A. Pengertian Konstitusi
Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah
sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara -
biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan
negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,
istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai
prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam
bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada
umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga
masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang
mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi
pemerintahan negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional.
Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan
bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.
Jenis organisasi yang menggunakan konsep Konstitusi termasuk:
- Organisasi pemerintahan (transnasional, nasional atau regional)
- organisasi sukarela
- persatuan dagang
- partai politik
- perusahaan
B. Konstitusi Indonesia
UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi
RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945
dinyatakan berlaku kembali di Indonesia
hingga saat ini.
C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi Republik Indonesia
Serikat)
Pada masa konstitusi RIS bentuk negara adalah
serikat/federasi. Yang artinya negara gabungan dari beberapa yang menjadi
negara-negara bagian dari negara serikat Bentuk pemerintahan pada saat
konstitusi RIS adalah Republik. Sedangkan
Pembagian kekuasaan trias politika dengan pembagian kekuasaan. Berikut
alat-alat perlengkapan Federal RIS :
§
Presiden
§
Mentri-mentri
§
Senat
§
DPR
§
MA
§
DPK
Sistematika konstitusi RIS
- Muka dimah / Pembukaan / Prembule
* 4 Alenia
- Batang tubuh
*6 Bab & 197 pasal
D. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS
1950)
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah
konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950
hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat
menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama
Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena
hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan
umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih
Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi
baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali
berlakunya UUD 1945.
E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia
yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah pembubaran Badan
Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD
Sementara 1950 ke UUD '45.
F. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan
akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun
pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama
pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat
Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta
untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi
yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
1)
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa
MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan
melakukan perubahan terhadapnya
2)
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang
antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih
dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum,
yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
- Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak
Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi
Timor Timur dari NKRI.
- Periode UUD 1945 Amandemen
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya
perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD
1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR
(dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga
dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM,
pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta
hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD
1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau
selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
§
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
→ Perubahan Pertama UUD 1945
§
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus
2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
§
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November
2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
§
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus
2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
SUMBER:
http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah-konstitusi-indonesia/
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_5_Juli_1959
No comments:
Post a Comment