Politik adalah aspek dari semua
perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif.
Politik juga melekat dalam lingkungan hidup manusia, baik sadar atau tidak
politik hadir dimana-mana, politik
mempengaruhi kehidupan individu maupun kelompok manusia. Di dalam kehidupan
politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi
merupakan suatu kunci bagi perilaku dalam politik. Sosialisasi politik
merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan
bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap
gejala-gejala politik.
A. Pendahuluan
Partai politik berangkat dari anggapan
bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang
mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa
dikonsolidasikan. Secara umum partai politik terorganisir yang anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Di Indonesia, partai
politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik. Partai politik telah
muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok
masyarakat, yang kemudian meluas, menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa[1].
Keberadaan organisasi membuat aspirasi kolektif sekelompok masyarakat menjadi
lebih kuat posisinya dalam menghadapi kepentingan kelompok yang bersebrangan Inilah
yang menjadi dasar pendapat mengapa partai politik memiliki peran penting dalam
proses dinamika pelembagaan demokrasi. Tujuannya adalah untuk mencari dan
mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan program-program yang telah mereka
susun sesuai dengan ideologi tertentu dan memperoleh kekuasaan dan kedudukan
politik.
Menurut
Miriam Budiardjo (2003), ada empat fungsi partai politik. Yaitu:
a.
Komunikasi Politik
b.
Sosialisasi Politik
c.
Rekrutmen Politik
d.
Pengelolaan Konflik
a. Parpol sebagai sarana komunikasi politik
Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politikdari
pemerintah kepada masayarakatdan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.
Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan
aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan an menetapakan suatu kebijakan.
b. Parpol sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi
politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara.
Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan
oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai
tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol
tersebut pada pemilihan umum. Contohnya penyampaian program politik parpol pada acara
kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol
sebagai sarana sarana sosialisasi politik.
c. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik
Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang
atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun
pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang
atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan
politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik
gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam
kegiatan politik. Contohnya misal seperti pada contoh komuikasi politik
tadi, dilingkungan sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena
masa jabatannya sudah habis. Nah proses OSIS tersubut dalam mencari ketua dan
anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penujukan
dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya dengan Papol, parpol
akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki
suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.
d. Parpol sebagai sarana pengelolaan konflik
Pengelolaan konflik adalah mengendalikan atau pengatur suatu konflik
(dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu
kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan
cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada
badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik
mengenai permasalahan tadi. Contohnya di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai
naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang
kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam
masyarakat di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama
masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol dalam hal ini
berfungsi sebagai mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah
guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM
tersebut.
Kelemahan Partai Politik
Yang dimaksud dengan kelemahan partai politik adalah
potensi negatif yang dapat menghambat fungsi partai politik sebagaimana
disebutkan diatas sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diantara
kelemahan yang diungkapkan Asshiddiqie antara lain adalah budaya oligarki,
yaitu kecenderungan suatu partai politik untuk memperjuangkan kepentingan
pengurusnya diatas kepentingan masyarakat secara umum. Potensi negatif oligarki
ini dapat diatasi dengan adanya beberapa mekanisme penunjang, yaitu:
•
Mekanisme
internal yang mendorong proses demokratisasi dengan cara meningkatkan
partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan partai. Selain perlu dirumuskan
secara formal dalam AD/ART, mekanisme ini perlu ditradisikan sebagai suatu rule
of law yang berjalan secara informal. Bersama dengan AD dan ART diperlukan
suatu panduan kode etik internal organisasi yang ketiganya menjadi panduan bagi
seluruh anggota dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan di internal partai
secara demokratis.
•
Menyediakan
suatu mekanisme keterbukaan partai yang memungkinkan warga masyarakat di luar
partai untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang diperjuangkan
partai politik. Keberadaan pengurus harus dapat berfungsi sebagai pelayan
aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya.
•
Adanya
suatu penyelenggaraan negara dengan kualitas pelayanan publik yang baik sebagai
penunjang bagi terciptanya suatu sistem politik yang sehat. Dengan terbentuknya
tata pemerintahan yang berintegritas dan profesional, peluang bagi para elite
partai politik untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dapat
diminimalisir.
•
Kebebasan
pers yang disertai profesionalisme pers dan semangat mendidik masyarakat luas.
Keberadaan pers menjadi suatu umpan balik dari sikap atau kebijakan yang
diambil oleh pengambil keputusan di internal partai politik.
