KONSEP POLITIK

1.      Klasik

Menurut Aristoteles, pandangan klasik melihat sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfunsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ikhwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.

Walaupun masih sangat abstrak pengertiannya, namun hal yang patut mendapatkan perhatian dari pandangan ini berupa penekanan yang memberikan pada apa yang seharusnya dicapai demi kebaikan bersama seluruh warga negara dan gengan cara apa tujuan sebaiknya tujuan-tujuan itu dicapai dengan kata lain pandangan klasik lebih menekankan aspek filosofis (idea dan etik) daripada aspek politis.

2.      Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Bagi Weber, politik merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antar kelompok di dalam suatu Negara.

Sebelum perang dunia kedua, Sarjana-sarjana ilmu politik mengidentifikasikan politik sebagai suatu studi mengenai Negara. Atas dasar itu, ada buku yang ditulis oleh empat sarjana ilmu politik di Amerika Serikat. Mereka merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari modern national state, its institutions, laws, and processes.

3.      Kekuasaan

Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Robson merumuskan ilmu poitik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupu menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan. Flectheim juga menekankan bahwa kekuasaan politik mempengaruhi satu sama dan bergantung satu sama lain.

Konsep kekuasaan politik sebagai perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, konseptualisasi tersebut tidak membedakan kekuasaan yang beraspek politik dari kekuasaan yang tidak beraspek politik. Kedua, kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik.

4.      Funsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. David easten merumuskan politik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dank arena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa setiap kegiatan yang mempengaruhi proses pembagian dan pernyataan nilai-nilai dalam masyarakat.

Harold Lasswel menyimpulkan proses politik sebagai masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai, “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak, “Bagaimana” menyatakan dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nilai merupakan hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar manusia, dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya.

Kelemahan pandangan fungsionalisme adalah menempatkan pemerintah sebagai sarana dan juru penengah terhadap persaingan dintara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbanyak dari kebijakan umum. Fungsionalisme juga cenderung melihat nilai-nilai secara instrumental bukan sebagai tujuan seperti yang ditekankan pandangan klasik.

5.      Konflik

Kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan data dan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu sering terjadi pertentangan, perdebatan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik. Oleh karena itu, pada dasarnya politik adalah konflik. Konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses politik. Kelemahan dari konsep ini adalkah konflik tidak semua berdimensi politik sebab selain konflik politik terdapat pula konflik pribadi, konflik ekonomi, konflik agama, yang tidak selalu diselesaikan melalui proses politik.

6.      Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Sarjana-sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya.

DEFINISI POLITIK

1.      Soelaiman Soemardi

Ilmu politik adalah sebagai ilmu pengetahun kemasyarakatan mempelajari masalah kekuasaan dsalam masyarakat. Sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.

2.      Dr. Deliar Noer

Ilmu politik adalah bahwa politik itu pada umumnya berkenan dengan dengan dua hal yaitu, kekuasaan dan susunan masyarakat.

3.      Roger F. Soltau

Ilmu politik mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar Negara dengan warga Negaranya dan hubungan antar Negara dengan Negara lain.

4.      Harold Lasswel

Politik merupakan masalah siapa mendapat apa, kapan. Dan bagaimana.

5.      Ossip K. Flectheim

Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi Negara.

6.      David Easton

Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum.

7.      J. Barents

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugas.

8.      R.M. Mac Iver

Ilmu politik adalah ilmu yang menekankan pada pemerintahan.

Esensinya, walaupun terdapat aneka ragam konsep dan definisi politik pada hakikatnya seluruh konsep dan definisi itu secara eksplisit maupun implicit mengandung tiga insur pokok, yaitu :

-         Adanya aktor politik

-         Aktor itu melakukan kegiatan politik

-         Untuk mencapai nilai / tujuan politik

Singkatnya “ Politik : siapa melakukan apa untuk memperoleh apa”.

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU LAIN

1.      Sejarah

Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa yang lampau, untuk diproses lebih lanjut. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang memungkinkan untuk (dalam batasan tertentu) menyusun suatu pada perkembangan sesuatu keadaan diharapkan akan bertentangan dalam keadaan tertentu. Sejarah dipelajari untuk ditarik pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama.

2.      Filsafat

Filsafat adalah usaha untuk secara rasionil dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atau persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia ilmu politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari negara. Dalam pandangan filsafat Yunani kuno, bagaimana system pemerinyahan yang baik untuk mencapai tujuan negara, dan bagaimana cara pemimpin bertindak untuk keselamatan dan masyarakat.

3.      Sosiologi

Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan  dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat memahami sampai dimana susunan dan strukturisasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan, sumber-sumber kewenangan politik. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negeri dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian.Hanya saja bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat.

4.      Anthropologi

Anthropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana kepada politik. Perhatian sarjan politik terhadap anthropologi makin meningkatkan sejalan dengan bertambahnya perhatian penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Anthropologi juga telah berpengaruh dalam bidang metologi penelitian ilmu politik. Mula-mula anthropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman.

5.      Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan kemuka. Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat palnning oriented, pengaruhnya meluas pada ilmu politik sebagaimana pengertian pembangunan ekonomi telah mempengaruhi pengertian pembangunan politik. Sarjana ilmu politik dapat meminta bantuan sarjan ilmu ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan polis tertentu, khususunya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Kerjasama ilmu politik dan ilmu ekonomi dibutuhkan untuk menganalisa siasat-siasat pembangunan nasiaonal.

6.      Psykologi Sosial

Merupakan pengkhususan psykologi yang mempelajari hubungan timbal-balik antara  manusia dan masyarakat khususnya faktor-faktor atau golongan. Kegunaan psykologi sosial dalam analisa ilmu politik jelas dapat diketahui apabila ada kesadaran bahwa analisa ilmu politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisa yang bersifat mikro. Psykologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstrem (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan, fisik perorangan, semangat, emosi) yang tentunya ada keterkaitan terhadap ilmu politik terhadap pelaksanaan kegiatan politik itu sendiri.

7.      Ilmu Bumi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh itu dapat mempengaruhi politik. Rudolf Kiellen menganggap di samping faktor ekonomi dan anthropologi, ilmi bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional.

8.      Ilmu Hukum

Ilmu hukum sejak masa dahulu banyak hubungannya dengan ilmu politik, terutama dalam negara-negara Benua Eropa, oleh karena mengatur dan memaksakan UU merupakan salah satu kewajiaban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara, ilmu negara, dan hukum administrasi negara. Fungsi negara adalah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum.

FUNGSI DAN WEWENANG POLITIKUS

1.      Fungsi (Dalam Badan Legislatif)

-          Menentukan kebijaksanaan dan membuat Undang-undang

-          Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakannya sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

-          Mensahkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif

2.      Wewenang

-          Diplomatik berwenang menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

-          Administratif berwenang melaksanakan UU serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara.

-          Militer berwenang mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara.

-          Yudikatif berwenang memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.

-          Legislatif berwenang merencanakan rancangan UU dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-undang.