IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN BERSUBSIDI DI KABUPATEN JEMBRANA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkaatan askes rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkaan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian askes yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Pemerintahan Indonesia dewasa ini didukung oleh sekitar 480 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, hampir seluruh jajaran pimpinannya baik bupati, wali kota atau wakilnya, pimpinan atau anggota DPRD, dan pejabat lainnya, bahkan dari berbagai departemen terkait di Jakarta selama era otonomi daerah pernah berkunjung ke Kabupaten Jembrana. Kunjungan gencar dari jajaran eksekutif dan legislatif itu terjadi ketika Jembrana dipimpin Bupati I Gede Winasa (56), yang sejak pertengahan tahun lalu memasuki periode kedua. Jembrana dan kota kabupatennya, Negara, ketika kembali dikunjungi, tetap saja dengan kekhasannya, misalnya, pemandangan kegiatan petani bersawah atau memanen sayuran. Sementara, ruas jalan utama yang berakhir di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk di ujung baratnya dipadati lalu lintas berbagai jenis kendaraan, terutama truk-truk raksasa sarat muatan untuk angkutan antarprovinsi.

Kekhasan lainnya adalah di kabupaten yang kini berpenduduk sekitar 258.000 jiwa itu amat jarang dijumpai pengunjung mancanegara alias turis asing. Jembrana memang bukan kabupaten yang menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonominya. Sejak dahulu, andalan ekonomi Jembrana tetap pada pertanian, terutama sawah, peternakan, dan perikanan. Dengan demikian, pemandangan itu sekaligus menggambarkan betapa kontrasnya dinamika dan denyut nadi kehidupan Jembrana dengan Bali umumnya yang sejak tahun 1980-an menjadikan industri pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerahnya. Badung, Denpasar, dan Gianyar adalah kabupaten atau kota yang menjadi induk pariwisata Bali. Di sejumlah kabupaten dan kota itu, nyaris setiap saat kita berpapasan dengan turis asing yang datang dari Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Jepang, Taiwan, China, dan berbagai negara asing lainnya.

Karena tidak mengandalkan pariwisata, gelimang dollar bawaan turis asing yang berkunjung ke Bali jelas tidak banyak mengalir hingga Jembrana. Jika ditilik dari pendapatan asli daerah atau PAD-nya, Jembrana memang tergolong kabupaten miskin di Bali. Misalnya tahun 2000, PAD Jembrana hanya sekitar Rp 1 miliar. Ketika kabupaten itu dipimpin Bupati I Gede Winasa, PAD-nya merangkak naik menjadi Rp 4,7 miliar (2001). Selanjutnya menjadi Rp 6 miliar (2002), lalu Rp 9,2 miliar (2003). Begitu seterusnya, dan tahun 2006 ini mencapai sekitar Rp 11,2 miliar. Akan tetapi, meski terus mengalami kenaikan, PAD Jembrana tidak ada apa-apanya dibanding dengan Denpasar, apalagi Badung. Pada saat bersamaan PAD kedua daerah itu di atas Rp 250 miliar. Di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, Jembrana memiliki keunggulan dalam kebijakan pelayanan publik. Seperti diakui Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali I Made Denayasa, daya tarik Jembrana kini karena sejumlah kebijakan publiknya yang sungguh prorakyat. Di tengah keterbatasan PAD daerahnya, Jembrana sejak tahun 2001 berani membebaskan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejak tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Bahkan, para siswa juga dibantu dengan buku-buku paket pelajaran. Sedangkan untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.

Pada saat yang sama masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar, seperti biaya rawat jalan dari kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipungut secara normal ketika penderita harus rawat inap, namun tetap saja ada pengecualian pelayanan gratis bagi mereka yang benar-benar dari keluarga miskin. Khusus untuk menggratiskan pendidikan dan biaya kesehatan dasar itu, Pemkab Jembrana pada tahun 2005, misalnya, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 110 miliar. “Dari total alokasi itu, sekitar Rp 89 miliar merupakan subsidi untuk menggratiskan pendidikan dan Rp 20 miliar lebih lainnya untuk subsidi kesehatan,” papar Kepala Subag Protokol Sekretariat Daerah Jembrana Dewa Gede Ary Candra Wisnawa. Tidak hanya itu. Para petani sawah dibebaskan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya itu. PBB atas lahan sawah di Jembrana bernilai total sekitar Rp 670 juta. Sebagaimana diakui Bupati I Gede Winasa di Negara, semuanya disubsidi oleh pemerintah setempat. Lebih menarik lagi terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan. Jumlah totalnya 57 jenis. Rinciannya masing-masing pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil (5), dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan.