Fenomena Partai Politik di Indonesia
Partai baru banyak bermunculan dengan wajah-wajah lama
dari era perpolitikan terdahulu atau bahkan merupakan sosok yang “dibuang” dari
partai sebelumnya. Dalam hal ini saya mencontohkah Partai Hanura dan Gerindra,
dimana partai ini juga termasuk partai baru yang cukup sukses didalam pemilu
tahun 2009. Partai politik yang tergolong baru juga tergolong mempunyai kans
yang kuat untuk meraih massa dengan pandangan baru yang mengatasnamakan
kekecewaan publik terhadap kinerja parta politik yang ada saat ini, karena
memang sulit dibantah keadaan partai politik yang ada saat ini semakin membuat
publik kurang percaya dengan kredibilitas partai yang ada mengingat banyaknya
kasus yang membelit satu per satu partai yang ada saat ini.
Selain itu ada semacam trend fenomena yang terjadi
dalam era reformasi sekarang ini dimana banyak kita temukan antara lain :
• Politkus “Bajing Loncat” atau Kutu Loncat. Sering
kita temukan beberapa politkus yang pindah-pindah partai menurut selera dan
analisis mereka terhadap peluang yang dapat diraih untuk mencapai karier dalam
dunia politik. Partai politik berganti-ganti nama. Beberapa partai politik
harus mengganti namanya untuk membedakan ketua umum dan partai tersebut dengan
rival politiknya dalam partai induk (sebelumnya).
• Partai politik mengusung nilai-nilai keagamaan.
Apapun dilakukan untuk menjadi “kendaraan” politik agar tujuan mendominasi
kekuasaan mencapai sasaran.
• Politikus yang indisipliner semakin merajalela dan
tak terkendali lagi keberaniannya. Mereka kini berani terang-terangan
membohongi rakyat yang mempercayainya dan memberi amanah untuk menyampaikan
pesan dan aspirasi sebagaimana yang dijanjikan dalam sumpah jabatan dan selama
pemilihan menuju karir politiknya.
• Konsentrasi politkus kita kebanyakan mengurusi
obyek-obyek yang memberikan pemasukan ketimbang mengutamakan visi dan misi
yang dibebankan kepadanya sebelum mereka mencapai posisi tersebut. Proses
tercetaknya kader secara instan dan sistem rekrutmen calon politikus dan
diplomat akhir-akhir ini ditengarai sebagai kontributor utama menghasilkan
“rombongan” politikus bermasalah di
negeri ini.
Terjadinya
perpindahan kader dari satu partai ke partai lainnya menunjukan pola
penerimaaan kader partai di Indonesia masih sangat lemah. Boleh dikatakan bahwa
partai belum memiliki sistem penerimaan kader partai yang baik. Pola penerimaan
kader yang harus dimulai dari bawah dan dilanjutkan dengan pendidikan
kepartaian yang berkesinambungan sering
terabaikan. Pada sisi lain masuknya orang kesatu partai tidak jarang karena
ingin mendapat perlindungan baik itu bisnis ataupun jabatan. Akibatnya kader
yang masuk dengan murni dan mengawali dari tingkat paling rendah serta memiliki
kapabilitas yang tinggi sering terabaikan, karena kesempatan mereka telah
direbut oleh kader “kutu loncat”. Memang akhir-akhir ini banyak pengamat yang
berpendapat bahwa telah terjadinya kemunduran pengaruh partai politik itu
sendiri terhadap masyarakat. Beberapa sebab yang dapat dikemukakan antara lain,
partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu
disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan
bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik
nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak
mampu menyelesaikan beragam masalah. Lagi pula banyak masalah baru, seperti
lingkungan dan hak peempuan, yang kurang mendapat perhatian. Kritik yang
dilontarkan ialah bahwa anggota-anggotanya sering korup, cenderung lebih
mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan umum dan mengejar
mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan[2]. Partai politik seharusnya
dapat menunjukkan gagasan-gagasan untuk membangun Indonesia dan
menunjukkan cara berpolitik yang sesuai etika dan norma politik.
Etika
dan norma politik sangat penting untuk pendidikan politik masyarakat Indonesia.
Pendidikan merupakan upaya penyadaran akan pentingnya sebuah proses politik.
Apalagi ditengah tingginya apatisme dan peluang anarkisme yang tinggi.
