PENDAHULUAN
1. Latar belakang masalah
Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang dengan dominasi wilayah agraris. Selangkah demi selangkah
pembangunan terus dijalankan dengan harapan bahwa Indonesia kelak akan bangkit
bersama negara-negara maju lainnya. Perkembangan daerah perkotaan di negara kita dicirikan
oleh semakin berperannya masyarakat dan dunia usaha dalam mengarahkan kegiatan
pembangunan di perkotaan. Pembangunan nasional diarahkan untuk lebih
mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan
daerah pedesaan serta membuka daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan
kawasan Timur Indonesia. Pembangunan Indonesia bagian Timur, mulai ditingkatkan
sejalan dengan arah kebijakan pembangunan perkotaan tahun 1987 tentang peningkatan kewenangan dan tanggungjawab
pemerintah DATI II (Kabupaten) untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan
sarana dan prasarana kota. Kebijakan tersebut dipertegas kembali dengan dibuatnya
undang-undang otonomi daerah, tahun 2000.
Pembangunan masing-masing daerah tidak ditangani lagi oleh pemerintah
pusat, melainkan diserahkan kepada pundak Pemerintah Daerah Tingkat II untuk merencanakan,
mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing. Maju atau mundurnya suatu daerah sangat
ditentukan oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak ditetapkannya Otda, memberikan
peluang bagi setiap daerah untuk lebih maju dan berkembang.
Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa
berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan
kualitas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi
pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya. Disadari
bahwa berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia
selama ini. Namun, secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan
fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak
pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat. Berkurangnya
lahan pertanian subur di sepanjang jalur transportasi misalnya sebagai akibat
pembangunan yang dilaksanakan tidak secara terpadu antara satu sektor dengan
sektor lainnya. Di samping itu izin pembangunan yang direkomendasikan
Pemerintah Daerah sering tidak terpadu dengan peraturan daerah yang telah
ditetapkan. Isu yang paling sering
muncul dipermukaan, yakni adanya pemekaran wilayah, baik Daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II. Pemilihan
Kebijakan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah dalam negeri pada tahun 2003, yakni pemekaran Kabupaten
Buton menjadi dua wilayah yakni Kotamadya Bau-bau dan Kabupaten Buton.
Kotamadya Baubau dulu merupakan
ibukota Kabupaten Buton. Namun setelah pemekaran kota Bau-bau berdiri sendiri,
sementara ibukota Kabupaten Buton dipindahkan ke Kecamatan Pasarwajo. Hingga
saat ini belum ditemukan suatu rencana tata ruang yang memadai. Perlu diingat
bahwa suatu wilayah yang dibangun tanpa perencanaan yang matang akan
menimbulkan berbagai masalah, baik itu masalah dalam lingkungan fisik terhadap
lingkungan sosial maupun lingkungan sosial terhadap lingkungan fisik. Oleh
karena itu, Pasarwajo sebagai ibukota kabupaten yang masih baru dalam proses
pembangunannya, tentu sangat memerlukan suatu rencana tata ruang yang matang,
agar pembangunan di wilayah tersebut
terarah. Salah satu masalah yang
dihadapi dalam kancah perencanaan perkotaan selama ini adalah terlalu tercurah pada sisi pembangunan, sehingga
kurang memperhatikan pelestarian, baik
menyangkut sumber daya alam maupun lingkungan binaan. Sebagai umpan balik dari
permasalahan tersebut, maka akan diusahakan suatu rancangan pembangunan yang
ideal, yakni harus memperhatikan dua
aspek yang sangat penting, yaitu aspek sosial ekonomi budaya dan aspek fisik
wilayah, atau dengan kata lain lingkungan fisiografi maupun lingkungan sosial
ekonomi budaya. Sehingga kelak akan tercipta pembangunan yang berwawasan
lingkungan.
Selengkapnya dapat di download pada:
http://www.4shared.com/office/Lh1L64C6/Perencanaan_tata_ruang.html
No comments:
Post a Comment