Di Jembrana, tentang perizinan ini telah menjadi bagian urusan dinas inkom dan perhubungan setempat. Bahkan, lebih khusus lagi, perihal perizinan itu hanya diurus bidang inkom. “Kalau perizinan kelompok pertama, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja karena petugas terkait harus melakukan pengecekan ke lapangan. Sedangkan jenis lainnya hanya selama tiga hari,” tutur Kepala Inkom NK Citrawati. Jika melihat sistemnya, tertutup kesempatan bagi pejabat bertatap muka langsung dengan warga. Dengan demikian, sempit pula kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi terhadap warga. Citrawati mengemukakan, masyarakat yang membutuhkan perizinan cukup mendatangi kantor bupati, lalu membaca berbagai persyaratan yang diperlukan melalui papan publikasi atau layar komputer yang telah tersedia. Setelah melengkapi persyaratan, berkas yang telah diregistrasi langsung dimasukkan melalui kotak khusus yang secara otomatis terbuka dan tertutup setelah warga bersangkutan menekan tombolnya.

Jembrana mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau sumber dana lainnya, tidaklah jauh berbeda dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Tetapi, mengapa Jembrana di tengah keterbatasan sumber dana daerahnya (PAD) ternyata bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya? Kata kuncinya, demikian Winasa, adalah kemampuan melakukan inovasi, kreatif, serta efisiensi. Contoh paling sederhana, Winasa menunjuk kartu pengenal pegawai negeri sipil (PNS), termasuk yang dia gunakan. Khusus di Jembrana, pengadaan kartu itu tanpa biaya karena sekaligus merupakan kartu ATM dari sebuah bank milik Pemerintah Provinsi Bali. Karena sekaligus merupakan kartu ATM, maka pengadaan untuk sekitar 5.000 PNS di Jembrana langsung dilakukan oleh bank bersangkutan. Dengan demikian, sudah terjadi efisiensi, sementara di sisi lain jajaran PNS dibiasakan menabung dan berhubungan dengan bank. Tentang subsidi untuk melunasi pajak PBB lahan sawah para petani, menurut Winasa, sama sekali tidak membebani Pemkab Jembrana. “Ya, saya terpaksa buka saja. Subsidi untuk melunasi jenis pajak petani itu totalnya sekitar Rp 670 juta. Selanjutnya kami justru memperoleh insentifnya dari Jakarta, yang jumlahnya bahkan lebih besar, hingga sekitar Rp 1,1 miliar,” ungkapnya. Terobosan juga dilakukan melalui belanja rutin di kantor- kantor. Selain ditetapkan standarnya, juga diikuti sistem pergudangan. Seluruh barang pengadaan harus melalui gudang khusus. Dengan demikian, bisa ditekan kemungkinan korupsi melalui kuitansi fiktif atau penggelembungan harga dan bentuk manipulasi lainnya. Kabupaten Jembrana selama sekitar enam tahun terakhir tidak pernah lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli kendaraan baru. Kendaraan dinas yang dipakai sebagian merupakan kendaraan lama, namun sebagian terbesar lainnya adalah dari sewaan. Adapun Bupati Gede Winasa sehari hari mengendarai mobil dinas berupa jenis jip Hardtop tahun 1978. Sesungguhnya masih banyak lagi langkah terobosan cemerlang lainnya yang dilakukan Pemkab Jembrana guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya. Diakui Bupati Winasa, berbagai terobosan yang bersumber dari inovasi dan efisiensi itu telah menghasilkan penghematan biaya 20–50 persen. “Hasil dari berbagai penghematan itulah yang lalu kita gunakan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan untuk proyek lain lagi,” ujar Winasa menambahkan. Mencermati berbagai langkah terobosan Pemkab Jembrana itu, layak jika berbagai pihak di seantero negeri secara khusus berkunjung ke Jembrana. Tujuan utamanya belajar berbagai inovasi serta efisiensi melalui kebijakan yang sungguh-sungguh prorakyat, melayani rakyat.

B.  Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji :

1.      Bagaimana implementasi Program Pendidikan Bersubsidi di Kabupaten Jembrana ?

2.      Fakor apa yang mempengaruhi implementasi Progaram Pendidikan Bersubsidi di Kabupaten Jembrana tersebut ?

Selengkapnya dapat di download pada:

http://www.4shared.com/office/KnCPrSnW/PKL-implementasi_pendidikan.html