Masyarakat akan terbiasa dengan sikap profesional dan ikut aktif dalam proses
politik yang terjadi. Segala bentuk anarkisme yang terjadi selama masa pemilu
maupun tingkat pemilih yang abstain dapat ditekan. Peningkatan hubungan
solidaritas dan rasa kesetiakawanan yang didasarkan pada kepentingan politik
harus digalakkan. Disamping itu pola untuk menarik simpati masyarakat yang
dilakukan oleh elit politik, cenderung telah menjadikan masyarakat sebagai
objek dari pada sebagai subjek. Implikasinya dalam kehidupan politik, yang
tumbuh dan berkembang adalah partisipasi politik yang dimobilisikan bukan
partisipasi politik yang otonom, yang tumbuh atas kesadaran yang rasional.
Diharapkan dengan adanya tahap-tahap konsolidasi
sistem politik yang dilakukan sebagai respons atas banyaknya pengalaman pahit
selama periode reformasi dan didukung keputusan Mahkamah Konstitusi tentang
pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak sebagai sistem yang dianggap
paling sesuai dengan maksud UUD 1945 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan
umum.
B. Pembahasan
Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan
sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi
terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia
berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik sesorang.
Misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan
kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang
melalui masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan
nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain,
sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik
(political culture) suatu bangsa.
Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai
adalah upaya menciptakan citra (image)
bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan
tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan
umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai
berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan
partainya. Tapi tidak dapat disangkal, ada kalanya partai mengutamakan
kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah
loyalitas kepada partai melebihi loyalitas kepada negara. Pandangan ini dapat
mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi. Proses
sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia
berkembang melalui keluarga, sekolah, peer
group, tempat kerja, pengalaman sebagai dewasa, organisasi keagamaan, dan
partai politik. Ia juga penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik
generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam
memainkan peran sebagai suatu sarana sosialisasi politik.
Sosialisasi politik biasa dilakukan para politis
menjelang event pemilu, baik pemilihan legislatif, Kepala daerah, maupun
pemilihan Presiden. Kebijakan politik dalam penentuan anggota legislatif,
Kepala daerah dan Presiden memang mengalami perubahan yang fundamental.
Sosialisasi politik ini ada seiring
dengan memulai diterapkannya sistem demokrasi liberal yang dianut proses
politik di Indonesia. Selanjutnya jabatan dipilih langsung oleh rakyat melalui
mekanisme Pilpres, Pilkada dan Pileg yang ditentukan berdasarkan perolehan
suara terbanyak.
Bercermin dari berbagai kasus, tingkat popularitas
seseorang ternyata memberi andil besar yang menentukan bagi keterpilihan sorang
kandidat. Maka tidak mengherankan bursa pemilihan jabatan publik ini, sering
disebabkan oleh faktor popularitas. Bahkan, ada kalanya faktor ini mengabaikan
faktor lain seperti kapasitas dan moralitas seorang kandidat.
Melihat posisi penting popularitas, maka kegiatan
sosialisasi politik menjadi hal prioritas yang harus dilakukan oleh siapapun
yang menghendaki kemenangan politik. Sosialisasi politik sebenarnya merupakan
bagian dari kegiatan pencitraan, karenanya tim sukses harus bisa jeli membaca
citra tokoh seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Pembacaan yang tepat
terhadap keinginan masyarakat akan menjadikan sosialisasi politik semakin
efisien.
Dalam sosialisasi politik terdapat tahap-tahap untuk
menunjang kelancaran bersosialisasi politik. Ada 4 tahap dalam sosialisasi
politik menurut Easton & Dennis, yaitu:
1. Pengenalan otoritas melalui individu
tertentu seperti orang tua, Presiden, dan Polisi.
2. Perkembangan pembedaan antara otoritas
internal & yang eksternal seperti antara pejabat pemerintah dengan pejabat
swasta.
3. Pengenalan mengenai institusi-institusi
politik yang impresional seperti Mahkamah Agung, Pemilu.
4. Perkembangan pembedaan antara
institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang
disosialisasikan.
Tahapan sosialisasi politik yang dimaksud dalam
kegiatan belajar ini adalah fase-fase sosialisasi politik yang dialami manusia
sepanjang hidupnya. Berikut adalah sosialisasi politik pada berbagai tipe
masyarakat:
A. Sosialisasi politik pada masyarakat
demokratis
Sosialisasi politik
tidak pernah benar-benar berhenti. Begitu kita lihat dalam kelompok dan peranan
sosial baru, berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Bergeser ke atas dan ke bawah dalam jenjang tangga sosial dan
ekonomi, menjadi orang tu, mendapatkan atau menghilangkan pekerjaan, bertambah
umur. Semua pengalaman ini cendrung untuk merubah persepsi politik sekarang.
