Sumber Pembiayaan Pembangunan

Sumber pembiayaan pembangunan pada umumnya dapat dibagi atas (Tjokroamidjojo, 1986: 100) :

a.       Sumber-sumber penerimaan dalam negeri khususnya yang tersedia sebagai tabungan pemerintah

b.      Tabungan masyarakat

Tabungan masyarakat antara lain dapat dipupuk melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ataupun bentuk penanaman modal. Perhitungan dalam rencana mengenai tabungan masyarakat ini dilakukan berdasar perkiraan atas perkembangan kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, desain-desain tabungan dalam masyarakat, pengembangan pelembagaan keuangan termasuk non bank, kebijaksanaan moneter, perkreditan khususnya tingkat bunga dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal.

c.       Sumber dana dari luar negeri

Dapat tersalur ke dalam anggaran negara atau pun tidak, langsung kepada sektor perkreditan atau kepada sektor penanaman modal. Perkiraan tentang sumber dana luar negeri lain mulai banyak direncanakan sebagai bagian yang integral dari keseluruhan investasi pda umumnya, dilihat secara komplementer kebutuhan pembiayaan pembangunan sebagai resource gap.

Mengenai penerimaan dalam negeri diusahakan dari pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak. Pada umumnya yang dihitung sebagai sumber pembiayaan pembangunan hanyalah sisa setelah dikurangi pembiayaan rutin pemerintah. Bagi Indonesia misalnya hal ini disebut sebagai tabungan pemerintah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah teramsuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a.       Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

b.      Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

1.      Bagian Daerah atau Bagi Hasil

Bagian daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil bagi atas penerimaan pajak dan bumi bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), dan sumber daya alam.

2.      Dana Alokasi Umum
Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisai

3.      Dana alokasi khusus
Dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dana dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan seperti dana alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitemen atas dasar prioritas nasional

c.       Pinjaman daerah

Pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan.

d.      Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah lain-lain yang sah dapat berupa hasil penjualan asset tetap daerah, penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan DPR, jasa giro, dll.