensi
struktur yang dibangun adalah model perencanaan top down. Model perencanaan top
down adalah model perencaaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada
bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan
hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan
pemerintahan, perencanaan top down planning atau perencanaan atas
adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat
dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Pemerintah memberikan dana BOS kepada
masing-masing sekolah untuk diberikan kepada siswa.
Agar
koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka diperlukan adanya komunikasi karena
tanpa adanya komunikasi maka diantara pelaksana program dalam melaksanakan
tugasnya timbul kekacauan yang akhirnya akan menghambat tujuan komunikasi.
Komunikasi sangat penting dalam koordinasi karena dengan komunikasi yang baik
maka arus info dapat berjalan dengan lancar sehingga akan mempengaruhi
efektivitas koordinasi. Komunikasi yang terjalin di sini adalah komunikasi satu
arah yaitu pesan disampaikan oleh sumber
kepada sasaran dan sasaran tidak
dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk
memberikan umpan balik atau bertanya. Disini kepala sekolah sering mengadakan
saling tukar informasi dengan bendahara, guru-guru atau dengan komite sekolah
mengenai program BOS yang dilaksanakan. Dengan adanya komunikasi yang baik
antar pelaksana maka pelaksana akan mampu melaksanakan tugasnya masing-masing
dengan baik pula, hal ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah sendiri
untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang baik. Komunikasi antar
pelaksana di SD Negeri 2 Sudagaran berjalan dengan lancer dan komunikatif. Ini
terlihat dari seringnya diskusi yang dilakukan yang sifatnya nonformal baik
antara kepala sekolah dengan bendahara maupun guru-guru yang lain.
Selain
komunikasi juga adanya komitmen anta aparat pelaksana. Di mana komitmen ini sangat
penting dalam menjalankan program serta menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Bila
melihat pelaksanaan PNPM di desa Kuwayuhan yang menjalankan tugas dan
wewenangnya dengan baik, disinilah peranan kemampuan lembaga dalam menjaga
komitmen aparat pelaksananya guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Outcome
dari Bantuan Operasional sekolah adalah Meningkatkan pendidikan dasar,
meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan anak. Selain itu juga
menurunkan angka dropout atau putus
sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan angka
melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Dengan itu diharapkan semua anak dapat
mendapatkan pendidikan tanpa memikirkan
tidak adanya kemampuan untuk membayar biaya pendidikan.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Masih
tingginya tingkat kemiskinan menjadi masalah penting dan mendasar dalam
pelaksanaan pembangunan. Fenomena kemiskinan ditandai munculnya permasalahan
pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang sangat
mendesak membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.
Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sumber penting
pemberdayaan dan pemecahan akan permasalahan kemiskinan juga mulai berkurang.
Hal tersebut diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam
upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini
telah diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Usaha
yang dilakukan masih bersifat secara parsial dan tidak berkelanjutan,
efektifitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan belum optimal.
Program
yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program penangggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan masyarakat yang berbasis pemberdayaan
masyarakat dengan ciri-ciri: menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, melakukan
penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kegiatan program dapat dilaksanakan
secara bersama-sama oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai
dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah:
a.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b.
Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat
terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan
ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
c.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel
d.
Meningkatkan modal sosial masyarakat ang
berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan
kearifan lokal.
e.
Meningkatkan keberadaan dan kemandirian
masyarakat,serta
f.
Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan
komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kata
pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat.
Menurut Hikmat (2006:3) mengartikan konsep pemberdayaan dalam wacana
pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi,
jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada
kekuatan tingkat individu dan social. Bisa dikatakan pemberdayaan merupakan
penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
Sedangkan menurut Mc Ardle (dalam Hikmat, 2006:3) mengartikan pemberdayaan
sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan
keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif
diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan,
ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa
bergantung pada pertolongan hubungan eksternal.
Nilai-nilai
yang ingin dibawa PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat, partisipasi
masyarakat dan prioritas. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada prinsip dan
tahapan pemberdayaan masyarakat (inisiasi pemberdayaan, penguatan keberdayaan,
dan pencapaian kemandirian). Dengan pemberdayaan dapat menurunkan tingkat
kemiskinan. Masyarakat tidak hanya diam saja dengan adanya pemberdayaan,
masyarakat bisa menambah usaha-usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Masyarakat bisa aktif dengan kegiatan yang telah diprogramkan
misalnya dalam pembangunan jalan sehingga dapat menurunkan penggangguran.
Selain nilai kemandirian juga adanya partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk
partisipasi masyarakat yang termuat dalam program PNPM Mandiri adalah
memanfaatkan dana BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir yang diberikan kepada
kelompok swadaya masyarakat (KSM). Serta adanya prioritas. Prioritas disini
diutamakan untuk kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa
yang paling miskin.
Stakeholder
yang terlibat dalam program PNPM Mandiri adalah pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dimensi struktur yang dibangun antara lain model
perencanaan Buttom Up, adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan
kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama
dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga
berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang
pemerintahan, Buttom Up Planning atau
perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka
sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Dimana masyarakat membuat
suatu perencanaan program untuk diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan
dana untuk melaksanakan program tersebut.
Selain itu juga adanya komunikasi dua arah, yaitu pesan
disampaikan kepada sasaran dan sasaran
memberikan umpan balik. Pada
pelaksanaan PNPM Mandiri masing-masing aparat melakukan komunikasi melalui
berbagai hal sehingga sistem yang terbentuk berjalan dapat berjalan dengan
baik. Melalui komunikasi, masing-masing unsur akan mengetahui kegiatan,
aktivitas, maupun kerja yang dilaksanakan termasuk hambatan dan permasalahan
yang dihadapi. Komunikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dan melakukan
koordinasi secara rutin. Komunikasi yang terjalin diantara aparat pelaksana
dilakukan secara baik. Komunikasi dilakukan untuk memberikan
informasi-informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program
PNPM. Komunikasi dilakukan incidental, tidak diatur secara resmi dan
memungkinkan sewaktu-waktu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam
koordinasi akan dapat mempersatukan persepsi berbagai aktor yang terlibat dan
juga akan memudahkan kerjasama diantara mereka. Pertemuan tersebut dilakukan
jika ada kebutuhan atau permasalahan yang sifatnya harus ditanggulangi dengan
cepat.
Outcome dari
program PNPM Mandiri adalah peningkatan ekonomi warga, dimana masyarakat yang
semula pengangguran mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan
untuk mensejahterakan kehidupannya, peningkatan sumber daya manusia,
pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan atau
digunakan oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Hikmat, Harry. 2006, Strategi Pembangunan Masyarakat,
Penerbit Humaniora Utama Press: Bandung.
No comments:
Post a Comment