Sosialisasi berfungsi untuk mempertahankan atau merubah orientasi, nilai-nilai,
sikap-sikap dan tingkah laku politik. Sosialisasi politik tergantung pada rezim yang berlangsung pada saat sosialisasi
itu berlangsung.
B. Sosialisasi politik pada masyarakat totaliter
Negara totaliter adalah
negara berusaha untuk mengontrol semua aspek kehidupan masyarakatnya. Dalam
negara demikian ideologi negara menjadi basis resmi bagi semua tindakan dan
aktivitas. Sosialisasi politik tidak dapat mencari salurannya sendiri. Peralihan
dari non-totaliter kepada totaliter menggambarkan adanya perbedaan yang
terdapat dalam sosialisasi politik.
C. Sosialisasi politik pada masyarakat
berkembang
Negara-negara berkembang
pada umumnya adalah negara-negara bekas koloni atau jajahan negara-negara
barat.pada saat penjajahan berlangsung negara-negara kolonial tersebut
memperkenalkan lembaga-lembaga politik barat, birokrasi, kubudayaan, dan
pendidikan. Persamaan dalam sosialisasi politik antara negara-negara berkembang
dan negara-negara demokrasi modern adalah dalam hal identifikasi partai,
penelitian terhadap sosialisasi politik dijamaika menemukan identitas partai
yang kuat dikalangan anak-anak sekolah, dimana anak-anak dari kalangan tertentu
berkecenderungan pada partai-partai tertentu dan anak-anak lain
berkecenderungan pada partai lainnya.
Le vine
mengemukakan bahwa ada 3 faktor penting dalam sosialisasi politik ditengah
masyarakat yaitu :
1. Pertumbuhan penduduk di
negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka yang memodernisir
keluarga tradisonal lewat industrialisasi pendidikan.
2. Sering
terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional
antara jenis-jenis kelamin sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nialai
tradisional.
3. Pengaruh
urbanisasi, yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk
menumbangkan nilai-nilai tradisional, paling sedikitnya secara parsial juga
terimbangi oleh peralihan dari nilai-nilai kedalam perkotaan, khususnya dengan
pembentukan komunitas-komunitas kesukuan dan etnis di daerah ini.
Persoalan
yang telah terjadi menjadi tantangan bagi partai politik terutama persiapan
dalam menjelang pemilu 2014. Paling tidak partai politik harus membuat suatu
gebrakan yang revolusioner untuk mendapatkan simpati rakyat. Saat ini rakyat
cukup cerdas dan melek politik. Partai politik dapat menunjukkan akuntabilitas
dan menjadikan partainya “bersih”. Momentum ini agaknya tepat di kala
masyarakat Indonesia gencar melawan korupsi. Upaya tersebut dapat diwujudkan
dengan komitmen bersama untuk memberantas korupsi dan bersifat kooperatif
terhadap penegakan hukum. Partai hendaknya tidak segan-segan untuk memberi sanksi
tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lebih
jauh lagi, akuntabilitas terhadap dana kampanye partai juga diperlukan. Ini
akan menjadi pencitraan bagi partai politik dan modal untuk mengambil hati para
konstituennya. Persiapan yang dilakukan oleh masing-masing partai politik
beraneka ragam. Partai politik yang telah menduduki DPR dapat langsung
mengikuti pemilu 2014 tanpa melakukan verivikasi administrasi partai politik.
Lain hanya dengan partai-partai guremmaupun partai politik yang baru seperti
Nasional Demokrat dan Partai Sri yang harus melewati seleksi administratif.
Walaupun demikian masing-masing partai memiliki peluang yang sama untuk
mendapatkan suara. Seperti salah satu partai yang mengusung tema gerakan
perubahan, cukup menimbulkan banyak ketertarikan di kalangan masayarakat saat
ini. Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru
diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011[1]. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan
pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Hal ini terlihat dari
bisnis media yang dipimpinnya, Metro TV, yang selalu memberikan berita terbaru
seputar aktivitas Partai NasDem. Meskipun demikian, ormas tersebut mengatakan
bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan apapun dengan partai ini.
Sosialisasi politik yang diterapkan oleh slah satu
partai, yaitu Nasional Demokrasi (NasDem), dengan pencanangan program gerakan
perubahan, cukup menyita banyak perhatian terhadap publik sekaligus kontroversi
di kalangan pejabat dan petinggi partai lainnya maupun para ahli. Lembaga
Survei Indonesia (LSI) merilis kesuksesan partai Nasional Demokrat (NasDem)
dalam mencuri hati publik. Partai belum genap empat bulan disahkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM ini berhasil menempati posisi emat besar. Kemunculan
Nasdem ini mengejutkan, dan berhasil menempati papan tengah dengan suara 5,9
persen pemilih. Penyumbang suara terbesar Nasdem ini berasal dari pemilih
mengambang dan pemilih pemula. Nasdem juga dianggap berhasil merebut suara pemilih
partai-partai yang tidak masuk parlemen pada pemilu 2009. Suara Nasdem itu
mungkin dianggap belum mengganggu sembilan partai yang sudah punya wakil di
parlemen. Namun dengan modal yang dimiliki sekarang, dalam dua tahun mendatang
partai yang dilahirkan Suryo Paloh itu bisa menjadi pesaing yang kuat dalam
pemilu 2014. Nasdem potensial mengubah peta kekuatan partai di tingkat
nasional. Cepatnya Nasdem mendapat simpati masyarakat diduga karena gencarnya
kampanye di media massa khususnya televisi milik Surya Paloh yakni MetroTV dan
jaringan MNC Group milik Harry Tanoe. Keduanya memang petinggi partai tersebut.
Nasdem juga dinilai cukup kuat dalam membangun jaringan di akar rumput.
Dari survei yang dilakukan LSI terhadap 2.418
responden di 33 provinsi pada 25 Februari-5 Maret 2012, Nasdem berhasil
menempati urutan keempat di bawah Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), dan Demokrat. Pada survei itu ketiga besar partai ini meraih suara 17,7
persen, 13,6 persen dan 13,4 persen. Survei menunjukkan Partai Nasdem dengan
suara 5,9 persen meninggalkan seniornya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 5,3 persen, Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) 4,2 persen, Gerindra, PAN dan Hanura berada di bawahnya dengan suara dukungan
kurang dari 4 persen. Dukungan terhadap Nasdem ini menurut LSI jauh lebih baik
dibanding yang diperoleh PKS dan Demokrat sebelum pemilu 2004 digelar. Sebagai
partai baru, pada enam bulan menjelang pemilu, PKS baru meraup 4 persen suara
dan Demokrat dengan 3 persen suara. Sedangkan capaian Nasdem dengan 5,9 suara
masih berjarak dua tahun dari Pemilu 2014. Sedangkan partai baru lainnya,
Nasional Republik, belum mampu meraup dukungan dan baru meraih 0,9 persen
suara. Dalam survei kali ini LSI meminta seluruh responden memilih partai
melalui surat suara yang berisi sembilan partai pemenang pemilu 2009 ditambah
dua partai baru, Nasdem dan Nasional Republik.
Pilihan berpartai adalah dialektika dari realitas masa
kini termasuk partai NasDem yang mengintrodusir cara2 baru berpartai. Cara baru
berpartai diantaranya, meninggalkan pola transaksional dalam promosi jabatan
internal dan publik, partai yang modern harus berbasis pada kinerja sebagai
indikator keberhasilan dan promoting jabatan, mendirikan organisasi mahasiswa
sebagai rekruitmen political officer yang berbasis scientific on development
outlook.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan memfokuskan
kerja membangun infrastruktur yang kuat agar bisa menjalankan fungsi dan peran
parpol secara nyata. Para kader dan caleg NasDem pun akan dihadirkan secara
fisik di tengah-tengah masyarakat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem
Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, parpol memiliki kewenangan besar dalam
membangun sebuah bangsa. Namun sayangnya, peran tersebut belum bisa dijalankan
dengan baik,bahkan kehadiran parpol tidak dirasakan oleh masyarakat. Karena
itu, ujarnya, kehadiran Partai NasDem harus benar- benar bisa memastikan bahwa
akan ada perbaikan dan perubahan terhadap kondisi masyarakat. Partai imi
menerapkan pola yang terbuka dalam merekrut figur caleg, yakni dengan metode
talent scouting. Pasalnya, salah satu misi NasDem adalah kehadiran sebuah
partai harus menjadi tools yang mampu merekrut figur yang kapabel,
berintegritas, dan berkualitas agar bisa bekerja untuk masyarakat. Partai bukan
justru menjadi tools yang menyingkirkan, apalagi melenyapkan potensi anak
bangsa yang mumpuni. Itulah yang sering terdengar bahwa Partai NasDem bukan
sekadar partai baru, dan partai NasDem sudah cukup menerapkan cara baru
berpartai. Faktor ideologi juga tidak akan bisa mendongkrak suara partai karena
tipikal pemilih di Indonesia masih sangat cair. Masyarakat masih sangat susah
bahkan tidak bisa membedakan ideologi partai satu dengan partai lainnya secara
lebih nyata. Sebab dalam praktiknya, semua partai sama saja di mata masyarakat.
Yang dibutuhkan sekarang adalah figur-figur yang bekerja nyata di masyarakat.
Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Harry Tanoe
menyebutkan kehadiran partainya adalah bentuk kejenuhan masyarakat atas kondisi
yang ada di Indonesia saat ini. Menurutnya, Nasdem hadir kerena masyarakat
menginginkan perubahan yang substantif bukan janji semata. Intinya Partai
Nasdem itu memberikan misi gerakan perubahan karena bagaimanapun ingin melihat
Indonesia menjadi lebih baik. Baik dari segi hukumnya, masalah ekonominya
kemudian masalah ketertiban, kemanan, masih banyak. Kehadiran partai
biru-kuning itu menurut Harry akan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pendidikan yang layak sehingga terciptalah restorasi bangsa ini.
Nasdem akan coba program yang menyentuh persoalan bangsa ini. Yang tentunya
membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Patrice Rio Capella, Ketua Umum Partai
NasDem, ingin menginformasikan kepada publik bahwa partainya lebih menarik dan
lebih tinggi tingkat elektabilitasnya dibandingkan Partai Demokrat, terbukti
kader parpol yang hendak menjadi “kutu loncat” tersebut memilih Partai NasDem
dibandingkan partai lainnya, namun jika tidak diantisipasi dengan baik, maka
dapat membentuk opini publik yang merugikan NasDem. Setidaknya parpol tersebut
akan dinilai publik “mau memberi tempat” kepada kader “kutu loncat” dan berbagai
penilaian kurang baik lainnya.
Beberapa para ahli mengatakan partai NasDem sudah
memiliki sebagian prestasi seperti, lolosnya Partai Nasional Demokrat (NasDem)
dalam pengumuman hasil verifikasi administrasi partai oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Pusat, Minggu (28/10/2012) lalu. Hal ini memunculkan kebanggaan
tersendiri bagi kader dan anggota partai. Sebagaimana target partai NasDem akan
berusaha menjadi pemenang dalam pemilu 2014 mendatang, maka pihak NasDem terus
berupaya berkonsolidasi membangun kekuatan partai hingga tingkatan paling bawah
yakni kelurahan dan desa. Lainnya lagi yaitu, partai NasDem merupakan satu-satunya partai baru yang lolos
verifikasi faktual dan akan bertarung dengan sembilan partai lama di Pemilu
2014, sehingga Partai Nasdem akan menjadi jadi alternatif pilihan untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai
NasDem juga telah diumumkan lolos dari tingkat Provinsi Kepri sebagai peserta
Pemilu 2014. Di Provinsi lain, partai itu telah dinyatakan juga lolos 100
persen seperti di Kepri. Menyusul kesuksesan itu, NasDem harus sukses merekrut
calon legislatif dari setiap tingkatan. Ada juga pergerakan seperti mengajukan
gugatan uji materi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Hal ini
dikarenakan ada ketentuan yang dinilainya diskriminatif dengan memerintahkan
partai politik baru untuk melakukan verifikasi. Parpol yang sudah memiliki
kursi di DPR tidak perlu verifikasi. Gugatan uji materi ini menurut Effendy, Ketua
Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, tidak dimaksudkan untuk mengilangkan Pasal
8 Ayat (1) UU Pemilu, tetapi MK harus memberikan penegasan bahwa seluruh partai
harus diverifikasi.
Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat Surya Paloh
menegaskan belum berminat untuk bergabung ke dalam Partai NasDem. Sebab, mantan
tokoh Partai Golkar tersebut masih ingin berkonsentrasi untuk membesarkan Ormas
Nasional Demokrat. Selama ini, pihaknya melihat Partai Nasdem banyak diisi
tokoh muda yang memiliki kemampuan, daya juang, dan militansi kokoh. Hal itu
dinilainya menjadikan partai lebih bersemangat. Sebagai partai muda, Nasdem
juga pasti memiliki idealisme. Diharapkan, mereka tidak cepat berpuas diri atas
pencapaian yang dilakukan selama ini. Ketika ditanya kesiapan dalam menghadiri
undangan Partai Nasdem di daerah-daerah, pihaknya mengaku siap hadir seperti
halnya dalam konsolidasi di Kota Semarang. Namun, bila tidak ada waktu, hal itu
diharapkan bisa dimaklumi. Surya Paloh mengaku sempat menanyakan kesiapan
Nasdem sebagai partai yang baru dilahirkan. Pada situasi politik seperti ini,
image partai mengalami proses perubahan. Di mana, tingkat harapan masyarakat
terhadap partai yang ada selama ini menurun. Pihaknya berpesan supaya Nasdem
bisa memberikan sesuatu yang berbeda dan berarti terhadap masyarakat. Partai
tersebut juga diminta menjaga hubungan dan merancang program yang baik dengan
berorientasikan kemasyarakatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka apa bedanya
dengan partai yang ada sekarang ini.
Dalam hal ini, bukan membenarkan apa yang dikatakan
tokoh-tokoh politik di dalam partai itu sendiri, tetapi dalam hal ini di sisi
lainnya partai NasDem yang telah cukup membuat interest kepada publik, NasDem memikul tanggung jawab yang besar.
Artinya, sebuah partai yang baru dilahirkan telah bisa membuat
pergerakan-pergerakan yang cukup efisien dibalik pengembangan program partai
itu sendiri dalam membawa gerak perubahan. Termasuk dari mulai cara mereka
bersosialisasi politik terhadap publik di dalam media masa seperti televisi,
radio, dan media cetak lainnya. Cukup terlihat bahwa mereka ingin dinilai
benar-benar berbeda dalam memandang gaya berpolitik dengan dukungan tokoh-tokoh
politik yang sudah dikenal beberapa sebelumnya. Ketertarikan masyarakat tentu
dari segi subjek, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa, kenapa, dan ada
apa dengan gerakan yang baru berjalan beberapa tahun silam ini. Hukumnya,
mereka bertanya-tanya dan memiliki rasa keingintahuan terhadap sesuatu yang
baru, kemudian meninjau serta menilai apa yang sudah dibuktikan dalam kinerja
yang mereka buat sejalan dengan programnya. Lalu, mulai membandingkan dengan
partai-partai yang sudah ada sebelumnya.
Kondisi partai di Indonesia mungkin salah satu jawaban
dari serangkaian pertanyaan yang dilontarkan. Pasalnya, kita sendiri tahu bahwa
mulai maraknya disintegrasi anggota bahkan sampai ketua partainya yang terlibat
beberapa kasus yang mulai menurunkan citra partai.
Di samping tanggung jawab, tantangan partai NasDem
dalam hal kekonsistenan juga dituntut setelah melakukan gerak cepat dalam waktu
singkat yang sekarang sudah berjalan. Di sinilah, setelah publik menelisik ada
apa di dalam partai baru ini, mereka juga secara mengalir berpikir bahwa
bisakah sesuatu yang baru yang telah mampu menunjukkan tren positif terhadap
pendahulu-pendahulunya mempertahankan pencanangan program rencana serta citra
yang baik secara terus menerus di hadapan publik. Memang tidak menutup
kemungkinan ada kalanya segelintir anggota-anggota dalam partai yang terlibat
masalah, justru karena hal itu yang seharusnya dipikirkan bagaimana caranya
mengatasi agar tidak adanya orang-orang yang terlibat kasus dalam partai maupun
negara, atau hanya sekedar disoerientasi fungsi partai yaitu menjadikan partai
sebagai wadah kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
C. Kesimpulan
Saat ini bangsa
Indonesia merindukan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan, partai
politik dituntut untuk membuat sebuah gebrakan yang revolusioner dan menata
partai politiknya. Upaya tersebut ditunjukkan dengan kinerja profesional
anggota partai dalam parlemen maupun pemerintah dan menunjukkan akuntabilitasnya.
Istilah
hukum psikologi mengatakan kalau orang kecewa dengan barang lama, maka akan
beralih ke yang baru. Sekalipun belum tentu bagus, Partai NasDem barang baru,
belum kelihatan belangnya. Wajar bila jadi partai alternatif. Memang hanya
segelintir kader dari partai-partai lama yang tersandung kasus korupsi. Tapi
publik tetap mempersepsikan partainya korup. Publik mengasosiasikan tindakan
individu kader ke partai tempatnya bernaung. Yang ada di masyarakat itu persepsi
partai, bukan individu. Persepsi buruk publik terhadap partai lama bukan hanya
muncul karena adanya kader-kader partai tersebut yang terjerat korupsi dan
ditahan penegak hukum. Tapi juga karena informasi-informasi yang dipublikasi
soal korupsi oleh lembaga-lembaga negara. Masalahnya, bisa tidak Partai Nasdem
mengoptimalkan momentum ini. Persepsi buruk terhadap partai lama, harus dijawab
sebaliknya oleh Partai Nasdem. Agar dipilih rakyat, Partai Nasdem harus
mencitrakan diri sebagai partai bersih, diisi figur-figur yang berkualitas dan
bermutu, serta bisa mewujudkan harapan rakyat. Partai Nasdem harus bisa memanfaatkan
psikologis buruknya citra masyarakat terhadap partai-partai lama.
Tapi akan lebih mantap lagi di sisa waktu yang ada, Partai
Nasdem betul-betul fokus dengan penguatan jaringan partai di tingkat masyarakat
bawah, tidak sibuk mengurus masalah yang bisa menghasilkan perpecahan. Apalagi,
pengurus yang ada tentunya sulit bekerja melebarkan dan menguatkan jaringan
kalau konsentrasi kerja mereka terus diganggu dengan isu perombakan.
Kekonsistenan dalam hal fokus membangun infrastruktur
seperti yang telah dijelaskan dalam tujuan dan sasaran politiknya, partai
NasDem juga harus bisa benar-benar mewujudkannya demi kepercayaan publik untuk
masa y6ang akan datang. Jika melihat peta kekuatan partai besar maka akan
terlihat bahwa mereka besar karena infrastrukturnya sudah tumbuh kuat sejak
lama.
Diharapkan, partai politik dapat sejalan dengan birokrasi
partai, pungli, administrasi, korupsi, kesadaran dan pengertian orang yang
semakin menemukan jati diri: common sense, keterbukaan, kebersamaan untuk
sesuatu yang dianggap baik perubahan dan pembaharuan agar ketika pra pemilu
masyarakat telah bisa benar-benar melihat dan bersiap-siap akan ikut ke arah
yang mana. Berharap memang benar jika pemilihan dengan sistem suara terbanyak
peranan individu wakil rakyat akan berkembang menjadi semakin penting.
Sementara itu, peranan partai politik sebagai organisasi dalam penentuan nomor
urut menjadi semakin kurang penting, oleh karenanya siapapun yang akan menjadi
wakil rakyat diharapkan dapat semakin dekat dengan rakyat dan partai politik
juga bisa lebih bergerak kearah yang lebih profesional sesuai dengan fungsinya.
Karena dengan paradigma ini akan menimbulkan kesan bahwa menjadi pengurus
partai politik tidak lagi menarik, justru lebih penting adalah bagaimana
membuat calon wakil rakyat dikenal oleh para calon pemilih sehingga pada saat
pemilu nanti, calon wakil rakyat dapat memperoleh kemungkinan yang lebih besar
untuk terpilih.
Kedepannya partai politik harus lebih
terurus dan diurus oleh pengurusnya, bukan saja pada saat menjelang pemilu
tetapi sepanjang lima tahun masa kerja pengurus itu harus aktif menjadikan
partai politik dekat kepada rakyat. Perlu dibuka cara-cara baru yang membuat
generasi penerus Republik ini untuk mulai melihat bahwa lingkungan politik tak
selamanya penuh dengan kotoran dan kebusukan. Oleh karena itu, diperlukan
generasi politik sebagai tenaga ampuh yang dapat melakukan perubahan terhadap
kerusakan partai politik di Republik ini.
Daftar Pustaka
Asshiddiqie,
Jimly, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II, Jakarta: Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.
Budiardjo,
Miriam, (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Arikunto,
Suharsimi, (2000). Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta
Amirin, Tatang
M., (2009). “Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber)
penelitian“, tatangmanguny.wordpress.com
Nobertus
Jegalus. Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Politiknya pada Pilpres 8
Juli 2009
[1] Sekalipun Golkar dalam masa Orde Baru tidak secara resmi menganggap
dirinya partai politik, akan tetapi dalam pembahasan ini Golkar tercakup dalam
istilah “partai politik” pada umumnya.
[2] Lihat juga Axford et al., Politics:
An Introduction, hlm. 380-381, dan Heywood, Key Concepts in Politics, hlm. 265-266.
No comments:
Post a Comment